'RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Jangan Buru-buru Disahkan'

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 19 September 2019 11:00
'RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Jangan Buru-buru Disahkan'
Pertanyakan jikalau harus dipaksakan.

Dream - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher berharap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU) tidak segera disahkan.

" Masih banyak peraturan perundang-undangan yang sekarang beririsan dengan apa yang menjadi bagian Undang-undang PKS itu," ujar Taher di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berujar, aturan yang beririsan ada yang sama dalam Undangan-undang perlindungan perempuan dan anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Human Trafficking.

Dia mengatakan, pengesahan suatu Undang-undang harus berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Maka dari itu, RUU PKS ini diharapkan tidak buru-buru disahkan.

" Kalau UU ini dipaksakan dari sisi mana, aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya," ucap dia.

 

1 dari 5 halaman

KUHP Berubah

Lebih lanjut, Taher menambakan, RUU PKS ini merupakan lex spesialis atau aturan khusus. Artinya, harus merujuk pada lex generalis yang merupakan aturan hukum, sementara lex generalis yakni Undang-undang KUHP saat ini sedang direvisi dan masih berbentuk rancangan.

" Pasal-pasal yang ada dalam PKS itu harus merujuk pada KUHP. Sementara pasal-pasal yang ada di KUHP itu sudah berubah," kata dia.

" Itu kami mendapat jaminan ketika beberapa waktu lalu Komisi VIII bersilaturahmi dengan Komisi III, untuk memastikan pasal-pasal itu berubah atau tidak, ternyata mereka mengatakan ada berubah," ujar dia.

Senada dengan Taher, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidhuddin juga berharap tidak segera disahkan. " Mau nya kita sih begitu, ditunda. Kalau RUU PKS kan jelas tidak bisa diteruskan (di periode) ini, karena bahannya belum siap," kata Didin. (Ism)

2 dari 5 halaman

Geger Disertasi Bolehkan Hubungan Intim di Luar Nikah, Ini Kata MUI

Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, disertasi mahasiswa program doktoral Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Abdul Aziz, mengenai konsep milk al-yamin Muhammad Syahrur bertentangan dengan tuntunan ajaran agama.

" Hasil penelitian saudara Abdul Aziz terhadap konsep milk al-yamin Muhammad Syahrur yang membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan bertentangan dengan Alquran dan sunnah serta kesepakatan ulama," kata Wakil Ketua Umum MUI, Yunahar Ilyas, Selasa 3 September 2019.

Yunahar mengatakan, konsep pemikiran itu masuk dalam katagori menyimpang, al-afkar al-munharifah, dan harus ditolak karena dapat menimbulkan kerusakan moral atau akhlak umat.

Konsep hubungan seksual di luar pernikahan, tambah Yunahar, tidak sesuai diterapkan di Indonesia. Praktik kehidupan seks tanpa ikatan pernikahan juga bertentangan dengan tuntunan ajaran agama, norma susila, dan norma hukum.

" Praktik hubungan seksual non-marital dapat merusak sendi kehidupan keluarga dan tujuan pernikahan yang luhur yaitu untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak hanya untuk kepentingan nafsu sahwat semata," ujar dia.

Yunahar meminta seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, tidak mengikuti pendapat dan konsep pemikiran tersebut. Umat Islam yang mengikuti pemikiran dan konsep tersebut dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat.

Yunahar juga menyesalkan promotor dan penguji yang meloloskan dan meluluskan disertasi. Promotor dan penguji tidak memiliki kepekaan perasaan publik. 

" Disertasi tersebut yang dapat menimbulkan kegaduhan dan merusak tatanan keluarga serta akhlak bangsa," kata dia.

3 dari 5 halaman

Kontroversi Disertasi Hubungan Intim di Luar Nikah Halal Mahasiswa UIN Kalijaga

Dream - Disertasi mahasiswa doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta akhir pekan lalu memantik polemik di kalangan akademisi. Disertasi yang diajukan oleh Abdul Aziz, mahasiswa doktoral hukum Islam UIN membahas konsep hubungan intim atau seks yang tidak lazim.

Dalam konsep Islam, seks hanya halal jika dilakukan sepasang mannusia beda jenis dalam ikatan pernikahan. Di luar ikatan nikah, seks merupakan perbuatan haram.

Tetapi, disertasi Abdul Aziz menunjukkan adanya celah bagi seks di luar nikah untuk tidak melanggar syariat. Disertasi itu mengambil judul " Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital."

Dikutip dari VOA, Abdul Aziz mengetengahkan konsep hubungan seksual non marital dalam pandangan Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur merupakan pemikir Islam dari Suriah yang berusaha menempatkan hubungan seksual sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam kerangka pemikiran Syahrur, seperti diungkapkan Abdul Aziz, seks di luar nikah bisa dipandang halal. Tetapi, ada empat syarat yang harus dipenuhi.

" Jadi hubungan seksual non marital boleh, dengan catatan tidak dilakukan di tempat terbuka, tidak dengan perempuan bersuami, kemudian bukan secara homo (hubungan seksual sejenis) dan bukan inses (hubungan seksual sedarah), selebihnya boleh," kata Abdul Aziz.

4 dari 5 halaman

Berangkat dari Konsep Perbudakan

Abdul Aziz menyatakan penyusunan disertasinya berangkat dari latar belakang yang sama dengan pandangan Syahrur. Abdul Aziz mengaku prihatin adanya kriminalisasi dan stigmatiasi yang ditujukan kepada pelaku hubungan seksual non-marital.

Dia pun menjelaskan konsep Milk Al-Yamin berdasarkan hubungan perbudakan di masa lalu. Saat itu, majikan selaku pemilik bisa berhubungan seks dengan budak perempuannya tanpa harus terikat pernikahan.

Konsep perbudakan kemudian hilang seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian, Abdul Aziz menyatakan konsep Milk Al-Yamin bisa diadopsi menjadi hubungan seksual tanpa paksaan selama tidak melanggar empat syarat tadi.

5 dari 5 halaman

Seks di Luar Nikah: Bukan Kriminal

Abdul Aziz kemudian merekomendasikan konsep ini untuk pembaruan hukum Islam. Sehingga kekerasan terhadap para pelaku hubungan seksual di luar nikah bisa ditekan.

" Nanti tidak ada lagi kasus perajaman seperti di Aceh tahun 1999, perajaman di Ambon 2001. Tidak terjadi penggeberekan di hotel hanya karena tidak punya surat akta nikah, karena bukan pasangan resmi. Tidak ada semua itu, karena tindakan seperti itu melanggar hak asasi manusia," kata dia.

Lebih lanjut, Abdul Aziz menyatakan hubungan seksual non-marital tidak bisa dianggap sebagai perbuatan kriminal. Sehingga pelaku seharusnya tidak boleh dihukum pidana.

" Substansinya bahwa hubungan seksual non-marital bukan kriminal, bukan kejahatan. Ini bukan persoalan akan mendorong orang melakukan seks bebas atau tidak, tetapi mengembalikan hubungan seksual ini sebagai hak asasi manusia," ucap Abdul Aziz.

Beri Komentar
Catat! Tips Tampil dengan Makeup Bold Ala Tasya Farasya-