Viral Video Tangis Pegawai Ramayana Kena PHK, Ini Kata Pengelola

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 8 April 2020 12:30
Viral Video Tangis Pegawai Ramayana Kena PHK, Ini Kata Pengelola
Wabah virus corona membuat pendapatan toko menurun hingga 80 persen.

Dream - Pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi seiring mewabahnya penyakit Covid-19 lewat virus corona, SARS-CoV-2. Keputusana pahit ini salah satunya harus dialami 87 karyawan Ramayana di City Plaza Depok karena toko gerai jual beli pakaian itu tidak lagi beroperasi sejak 6 April 2020.

" Keputusan manajemen Ramayana di Depok tutup operasional," ujar Store Manager City Plaza Depok, M Nukmal Amdar, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 8 April 2020.

Nukmal mengatakan, wabah virus corona menyebabkan omzet penjualan menurun hingga 80 persen. Kondisi itu membuat perusahaan tak mampu menanggung semua biaya operasional.

" Bukan hanya masalah penggajian karyawan tapi semuanya," kata dia.

Nukmal mengatakan, perusahaan mengeluarkan kebijakaan melakukan PHK terhadap 87 karyawan. Nukmal mengatakan, proses PHK telah sesuai dengan prosedur.

1 dari 5 halaman

Video Tangisan

Pihaknya lebih dulu memanggil 87 karyawan pada 5 April 2020 kemarin. Dijelaskan mengenai kondisi perusahaan.

" Iya secara sukarela. Meskipun berat kehilangan pekerjaan," ucap dia.


2 dari 5 halaman

Kompensasi Pegawai Sedang Diurus

Saat ini, pihak perusahaan sedang mengurus kompensasi kepada 87 karyawan tersebut. Nukmal menyebut, seluruh karyawan yang terkena PHK akan menerima pesangon sesuai dengan haknya masing-masing.

" Kami akan bayarkan secepatnya juga," ujar dia.

Sementara itu mengenai video isak tangis karyawan itu, Nukmal menegaskan, video itu bukan pada saat melakukan PHK massal.

" Kejadian di video itu pada Sabtu 4 April 2020. Saya gak tahu kenapa baru viral kemarin," ujar dia

(Sah, Sumber: Liputan6.com/ Ady Anugrahadi)

 

 

3 dari 5 halaman

Ratusan Ribu Pekerja di Jakarta Terimbas Corona, 30.137 Orang Di-PHK

Dream – Tak hanya di Jawa Barat, pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi di Jakarta. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mengumumkan ratusan ribu pekerja di ibukota menjadi pengangguran karena perusahaan tempat bekerja terkena dampak wabah virus corona.

Dikutip dari Merdeka.com, Senin 6 April 2020, sebanyak 162.416 pekerja di ibu kota yang dirumahkan dan di-PHK. Para pekerja ini berasal dari 18.045 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, diketahui 30.137 pekerja dari 3.348 perusahaan terkena PHK dari perusahaan. Sementara jumlah pegawai yang dirumahkan untuk sementara waktu mencapai 132.279 orang dari 14.697 perusahaan.

Mengutip akun Instagram @disnaker_dki_jakarta, data ini dihimpun dari alamat portal bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 dan e-mail disnakertrans@jakarta.go.id, yang telah resmi ditutup pada Sabtu 4 April 2020.

Disnaker DKI Jakarta mengatakan masih menghimpun data para pekerja yang telah dirumahkan, tapi tidak menerima upah (unpaid leave) untuk nantinya disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Namun, saat dikonfirmasi oleh Merdeka.com, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, belum memberikan jawaban terkait tingginya jumlah pekerja di wilayah Ibu Kota yang menjadi korban PHK ataupun dirumahkan, sekaligus memuncaki daftar tertinggi di Indonesia untuk sementara waktu.

 

 

4 dari 5 halaman

Khawatir

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pekerja yang terdampak PHK dalam dua bulan ke depan, apabila tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mencegah perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan.

" Bisa saja di DKI akan ada penambahan jumlahnya pekerja yang di-PHK dari perusahaan garmen dan tekstil yang ada di wilayah Pulogadung, Cakung, Cilincing, hingga Marunda," kata Presiden KSPI, Said Iqbal.

Apalagi, kata Said, ada ribuan buruh yang dipecat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

 

 

5 dari 5 halaman

Ancaman Serius

Menurut Iqbal, setidaknya ada dua ancaman serius yang dihadapi para pekerja atau buruh di Indonesia, yakni potensi hilangnya nyawa buruh karena masih diharuskan bekerja dan tidak diliburkan ketika yang lain melakukan physical distancing untuk menghindari penularan virus Covid-19. Serta, PHK yang akan mengancam kelangsungan hidup, puluhan hingga ratusan ribu buruh.

Oleh karena itu, KSPI sebagai perwakilan kaum pekerja ataupun buruh, menyuarakan tujuh tuntutan terhadap para pengusaha dan pemerintah guna meringankan beban buruh di saat wabah Corona melanda berbagai daerah di Nusantara, yakni;

1) Saat yang tepat untuk menurunkan biaya produksi dari perusahaan swasta dengan mengatur ulang sistem kerja buruh, tapi tetap membayar upah penuh.

" Bisa libur bergilir. Sehingga ada penghematan listrik, katering, dan lainnya. Toh omzet juga sedang turun," kata Iqbal

2) Pemerintah di minta mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah dan indeks harga saham gabungan tidak anjlok.

3) Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi berupa kemudahan impor bahan baku (sepanjang bahan baku tersebut tidak tersedia di Indonesia), khususnya untuk industri padat karya. Misalnya dengan menerapkan bea masuk impor nol rupiah dan tidak ada beban biaya apa pun kepada barang impor.

" Karena bisa jadi, dalam situasi sulit ini, industri akan mencari bahan baku dari negara yang belum terkena Corona," kata dia.

4) Memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada buruh, pengemudi transportasi online, dan masyarakat kecil yang lain. Di sisi lain, akan membantu dunia usaha, karena sebagian dari upah pekerja disubsidi oleh pemerintah. " Seperti di Inggris," ujar dia.

5) Memberikan insentif kepada industri pariwisata, retail, dan industri lain yang tedampak, agar mereka bisa bertahan di tengah-tengah pandemi Corona. Seperti menghapus bunga pinjaman bank bagi pengusaha di sektor pariwisata atau menghapus pajak pariwisata dan memberikan kelonggaran cicilan hutang untuk menunda selama setahun tidak membayar cicilan.

6) Segera menurunkan harga BBM premium agar masyarakat menengah ke bawah termasuk para buruh meningkat daya belinya. Selain itu, harga gas industri segera diturunkan, agar ongkos produksi pabrik bisa turun.

7) Mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan dana cadangan dari bunga deposito dana peserta dan dana JKK untuk membantu para buruh yang terdampak .

" Baru-baru ini Disnakertrans Jawa Barat menyampaikan, sebanyak 40.433 pekerja dirumahkan dan 3.030 pekerja terkena PHK," kata dia.

Beri Komentar