Pasal 'Pernikahan Dini' Dihapus, Menag: Putusan MK Itu Adil

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 14 Desember 2018 20:01
Pasal 'Pernikahan Dini' Dihapus, Menag: Putusan MK Itu Adil
Menag harap batasan usia menikah laki-laki dan perempuan disamakan.

Dream - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi ketentuan batas minimal usia menikah wanita yang diatur dalam Undang-undang (UU) No 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut disebutkan wanita boleh menikah minimal sudah berusaia 16 tahun.

" Saya menilai putusan MK itu adil. Saat ini memang tidak perlu ada pembedaan batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan," ujar Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Jumat 14 Desember 2018.

Terkait batas usia menikah, Lukman mengaku masih banyak aturan yang menentukan ketentuan berbeda dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Bab II tentang syarat-syarat perkawinan.

Pada Bab II ini, ada tiga bagian membahas mengenai perkawinan batas usia minimum. Pertama, dalam pasal 6 ayat (2), seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua.

" Artinya, pada level pertama, pada dasarnya batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun. Boleh menikah di bawah 21 tahun dengan syarat mendapat izin orangtua," ucap dia.

Kedua, dalam pasal 7, jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun mendapat izin dari orangtua maka dimungkinkan untuk melangsungkan pernikahan.

Tahap ketiga, jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun hendak menikah, maka harus meminta dispensasi dari pengadilan berdasarkan putusan majelis hakim atau pejabat lain yang diminta oleh orangtua laki-laki dan perempuan.

Dalam putusannya, MK menyatakan aturan batasan pernikahan untuk perempuan berusia 16 tahun itu bertentangan dengan UU Perlindungan Anak. Menurut UU tersebut, kategori anak itu dihitung saat seseorang masih dalam kandungan hingga belum melewati usia 18 tahun.

Artinya, usia 16 tahun masih termasuk anak-anak, dan tentu tidak dapat dibenarkan jika masih anak-anak sudah harus berkeluarga.

Selanjutnya, MK meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengubah UU yang berisi aturan batasan menikah usia 16 tahun.

" Selama belum ada norma baru yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dalam 3 tahun ke depan, maka ketentuan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih berlaku sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," kata Lukman.

Meski demikian, kata Lukman, Kemenag akan mengawal putusan MK ini hingga nantinya keluar aturan baru sesuai dengan norma yang diberikan.

" Kita akan segera menindaklanjuti Putusan MK ini, dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat, untuk selanjutnya dirumuskan sebagai norma baru sesuai dengan amar Putusan MK," pungkasnya.(Sah)

1 dari 1 halaman

Pasal 'Pernikahan Dini' Dinyatakan Tidak Sah

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1947. Majelis hakim menyatakan bahwa batas usia pernikahan minimal 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

" Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dikutip dari laman Liputan6.com, Kamis 13 Desember 2018.

MK menyatakan frasa 'usia 16 tahun' dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU Perlindungan anak, yang masuk dalam kategori anak usianya sejak dalam kandungan dan belum melewati 18 tahun.

Dalam putusan ini, MK memberikan batas waktu hingga tiga tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah aturan batas usia pernikahan itu.

" Meminta pembuat UU paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan," ucap Anwar.

Selain itu, Hakim MK I Dewa Gede Palguna menerangkan, berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar hingga 12 tahun.

Jika batas usia pernikahan 16 tahun, itu artinya dapat mengganggu hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

" Padahal hak pendidikan adalah hak konstitusional yang harusnya dapat dinikmati setara dengan laki-laki," ujar Palguna.

Putusan ini bermula dari gugatan 'korban' pernikahan dini, Maryati, Endang Warsinah, dan Rasminah. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi " Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun."

(Sumber: Liputan6.com/Ika Defianti)

 

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone