Prabowo Sebut Negara Lain Selain China yang Masuk ZEE Indonesia

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Selasa, 21 Januari 2020 12:01
Prabowo Sebut Negara Lain Selain China yang Masuk ZEE Indonesia
Menurutnya, ada beberapa negara yang pernah masuk wilayah Perairan Natuna tanpa izin

Dream - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto mengungkapkan ada negara lain, selain China, yang diketahui melakukan pernah melakukan pelanggaran saat memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksekutif (ZEE) Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo usai rapat bersama Komisi I DPR, Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk membahas mengenai banyaknya kapal asing yang masuk wilayah perairan Natuna.

" Saya ingin tegaskan lagi di sini, bahwa pelanggaran wilayah tidak hanya terjadi dari satu negara, tapi beberapa negara lain juga melakukan pelanggaran wilayah ke wilayah kita," ujar Prabowo dikutip dari Merdeka.com, Senin 20 Januari 2020.

Meski demikian, mantan Pangkostrad TNI Angkatan Darat itu enggan menyebutkan negara yang sudah berani masuk wilayah Indonesia tanpa izin.

" Ya saya cukup sebut beberapa negara," ucap dia.

Menurut Prabowo upaya untuk meningkatkan keamanan wilayah Indonesia bisa dilakukan jika ada pembaharuan alutsista untuk menunjang patroli yang dilakukan TNI.

" Meningkatkan pertahanan tentunya ya kita perlu modernisasi alutsista kita memperbaiki yg kita punya supaya kita punya kemampuan lah kita menegakkan kedaulatan kita," kata dia.

(Sumber: Merdeka.com/Ahda Bayhaqi)

1 dari 5 halaman

Mahfud MD Ketemu Dubes China Bahas Natuna: Mereka Suruh Nelayannya Ganti Profesi

Dream - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, bertemu Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia, Xiao Qian, Kamis 16 Januari 2020. Mereka membahas kapal China yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

" Saya bicara dengan Dubes China karena pada tanggal 4 hingga 5 Februari akan ada pertemuan antarpejabat tinggi dan kolega saya dari China akan datang ke sini," ujar Mahfud dikutip dari Liputan6.com, Jumat 17 Januari 2020.

Mahfud menegaskan, posisi Natuna yang dimasuki kapal China itu milik Indonesia. Menurut dia, negara manapun, termasuk China, harus menghargai kedaulatan Indonesia.

" Kami katakan sikap kita jelas untuk menjaga kedaulatan dan menjaga hak untuk berdaulat," jelas Mahfud

Indonesia, tambah dia, terus mendorong China agar para nelayanannya tidak masuk ke Perairan Natuna. China pun, tambah dia, akan menyesuaikan diri.

" Mereka tetap akan menyesuaikan diri dan menyuruh nelayan-nelayan China ganti profesi dan jangan mencari ikan. Dan sudah banyak orang-orang China yang ganti profesi dan orang-orang lain untuk mencari ikan, sehingga peristiwa-peristiwa itu akan berkurang," kata dia.

2 dari 5 halaman

Tanggapan Dubes China

Dilokasi yang sama, Xiao Qian memastikan hubungan antara China dan Indonesia akan tetap baik, meski saat ini ada perbedaan pandangan tentang Natuna.

" Itu tidak masalah. Kita bisa menjadi teman baik, menjadi tetangga yang baik. Kita bisa mendiskusikan, membicarakan tentang apa pun dalam hubungan pertemanan. Dan kami bisa bedialog dan berbicara tentang bagaimana mencari solusi dari masalah ini dengan jalan yang proper," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

3 dari 5 halaman

Tegaskan Hak Perairan RI, 470 Nelayan Melaut Bersama di Natuna

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna. Pernyataan itu dia sampaikan saat meninjau dua KRI, yaitu Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

“ Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Jokowi, Rabu, 8 Januari 2020.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebut adanya kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah Indonesia. Bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

“ Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa (lewat),” ucap dia.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

4 dari 5 halaman

Tangkap Ikan Bareng di Natuna Dilakukan Hari ini

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan, kedatangan Jokowi ke Perairan Natuna menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan klaim China.

" Itu follow up dari perintah, Presiden, dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud, dilaporkan Liputan6.com.

Merespon ketegangan di Laut Natuna, Mahfud menyebut, sudah ada 470 nelayan yang telah mendaftar untuk berlayar ke Natuna. Dia menyebut nelayan-nelayan ini akan berlayar di Natuna untuk membuktikan teretorial Indonesia.

" Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya, mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita," ujar dia.

Menurut dia, kunjungan ke Natuna akan dilakukan minggu depan. " Saya Minggu depan akan ke sana. Pokoknya kita lihatkan saja bawa itu milik kita ya," ucap dia.

5 dari 5 halaman

Naik Kapal Perang di Natuna, Jokowi: Apa Ada Kapal Asing Masuk Indonesia?

Dream - Jokowi mendatangi Natuna untuk memastikan keamanan paskainsiden masuknya kapal China. Dia memantau laut Natuna dari atas KRI Usman Harun 359 yang berlabuh di Pangkalan TNI Angkatan Laut Selat Lampa.

" Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada," tulis presiden bernama lengkap Joko Widodo itu di akun Instagram @jokowi, Rabu 8 Januari 2019.

Menurut Jokowi, kapal asing sempat masuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), bukan di laut teritorial Indonesia. Zona tersebut memang bebas dilintasi kapal dari negara manapun.

      View this post on Instagram

Pangkalan Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna, hari ini. Saya sempat memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada. Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal. Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Jan 8, 2020 at 1:59am PST

" Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan Indonesia punya kedaulatan untuk menindak kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di ZEE.

" Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna," ucap dia.

Beri Komentar