Kemenag Cabut Izin 11 Agen Umroh, Ini Daftarnya

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 10 Januari 2020 19:16
Kemenag Cabut Izin 11 Agen Umroh, Ini Daftarnya
Pencabutan berdasar aturan PMA Nomor 8 Tahun 2018.

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional 11 Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Alasan pencabutan izin karena kesebelas PPIU itu tidak melakukan sertifikasi Biro Perjalanan Wisata (BPW).

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Arfi Hatim mengatakan, pencabutan izin itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh.

" Sampai batas akhir yang telah ditentukan di tahun 2019, mereka tidak menyerahkan sertifikat BPW. Bahkan, mereka juga tidak menyampaikan laporan progres sertifikasinya," ujar Arfi, Jumat, 10 Januari 2020.

Ardi mengatakan, salah satu poin dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 yakni Pasal 48 ayat (4) PMA 8/2018 mengatur, PPIU Wajib memiliki BWP paling lama satu tahun sejak aturan tersebut berlaku. Apabila dalam waktu satu tahun tidak juga membuat BPW. Maka, Kemenag akan mencabut izin operasional PPIU tersebut.

Berikut 11 PPIU yang izin operasionalnya dicabut:
1. PT. Madani Mitra Mulia,
2. PT. Kayangan Mandiri Utama,
3. PT. Witami Prabuana Cipta,
4. PT. Arhas Bugis Tour & Travel,
5. PT. Arthayu Jeanan Lintasbuana,
6. PT. Alharam Wisata Illah,
7. PT. Hijau Tumbuh Kembang,
8. PT. Fahmul Fauzy,
9. PT. Kalam Imran Farok Tours,
10. PT. Praba Arta Buana Utama, dan
11. PT. Fatuha Amanah Wisata Insani.

1 dari 4 halaman

Kemenag Temukan Calon Jemaah Berangkat Umroh Dengan Travel Non-PPIU

Dream - Petugas Kementerian Agama (Kemenag) mendapat temuan adanya calon jemaah umroh hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan jasa agen perjalanan yang bukan merupakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU).

Temuan itu diperoleh ketika petugas menggelar inspeksi mendadak di Bandara Minangkabau, Padang, Sumatera Barat pada Minggu, 29 Desember 2019. 

 Tips Sehat Ibadah Umroh Tips Sehat Ibadah Umroh © © MEN

Agen perjalanan yang memberangkatkan jemaah umroh dengan cara tak resmi yaitu Sela Ekspres Tour dan Penjuru Wisata Negeri. Selain itu, ada empat agen lainnya yaitu PT. Bimalyndo Hajar Aswad, PT. Armindo Jaya Tur, PT. Sianok Indah Holiday, dan PT. Malindo Mekkah Madinah.

Dari proses sidak, didapati jemaah PT Malindo Mekkah Madinah memakai seragam PT. Cordoba Berkah Mandiri yang belum mengantongi izin PPIU. Sedangkan jemaah PT. Bimalyndo Hajar Aswad memakai atribut PT. Saudia Islamic Tour dan Rizkia yang juga belum punya izin.

" Kita tegur keras travel yang menggunakan seragam dan atribut yang berbeda," ujar ujar Kepala Seksi Perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, Iin Kurniawati Hamidah dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin 30 Desember 2019.

2 dari 4 halaman

Mekanisme Pembinaan

" Akan kita klarifikasi kenapa memberikan kelonggaran kepada travel untuk memakai atribut yang bukan atribut travelnya. Harusnya semua atribut yang di gunakan jemaah umrah adalah dari PPIU yang sudah berizin," ucap Iin.

Iin menegaskan biro travel yang melanggar akan dipanggil dan diterangkan mengenai Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

 Tips Sehat Ibadah Umroh Tips Sehat Ibadah Umroh © © MEN

Dalam UU tersebut, Kemenag menitikberatkan pada penjelasan Pasal 122 yang melarang orang maupun biro perjalanan bukan PPIU mengumpulkan dan atau memberangkatkan jemaah umroh.

Pasal 122 juga mengatur ancaman bagi setiap setiap orang yang melanggar. Ancaman tersebut berupa sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.

" Ini yang saat ini kita sosialisasikan melalui mekanisme sidak. Saat ini masih dalam tahap pembinaan. Kita akan pantau satu bulan ke depan, jika masih melanggar, kita tegakkan aturan," kata dia.

Dalam pemanggilan itu, Kemenag juga akan meminta klarifikasi mengenai atribut yang digunakan jemaah berbeda dengan nama biro travel yang memberangkatkan.

" Akan kita tanyakan, kenapa dia memberangkatkan jemaah umrahnya tidak melapor ke Siskopatuh," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Kantor Biro Travel Umroh Bodong Bakal Ditandai Pakai Spanduk

Dream - Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) melalui satgas pengawasan umroh melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.

Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Arfi Hatim mengatakan, sidak dilakukan setelah kementeriannya berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian di provinsi.

" Kami akan pastikan biro perjalanan wisata yang kami datangi statusnya PPIU atau Non PPIU," ujar Arfi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Desember 2019.

Arfi mengatakan, apabila terbukti biro perjalanan wisata itu tidak memiliki izin PPIU, maka akan dibuatkan spanduk di depan kantornya yang menyatakan biro wisata itu tidak memiliki izin memberangkatkan jemaah umroh.

" Kami juga akan melarang non-PPIU untuk menerima pendaftaran atau operasional penyelenggaraan umrah," ucap dia.

Apabila sudah menerima pendaftaran, biro travel non PPIU juga akan diminta membuat pernyataan untuk menghentikan pendaftaran dan operasionalnya terkait perjalanan ibadah umroh.

4 dari 4 halaman

Dia Berharap Tidak Ada Masyarakat yang Tertipu

Dia mengatakan, sidak juga dilakukan di setiap bandara. Tetapi, sidak tersebut bersifat kondisional.

Arfi mengatakan, sidak yang dilakukan Kemenag bertujuan untuk memastikan memastikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi jemaah, penggunaan ID Card terstandar yang dicetak dari aplikasi Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) yang juga menjadi amanat regulasi.

Dengan adanya sidak ini, Kemenag berharap tidak ada lagi masalah mengenai perjalanan ibadah umroh yang dapat merugikan masyarakat.

" Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara intensif pada tahun 2020 sebagai wujud amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh," kata dia.

Selain wilayah yang sudah disebutkan, pada 23 Desember 2019 Kemenag juga telah melakukan sidak serupa di Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Beri Komentar
Video Kondisi Terkini WNI dari Wuhan di Natuna