Menag Utus Perwakilan Tanya Kuota Haji 2021, Ini Jawaban Pemerintah Saudi

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 24 November 2020 13:01

Jemaah Umroh (Facebook @haramain.info)

Pemerintah tetap mengupayakan persiapan pelaksanaan haji kuota penuh.

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi mengutus perwakilan pemerintah untuk bertemu dengan otoritas Arab Saudi membahas rencana pelaksanaan haji 1442H/2021M. Pembahasan tersebut terjadi di sela pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan umroh di masa pandemi Covid-19.

Salah satu hal yang dibahas yaitu mengenai kuota haji untuk Indonesia. Hingga saat ini Saudi belum memberikan keputusan terkait hal itu.

" Beberapa hari yang lalu, Pak Nizar (Sekretaris Jenderal Kemenag) dan Pak Oman (Oman Fathurrahman, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag) menanyakan tentang itu (kuota haji). Jawaban mereka (Pemerintah Arab Saudi) masih terlalu dini untuk membicarakan tentang itu," ujar Fachrul, dikutip dari Kemenag.

1 dari 5 halaman

Belum Ada Informasi Pembatasan Haji

Meski begitu, Fachrul mengatakan Pemerintah tetap bekerja menyiapkan pelaksanaan ibadah haji dengan kuota penuh. Meski tidak memungkiri ada tiga opsi yang disiapkan untuk haji di tengah pandemi yaitu kuota penuh, kuota dibatasi, atau tidak ada haji sama sekali.

" Kita semua berharap agar wabah ini segera berakhir, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M dapat berjalan secara normal seperti penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya," kata Fachrul.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Oman Fathurrahman, juga mengatakan Saudi belum menetapkan kriteria jemaah yang boleh berangkat haji. Khususnya mengenai batas usia.

" Ini penting disampaikan, karena beredar informasi di masyarakat bahwa usia jemaah haji akan dibatasi juga. Dengan ini kami sampaikan, bahwa hingga saat ini belum ada informasi pembatasan haji," kata dia.

2 dari 5 halaman

Kemenag Siapkan Tiga Opsi Haji 2021, Pilihan Terakhir Bikin Ketar-ketir

Dream - Pandemi Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kondisi ini berpengaruh terhadap sejumlah hal, khususnya pelaksanaan ibadah haji.

Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Tetapi, Kemenag mulai menjalankan upaya mitigasi.

" Sampai hari ini Pemerintah Indonesia belum mendapat tanda penyelenggaraan haji 2021. Saat ini telah dimulai mitigasi tahun depan dengan tiga opsi," ujar Fachrul, disiarkan channel YouTube DPR RI.

Opsi pertama, jemaah diberangkatkan dengan kuota penuh sebanyak 221 ribu. Opsi ini bisa dijalankan apabila pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir.

Opsi ke dua, kata Fachrul, diberlakukan pembatasan kuota sesuai ketentuan dari Pemerintah Saudi. Opsi ini dipilih jika pandemi belum berakhir sekaligus belum tersedianya vaksin.

" Pembatasan kuota ini berdampak pada keberangkatan jemaah yang telah melakukan pelunasan BIPIH pada 2020. Tidak semua dapat diberangkatkan sesuai kriteria persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi," kata Fachrul.

3 dari 5 halaman

Opsi Ketiga, Tak Ada Haji di 2021

Sedangkan opsi ke tiga pemberangkatan ibadah haji 2021 ditiadakan. Ini bisa terjadi jika Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota haji sama sekali untuk Indonesia tahun ini.

" Jemaah batal diberangkatkan jika Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota kepada Pemerintah Indonesia," ucap Fachrul.

Pada musim haji 2020, Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah akibat pandemi Covid-19. Hal ini menyusul tidak adanya keputusan resmi dari Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Belakangan, Saudi akhirnya tetap menggelar haji namun dengan kuota yang sangat dibatasi. Jemaah yang boleh berhaji hanya warga Saudi dan ekspatriat yang sudah mukim atau berdomisili di wilayah kerajaan.

4 dari 5 halaman

Kemenag: Saudi Tutup Pengurusan Visa untuk Evaluasi Umroh Jemaah Indonesia

Dream - Kementerian Agama menggelar evaluasi pelaksanaan umroh di masa pandemi Covid-19. Saat ini, Arab Saudi menutup pengurusan visa umroh.

" Saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang menutup proses visa dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia," ujar Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Oman Fathurrohman, melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di lapangan, Kemenag meminta biro travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) untuk melakukan persiapan lebih komprehensif dan menggiatkan edukasi kepada calon jemaah.

" PPIU yang akan memberangkatkan jemaah umroh pada masa pandemi Covid-19, harus mempersiapkan jemaahnya. Kuncinya edukasi. Jadi PPIU harus berikan edukasi secara intensif dan terperinci terkait prosedur pelaksanaan ibadah umroh saat pandemi," ucap Oman.

Oman mengatakan edukasi penting dilakukan sebelum jemaah berangkat umroh. Ini agar jemaah benar-benar memahami situasi baik Indonesia maupun di Arab Saudi.

5 dari 5 halaman

Jemaah Wajib Patuh Protokol Kesehatan

Kepatuhan dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dalam penyelenggaraan umroh diperlukan. Karena tujuannya agar jemaah aman dan tetap sehat selama beribadah umroh.

" Protokol kesehatan harus benar-benar dijalankan secara disiplin dan ketat untuk memastikan jemaah tetap sehat dan tidak terpapar Covid-19," kata dia.

Oman mengingatkan apabila ada satu jemaah saja sampai terkena Covid-19, maka dapat berdampak pada jemaah lain dalam satu rombongan. Apalagi jika jemaah sudah berada di Saudi.

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, kata Oman, didapat sejumlah temuan seperti adanya prosedur pemeriksaan swab PCR saat karantina di hotel yang dijalankan ketika jemaah datang. Alasannya untuk memastikan jemaah bebas Covid-19 sebelum menjalankan ibadah umroh dan sholat di Masjidil Haram.