Rapat 7 Jam, DPR Nilai Menhan Prabowo Tak Transparan Soal Alutsista

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Sabtu, 5 Juni 2021 15:44

Menhan Prabowo Subiantor (Foto: Liputan6.com)

Dalam rapat ntara Kemenhan dengan DPR bisa dijelaskan dengan tuntas terkait pengajuan anggaran alutsista

Dream - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengakui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama melakukan rapat kerja bersama tidak memberikan draf rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024. Diketahui rapat kerja bersama Prabowo tersebut dilakukan pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu.

" Drafnya aja belum pernah, kemarin kita pertemuan tujuh jam kita enggak pernah liat drafnya. Kita enggak lihat drafnya, hanya dipaparkan ini loh TNI, saya kira ini bukan rahasia itu rahasia umum, bagaimana usia tank kita, itu rahasia umum, anak SD juga tau itu," katanya dalam diskusi virtual 'Polemik Anggaran Alutsista', Sabtu 5 Juni 2021, dikutip dari merdeka.com.

Dalam rapat tertutup tersebut juga tidak menggunakan pengeras suara. Kemudian dia juga mengatakan dalam rapat tersebut seharusnya bisa dijelaskan dengan tuntas terkait pengajuan anggaran alutsista tersebut.

" Dalam raker itu belum tuntas, karena kita tidak memegang draf itu, tidak memegang konsep itu, kalau ada draf kan kita bahas, sampai tidak pakai mic itu rapat, kenapa enggak bisik-bisik aja kita. Apasih yang dirahasiain," bebernya.

Dia mengatakan Prabowo hanya memaparkan terkait kondisi alutsista laut, udara, darat saat ini. Seharusnya, Prabowo menjelaskan desain yang transparan terkait anggaran tersebut.

" Desainnya seperti ini, pengadaan ya dijelaskan tranparan kepada parlemen, apa cukup kuat. Anda berjanji hari ini, dipatuhi 5 tahun, apakah mereka mau mematuhi," ungkapnya.

1 dari 4 halaman

Penjelasan Prabowo

Prabowo Subianto mengungkapkan seusai rapat, hasil pembahasan bersama Komisi I DPR yang berlangsung hampir tujuh jam. Rapat digelar tertutup karena menyangkut keamanan dan pertahanan negara.

Prabowo mengaku dalam rapat itu diminta menjelaskan rencana induk pertahanan Indonesia. Termasuk anggaran ribuan triliun pengadaan Alutsista.

“ Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas, banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelasnya satu persatu,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 2 Juni 2021.

2 dari 4 halaman

Kebutuhan Mendesak

Prabowo menyatakan, kondisi alutsista Indonesia sangat tua dan mendesak untuk segera diperbaharui.

“ Alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan startegis yang berkembang dengan sangat pesat,” tegasnya.

Meski demikian, pengadaan dan rencana pembiayaan lewat pinjaman luar negeri menurutnya masih dibahas dan belum final.

“ Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas,” pungkasnya.

Sumber: merdeka.com

3 dari 4 halaman

Heboh Anggaran Alutsista Diklaim Menggendut, Wamenhan: Tak Naik Signifikan

Dream - Rencana belanja Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) Kementerian Pertahanan kembali menjadi sorotan. Pemicunya, besaran anggaran yang diajukan Kemenhan diklaim menggendut.

Wakil Menteri Pertahanan, Letjen Muhammad Herindra menyatakan tidak ada kenaikan anggaran di Kemenhan. Meski terdapat rencana belanja alutsista senilai Rp1.750 triliun yang tercantum dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

" Anggaran selama ini kan 0,8 persen dari GDP (Gross Domestic Products/Produk Domestik Bruto), kita minta itu saja, enggak akan ada kenaikan anggaran secara signifikan, itu saja. Sama saja," ujar Herindra usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 31 Mei 2021.

Dia menjelaskan besaran anggaran yang diajukan tidak berubah. Tetapi, skema pembayarannya akan berbeda.

" Nanti skemanya saja yang berbeda, tapi anggaran tetap," ujarnya.

4 dari 4 halaman

Rincian Rancangan Anggaran

Kementerian Pertahanan berencana membeli alutsista TNI dengan skema pinjaman ke negara lain. Skema itu tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

" Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," demikian isi rancangan Perpres yang didapat, Sabtu 29 Mei 2021.

Dalam rancangan Perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, anggaran belanja alutsista sebesar US$124.995.000. Anggaran tersebut akan digunakan untuk akuisisi Alpalhankam sebesar US$79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar US$13.390.000.000, dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar US$32.505.274.686.

Pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Tetapi rencana tersebut dijalankan setelah Perpres diundangkan.

Sumber: merdeka.com