Pernyataan Keras Jokowi dan 2 Pemimpin Negara ASEAN untuk Israel

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 17 Mei 2021 14:01

(Foto: Shutterstock/AD2M)

Presiden Jokowi bersama Sultan Brunei Darussalan Hassanal Bolkiah dan PM Malaysia Muhyidin Yassin mengeluarkan pernyataan bersama soal aksi serang Israel. Isinya cukup keras.

Dream - Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Ratusan warga sipil di Palestina dilaporkan tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan brutal yang dilancarkan Israel.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh pemimpin dari tiga negara tersebut yaitu Presiden Joko Widodo, Sultan Hassanal Bolkiah, serta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Minggu malam, 16 Mei 2021.

Demikian pernyataan bersama tersebut, seperti diunggah di laman resmi Kantor Perdana Menteri Malaysia.

Kami mengutuk dalam istilah terkuat pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel, yang menargetkan warga sipil di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, yang telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk wanita dan anak-anak.

Kami juga sangat prihatin dengan perluasan pemukiman ilegal; dan penghancuran dan penyitaan bangunan milik Palestina di seluruh Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Kami juga tanpa pamrih mengutuk pelanggaran mencolok hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap orang-orang Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, dan oleh karena itu menyerukan segera dan tindakan kolektif yang bertanggung jawab untuk memastikan akuntabilitas yang diperlukan atas pelanggaran tersebut.

1 dari 2 halaman

Seruan Menahan Diri

Kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, menghentikan serangan terhadap warga sipil, untuk mengambil langkah-langkah dalam meredakan situasi dan untuk menegakkan hukum dan ketertiban internasional.

Kami mendesak kedua belah pihak untuk menerima kehadiran internasional sementara di Kota Al-Quds, untuk memantau penghentian permusuhan di Wilayah Pendudukan Palestina.

Kami juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak dan mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh Wilayah Pendudukan Palestina, mengingat komunitas internasional, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya, telah bertanggung jawab khusus untuk menyerukan penghentian semua kekerasan, dan memenuhi kewajibannya untuk menegakkan perdamaian internasional.

2 dari 2 halaman

Minta PBB Gelar Sesi Darurat

Kami meminta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadakan sesi darurat untuk membahas perkembangan yang parah dan menghasilkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.

Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk tetap teguh dalam komitmen mereka untuk menjaga " solusi dua negara" untuk mencapai Negara Palestina yang merdeka, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Kami menegaskan kembali solidaritas dan komitmen kami kepada rakyat Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan penciptaan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Kami siap mendukung upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter.