Mohammad Hasan Akhund, tokoh yang masuk daftar sanksi PBB, ditunjuk sebagai Perdana Menteri.
Dream - Taliban telah mengumumkan susunan pemerintahan baru Afghanistan. Abdul Ghani Baradar yang sempat diproyeksikan jadi pemimpin ternyata tidak menduduki puncak kekuasaan.
Jabatan perdana menteri dipercayakan kepada Mohammad Hasan Akhund. Akhund merupakan ajudan dari mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar.
Daftar kabinet yang diumumkan oleh Kepala Juru Bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Selasa waktu setempat itu didominasi wajah-wajah lama Taliban. Tidak ada satupun jabatan diisi oleh wanita.
Abdul Ghani Baradar selaku biro politik Taliban ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri. Sementara Wakil Pemimpin Taliban, Sirajuddin Haqqani yang merupakan putra dari pendiri jaringan Haqqani, dipilih sebagai Menteri Dalam Negeri.
Sedangkan Mullah Mohammad Yaqoob, putra dari Mullah Omar, mendapat jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian Hidayatullah Badri akan bertindak sebagai Menteri Keuangan, sementara negosiator Taliban di Doha, Amir Khan Muttaqi, dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri.
" Keamiran Islam memutuskan untuk menunjuk kabinet sementara untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah yang diperlukan," ujar Mujahid.
1 dari 3 halaman
Kabinet Didominasi Pejabat Lama Taliban
Dia mengumumkan sebanyak 33 nama masuk dalam pemerintah baru. Sementara jabatan yang masih kosong akan diumumkan sesegera mungkin.
Mujahid juga menyatakan kabinet yang dibentuk merupakan pemerintah resmi, meskipun masih sementara. Kelompok itu membuka kemungkinan untuk merekrut anggota kabinet dari negara bagian lainnya.
Akhund, penjabat perdana menteri, masuk dalam daftar sanksi PBB. Berasal dari Kandahar, tempat kelahiran Taliban, Akhund sebelumnya adalah menteri luar negeri dan kemudian wakil perdana menteri di masa-masa terakhir kekuasaan Taliban bercokol sebelum digulingkan pada 2001.
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Rehbahi Shura (Dewan Kepemimpinan). Ini adalah badan inti pembuat keputusan Taliban.
Haqqani, menteri dalam negeri yang baru, adalah putra dari pendiri jaringan Haqqani, yang ditetapkan sebagai organisasi 'teroris oleh Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.
2 dari 3 halaman
Klaim 'Inklusif' Diragukan
Mengomentari pengumuman Taliban, pengamat dari American University of Afghanistan, Obaidullah Baheer, mengatakan susunan kabinet tersebut tidak akan membantu kelompok itu mendapat pengakuan internasional. Sebab, seluruh pejabat di kabinet adalah wajah lama yang pernah memerintah Afghanistan saat Taliban berkuasa pada 1996-2001.
" Jumlah waktu yang dihabiskan bukan untuk membahas atau menegosiasikan inklusivitas atau potensi pembagian kekuasaan dengan partai politik lain. Waktu itu dihabiskan untuk mengetahui cara membagi kue itu di antara barisan mereka sendiri," kata Baheer.
Taliban, yang merebut Kabul secara cepat pada 15 Agustus sempat menjanjikan pemerintahan yang inklusif, mewakili beragam etnis yang ada di Afghanistan. Pada kenyataannya, janji tersebut tidak diwujudkan Taliban.
3 dari 3 halaman
Terapkan Hukum Syariah
Dalam sebuah pernyataan, Mullah Haibatullah Akhunzada, pemimpin tertinggi Taliban, mengatakan pemerintah baru akan bekerja untuk menegakkan hukum syariah di Afghanistan.
" Saya meyakinkan semua warga negara bahwa para tokoh akan bekerja keras untuk menegakkan aturan Islam dan hukum syariah di negara ini," kata Akhundzada.
Dia meyakinkan rakyat Afghanistan kepemimpinan baru akan memastikan perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan yang langgeng. Akhundzada juga mengingatkan tidak boleh ada orang Afghanistan yang meninggalkan negaranya.
" Keamiran Islam tidak memiliki masalah dengan siapa pun. Semua akan ambil bagian dalam memperkuat sistem serta Afghanistan dan dengan cara ini, kami akan membangun kembali negara kami yang dilanda perang," kata dia, dikutip dari Aljazeera.
