Ketua DPR Intruksikan Legislatif Pantau Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Selasa, 10 November 2020 15:00
Ketua DPR Intruksikan Legislatif Pantau Aturan Turunan UU Cipta Kerja
"Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat"

Dream - Ketua DPR, Puan Maharani, memastikan lembaga eksekutif tetap akan memantau perkembangan beleid hukum Omnibus Law yang sudah ditandatangani presden sebagai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Menurut mantan Menteri Koordinator itu, UU Cipta Kerja masih membutuhkan peraturan turunan yang penyusunannya perlu perhatian dari seluruh komisi terkait di DPR RI.

" Implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang membutuhkan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait," kata Puan dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, Senin 9 November 2020.

Puan mengatakan, momentum ini saat yang tepat untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Serta memastikan bahwa Omnibus Law itu untuk membangun ekonomi nasional.

" Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat dan sekaligus memastikan bahwa UU tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian," kata politikus PDIP ini.

Sebelumnya, UU Cipta Kerja telah disahkan dan diundangkan. Meski mendapatkan respon penolakan di masyarakat.

Namun, untuk implementasi UU Cipta Kerja masih perlu pengaturan turunan. Presiden Jokowi perlu menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

(Sumber: merdeka.com)

1 dari 3 halaman

KSP Jamin Tak Ada Karyawan Kontrak Seumur Hidup dalam UU Cipta Kerja

Dream – Pemerintah membantah selentingan yang menyatakan pegawai akan mendapatkan status sebagai karyawan kontrak seumur hidup. Kabar itu muncul setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi diundangkan pemerintah .

Dalam UU Ciptaker yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo 2 November 2020 itu disebutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT masih dibatasi waktunya. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 56 ayat 4 UU Cipta Kerja.

Dikutip dari keterangan tertulis Kantor Staf Presiden, Rabu 4 November 2020, penjelasan tentang pasal tersebut menerangkan jika ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

“ Siapa bilang PKWT seumur hidup? PKWT masih dibatasi waktunya dan akan ditentukan melalui PP,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Fajar Dwi Wisnuwardhani dalam pernyataan tersebu

Dalam pembatalan PKWT karena adanya masa percobaan, selain batal demi hukum, UU Cipta Kerja juga melegalkan penghitungan masa kerja yang sudah dilakukan. Penjelasan ini bisa dilihat pada Pasal 58 ayat 2 yang berbunyi, “ Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

2 dari 3 halaman

Pesangon Tetap Diberikan

Di sisi lain, pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir terhadap persoalan pesangon. UU Cipta Kerja juga tetap menerapkan sistem pesangon bagi masyarakat pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Fajar mengungkapkan, dalam Pasal 61A UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa pekerja PKWT bisa mendapatkan kompensasi yang perhitungannya mirip dengan pesangon. Seperti pada Pasal 61A ayat 1 yang berbunyi “ Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.

Hal itu juga ditegaskan kembali pada Pasal 61A ayat 2 yang berbunyi “ Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. Sebagai tambahan, pada Pasal 61A ayat 3 menjelaskan bagaimana uang kompensasi tersebut akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah.

UU Cipta Kerja juga menjadi payung hukum untuk memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak membayar pesangon pekerjanya. Dalam Pasal 185 UU Cipta Kerja dijelaskan akan ada pidana bagi yang tidak membayar pesangon. Bahkan, pekerja bisa meminta PHK dengan pesangon jika ada masalah dengan pelanggaran norma kerja oleh pengusaha. Hal ini diatur dalam Pasal 154A ayat g.

3 dari 3 halaman

Jamin Masyarakat yang Kehilangan Pekerjaan

Selain itu, Fajar menyatakan, UU Cipta Kerja menjamin masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat segera masuk lagi dalam dunia kerja.

“ Ini dilakukan melalui pelatihan dan konseling, serta tentu saja cash benefit yang nilainya diperhitungkan berdasarkan upah terakhir,” kata dia.

Menurut Fajar, struktur dan skala upah menjadi hal yang wajib dalam UU Ciptaker. Ini bisa meningkatkan produktivitas dan kompetisi yang sehat di antara pekerja sesuai dengan Pasal 92 UU Cipta Kerja. 

Beri Komentar