Viral Warga Pati Tuntut Sudewo Mundur, Bolehkah Bupati Dimakzulkan?

Pemakzulan Seorang Bupati

Melihat dari kasus Bupati Pati Sudewo, apakah mungkin adanya pemakzulan seorang bupati?

Melansir BBC Indonesia, sebelum adanya kasus Bupati Pati Sudewo, beberapa nama mantan kepala daerah pernah diberhentikan dari jabatannya karena beberapa hal. Diantaranya:

Bupati Temanggung, Totok Ary Prabowo, diberhentikan pada 2005 karena kasus korupsi dana bantuan Pendidikan. Kemudian Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, yang juga tersangkut kasus korupsi dan diberhentikan dari jabatannya pada 2018.

Kemudian ada Bupati Garut Aceng Fikri yang dimakzulkan pada 2013, karena dianggap melanggar sumpah jabatan dalam kasus pernikahan kilat dengan seorang remaja putri.

9 Alasan Kepala Daerah Bisa Diberhentikan

Pemberhentian kepala daerah tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian ini dapat terjadi karena beberapa alasan berikut ini:

Dalam Pasal 78 ayat 1 UU Pemda, terdapat tiga hal yang membuat kepala daerah berhenti dari jabatannya, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Kemudian dalam pasal 78 ayat 2 UU Pemda, kepala daerah dapat berhenti karena sembilan alasan, diantaranya:

1. Berakhir masa jabatannya;

2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan

3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah

4. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b

5. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j

6. Melakukan perbuatan tercela

7. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau

9. Mendapatkan sanksi pemberhentian.

Sementara itu, DPRD Pati telah menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo, sebagai respons unjuk rasa warga yang menuntut politisi Gerindra itu mundur dari jabatannya.

Dengan hak angket tersebut, DPRD Pati akan fokus pada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen yang diusulkan Sudewo.