Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia
Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya
7 Makanan yang Mengandung Zat Besi Lebih Tinggi daripada Daging Merah, Ada Tahu dan Bayam
Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan
Survei Poltracking: Gerindra Jauh di Atas PDIP-Golkar, Bagaimana PSI?
BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14
Bukan Hiu Putih, Ini 4 Hewan Paling Mematikan di Dunia dan Bahayanya bagi Manusia
Presiden Joko Widodo
Dream - Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kasus positif guna mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan. Namun pemerintah tetap akan menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan takkan melakukan lockdown total.
Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan Presiden Joko Widodo tetap memilih menerapkan PPKM mikro meski adanya kenaikan kasus dibeberapa daerah.
" PPKM Mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya PPKM Mikro," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Jumat 18 Juni 2021.
Terpisah, Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah segera menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat minimal dua pekan.
" Jadi yang harus kita lakukan PSBB, minimal itu kalau kita tidak mau lockdown. PSSB setengah lockdown lah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu 16 Juni 2021.
Penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah.
" Jadi gampangnya ibarat daerah-daerah itu kan sudah mengalami kebakaran. Jadi kita harus melokalisir kebakaran itu. Jangan sampai meluas ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.
Lebih jauh ia mengingatkan, pemberlakuan kebijakan PPKM mikro dianggap tidak efektif mencegah laju penularan Covid-19.
" Itu (PPKM mikro) mana kita sebut efektif itu? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan. Jadi jangan suka bermain-main istilah, tetapi enggak ada isinya, implementasinya nggk ada," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di enam provinsi Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Timur.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan lonjakan kasus Covid-19 dipicu aktivitas sejak Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2021.
" Jadi kenaikan kasus ini terutama dipicu oleh kegiatan dari Ramadan dan Idulfitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga terjadi seperti itu," jelasnya.
Wiku belum bisa memastikan keterkaitan adanya varian baru Covid-19 dengan lonjakan kasus. Sebab, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan kenaikan kasus diakibatkan varian baru Covid-19.
" Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian lebih dalam yang mungkin dilakukan perguruan tinggi atau Kemenkes yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antara varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada," kata Wiku.
Sumber: merdeka.com
Advertisement
Jadi Pengajar di AS, Jusuf Kalla Bahas Akar Konflik Dunia

Sentuh Level 5.000, IHSG Mulai Berusaha Bangkit Usai Dibuka Melemah di Sesi Pembukaan

BEI Sesuaikan Lagi Aturan Batasan ARB untuk Saham Harga Rp11-Rp14

Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?

Sustainability dan Hidup Kita, Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya


10 Pengganti Garam yang Bisa Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Bahasa Apa yang Digunakan Oleh Orang Sriwijaya Pada Masa Lalu?

Ambruk Lagi Dihantam Sentimen MSCI, IHSG Longsor di Bawah Level 5.000 di Sesi Pembukaan

Antisipasi Efek Pengumuman MSCI, Otoritas Bursa Pangkas Aturan Batas Bawah Auto Rejection jadi 7%

Gula Tebu vs Sirup Jagung Tinggi Fruktosa, Mana yang Lebih Baik untuk Gula Darah?


Kesepian Bisa Mengurangi Hampir 6 Tahun Hidup Sehat, Pria Lebih Rentan Mengalami Dampaknya