Wamenhan menyebutkan, anggaran tidak berubah tetapi skema pembayarannya akan berbeda
Dream - Rencana belanja Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Kementerian Pertahanan kembali menjadi sorotan. Pemicunya, besaran anggaran yang diajukan Kemenhan diklaim menggendut.
Wakil Menteri Pertahanan, Letjen Muhammad Herindra menyatakan tidak ada kenaikan anggaran di Kemenhan. Meski terdapat rencana belanja alutsista senilai Rp1.750 triliun yang tercantum dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
" Anggaran selama ini kan 0,8 persen dari GDP (Gross Domestic Products/Produk Domestik Bruto), kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan, itu saja. Sama saja," ujar Herindra usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 31 Mei 2021.
Dia menjelaskan besaran anggaran yang diajukan tidak berubah. Tetapi, skema pembayarannya akan berbeda.
" Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," ujarnya.
1 dari 4 halaman
Rincian Rancangan Anggaran
Kementerian Pertahanan berencana membeli alutsista TNI dengan skema pinjaman ke negara lain. Skema itu tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.
" Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," demikian isi rancangan Perpres yang didapat, Sabtu 29 Mei 2021.
Dalam rancangan Perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, anggaran belanja alutsista sebesar US$124.995.000. Anggaran tersebut akan digunakan untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar US$13.390.000.000, dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$32.505.274.686.
Pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Tetapi rencana tersebut dijalankan setelah Perpres diundangkan.
Sumber: merdeka.com
2 dari 4 halaman
Prabowo Subianto Tak Hadir, DPR Minta Rapat Alutsista Digelar Terbuka
Dream - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 2 Juni 2021 digelar secara terbuka. Hal ini berkaitan dengan informasi adanya rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2022-2024.
Effendy menilai kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat dengan DPR penting untuk menjelaskan secara transparan mengenai informasi tersebut.
" Di rapat kerja DPR RI Komisi I dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di situ nanti kita minta Pak Menhan menjelaskan detail itu, dan kita berharap rapatnya juga terbuka. Sehingga melalui media bisa disampaikan kepada rakyat Indonesia. Jangan nanti ada yang bertanya ada apa itu dan sebagainya," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Mei 2021.
3 dari 4 halaman
Tidak Transparan
Menurut dia, rancangan Perpres tentang Alpalhankam ini terkesan tak transparan. Sebab, kata dia, DPR belum mendapat salinan naskas rancangan Perpres tersebut.
" Sehingga kita juga ya berpikirannya, ada apa sih. Kemudian rancangan yang begitu hebat itu kemudian sepertinya ditutupi begitu," ungkap politikus PDIP ini.
Karenanya, Effendi mendesak Prabowo hadir dalam rapat kerja Rabu 2 Juni 2021 nanti.
4 dari 4 halaman
Sibuk
Dia menyebut, dalam rapat tertutup pada Senin, 31 Mei 2021, bersama Wamenhan Letjen TNI Muhammad Herindra tidak mau memaparkan soal rancangan Perpres Alpalhankam.
Bahkan, Effendi kerap menyebut Prabowo sering berhalangan hadir karena rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
" Selalu alasannya itu melulu. Tuman itu, kebiasaan kayak gitu," kata dia.
Sumber: merdeka.com
