Status PPKM menjadi penentu PTM digelar 100 persen atau tidak.
Dream - Sejumlah sekolah di DKI Jakarta menghentikan aktivitas Pembelajaran Tatap Muka, menyusul ditemukannya kasus Covid-19. Muncul desakan agar PTM 100 persen dihentikan.
Menanggapi desakan ini, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto menyatakan pelaksanaan PTM 100 persen sudah sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Surat ini terbit dengan memuat ketentuan pelaksanaan PTM didasarkan pada status PPKM di suatu daerah.
" Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB Empat Menteri yang ada saat ini sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme berdasarkan level PPKM," ujar Anang.
Jika level PPKM suatu daerah berubah, kata Anang, maka pelaksanaan PTM disesuaikan. Apabila status daerah ditetapkan dalam PPKM Level 3 dan 4, PTM tidak bisa dilaksanakan 100 persen.
" Termasuk jika ada kondisi penyebaran yang meningkat," kata dia.
Anang melanjutnya, pelaksanaan PTM secara otomatis mengikuti level PPKM Bahkan bisa ditiadakan jika daerah ditetapkan PPKM Level 4.
" PPKM level 4 wajib menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh," ucap Anang.
1 dari 3 halaman
PPKM Naik, PTM Tidak Bisa 100 Persen
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hal senada. Menurut dia. PTM 100 persen dijalankan mengikuti penerapan PPKM berbasis level.
" Misalnya kalau level PPKM-nya itu naik, otomatis jumlah yang ikut PTM itu turun jadi 50 persen," kata dia.
Sedangkan status PPKM didasarkan pada perkembangan tingkat penularan Covid-19. Jika kasusnya memburuk, maka level PPKM ditingkatkan dan berlaku pula pada PTM 100 persen.
" Begitu levelnya memburuk, otomatis dia (PTM) turun ke 50 persen, memburuk lagi dia 0 persen," ucap Budi, dikutip dari Merdeka.com.
2 dari 3 halaman
Kemendikbudristek: Pelaksanaan PTM Menyesuaikan Tingkat PPKM
Dream - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengatakan pemberlakukan Pembelajaran Tatap Muka tidak bisa disamaratakan di semua daerah. PTM disesuaikan dengan tingkat PPKM yang ditetapkan di masing-masing daerah.
" Pelaksanaan PTM terbatas akan menyesuaikan dengan tingkat PPKM," ujar Sekjen Kemendikbudristek, Suharti.
Suharti mengungkapkan PTM 100 persen hanya bisa diterapkan pada daerah yang sudah ditetapkan berstatus PPKM Level 1 dan 2. Selain itu, daerah yang bersangkutan harus memastikan guru dan tenaga pendidik sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua sebanyak 80 persen dan lansia 50 persen.
PTM dengan kapasitas 50 persen berlaku untuk daerah yang status PPKM-nya ditetapkan level 1, 2, dan 3 yang memiliki capaian vaksinasi dosis 2 bagi guru dan tenaga pendidik mencapai 40 persen dan lansia baru 10 persen.
Sedangkan unutk daerah PPKM Level 4 dan 3 dengan capaian vaksinasi dosis 2 guru dan tenaga pendidik di bawah 40 persen serta lansia di bawah 10 persen maka berlaku Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) penuh.
3 dari 3 halaman
Saat ini, kata Suharti, hanya 2.245 atau 1 persen sekolah yang menerapkan PTM 50 persen. Sedangkan sekolah menerapkan PJJ di daerah PPKM Level 4 sudah tidak ada.
PTM 100 persen, kata Suharti, juga diterapkan pada sekolah di daerah pelosok. Ini mengingat vaksinasi untuk daerah pelosok juga sulit dilakukan.
" Tidak fair rasanya kalau mereka tidak boleh sekolah karena berbagai alasan dan kita tahu bahwa vaksinasi di daerah tertinggal juga sulit," ucap dia, dikutip dari Merdeka.com.
