Viral Surat Edaran Bupati Demak Larang Bertamu Maghrib-Isya, Ini Sikap MUI

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Kamis, 9 Januari 2020 14:00
Viral Surat Edaran Bupati Demak Larang Bertamu Maghrib-Isya, Ini Sikap MUI
Sekjen MUI Anwar Abbas menilai larangan tersebut sebenarnya sudah lama diterapkan para orangtua kepada anaknya.

Dream - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, memberikan tanggapan mengenai larangan bertamu saat Maghrib hingga Isya. Diketahui, larangan tersebut diterapkan oleh Bupati Demak, Jawa Tengah.

Anwar menilai larangan tersebut sebenarnya sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan para orangtua kepada anak-anaknya sejak dulu. Hanya saja, larangan tersebut belum dibuat resmi dalam peraturan tertulis.

" Pada waktu tersebut anak-anak disuruh mandi, begitu juga anggota keluarga lain. Kemudian bersiap untuk Sholat Maghrib berjemaah di masjid, mushola atau di rumah" ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis 9 Januari 2020.

Anwar memberikan dukungan terhadap peraturan tersebut. Dia berpendapat kebijakan tersebut menjadi salah satu bagian untuk mengajak masyarakat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

" Jadi saya melihat itu adalah bagian dari usaha Bupati untuk mengkondisikan rakyatnya agar ingat kepada Tuhan dan beribadah kepada-Nya," ucap dia.

1 dari 5 halaman

Bagian dari Ijtihad

Anwar juga menilai peraturan tersebut merupakan buah dari ijtihad Bupati Demak. Harapannya, warga tidak hanya mengejar urusan duniawi saja melainkan mampu menyeimbangkan dengan kewajiban beribadah kepada Allah SWT.

" Jadi Ini merupakan usaha dari Sang Bupati untuk membuat rakyatnya tidak hanya sejahtera secara material, tapi juga secara spiritual karena sebagai insan Pancasila," kata dia.

MUI menghormati keputusan Bupati Demak. Anwar menilai peraturan itu bertujuan positif.

" Kalau itu menjadi budaya menurut saya adalah sebuah budaya yang baik dan sangat patut kita tiru dan hormati," ujar dia.

Larangan bertamu jelang Maghrib hingga Isya itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Demak Nomor 450/1 Tahun 2020 dengan tanggal 2 Januari 2020. Aturan tersebut diterbitkan guna mendukung program " Maghrib Matikan TV, Ayo Mengaji" .

2 dari 5 halaman

Atasi Banjir, MUI Imbau Pemerintah Pusat dan 3 Provinsi Duduk Bareng

Dream - Banjir melanda kawasan Jabodetabek membuat masyarakat kelimpungan. Bencana ini membuat Jakarta lumpuh.

Terkait bencana banjir, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, meminta Pemerintah Pusat dan daerah duduk bersama mengatasi banjir. Sehingga, masyarakat tidak dirugikan.

" MUI mengimbau kepada pihak yang terkait terutama Pemerintah Jabar, Banten dan DKI Jakarta serta Pemerintah Pusat untuk bisa duduk bersama mencari solusi yang lebih baik," ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Jumat 3 Januari 2020.

Dengan duduk bersama, MUI berharap ada solusi yang bisa diterapkan. Sehingga, banjir bisa diatasi meski intensitas hujan turun cukup tinggi di masing-masing wilayah.

Selain itu, MUI juga meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan siapapun dalam musibah ini. Masyarakat pun diharapkan sadar dalam menjaga lingkungan.

" Masalah ini sangat komplek, membutuhkan pendekatan yang holistik dan kerjasama dari banyak pihak," ucap dia.

Anwar juga menyarankan masyarakat menjadikan musibah ini sebagai sarana instrospeksi diri. Menurutnya, bersabar dan menerima dengan lapang dada menjadi cara yang paling baik menghadapi musibah.

" Mudah-mudahan dengan demikian Allah SWT akan mengganti semua kerugian dengan yang lebih baik lagi," kata dia.

3 dari 5 halaman

Jakarta Banjir, Menag: Enggak Boleh Salahkan Siapapun

Dream - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, prihatin dengan terjadinya bencana banjir yang melanda Jakarta dan kota-kota lainnya. Dia meminta masyarakat tidak menyalahkan siapapun.

" Kita dalam situasi ini enggak boleh menyalahkan siapa-siapa," ujar Fachrul di Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Jumat 3 Januari 2019.

Banjir yang melanda Jakarta pada Rabu, 1 Januari 2020, membuat masyarakat kelimpungan. Bahkan, wilayah yang mulanya tidak pernah merasakan banjir kini turut terendam air.

Lini masa media sosial dipenuhi unggahan yang menyalahkan kinerja Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta.

" Beliau (Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) enggak nyalahkan siapa-siapa, yang nyalah-nyalahkan orang enggak ngerti saja," kata dia.

Fachrul mengatakan Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan imbauan untuk senantiasa menjaga keselamatan masyarakat.

" Mereka jangan sampai nggak dapat makan, enggak dapat obat. Beliau mengatakan sama-sama dengan pemerintah pusat maupun daerah ke depan membangun beberapa bendungan," ujar dia.

4 dari 5 halaman

Korban Meninggal Banjir Jabodetabek Bertambah Jadi 43 Orang

Dream - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, mengatakan jumlah korban banjir Jabodetabek terus bertambah.

Berdasarkan data yang diterima BNPB pada Jumat, 3 Januari 2020 pukul 09.00 WIB, tercatat korban meninggal sebanyak 43 jiwa.

" Korban meninggal dunia banjir besar di Jabodetabek adalah 43 jiwa," ujar Agus dalam Keterangan tertulisnya.

Agus menjelaskan penyebab korban meninggal dunia paling banyak disebabkan terseret arus banjir. Jumlahnya mencapai 17 orang.

Penyebab lainnya yaitu tanah longsor 12 orang, hipotermia 3 orang, tersengat listrik 5 orang. Sementara ada 5 korban lain dalam pendataan, 1 hilang.

Berikut jumlah korban meninggal dunia di masing-masing wilayah.

1. Jakarta Pusat: 1 orang
2. Jakarta Barat: 1 orang
3. Jakarta Timur: 7 orang
4. Kota Depok : 3 orang
5. Kota Bekasi: 3 orang
6. Kota Bogor: 1 orang
7. Kota Tangerang: 1 orang
8. Kota Tangerang Selatan: 1 orang
9. Kabupaten Bogor: 16 orang
10. Kabupaten Bekasi: 1 orang
11. Kabupaten Lebak: 8 orang.

5 dari 5 halaman

Banjir di Jabodetabek Telan 21 Korban Jiwa

Dream - Musibah banjir yang melanda beberapa wilayah Jawa Barat dan DKI tidak hanya menimbulkan kerugian material. Tetapi juga memakan korban jiwa.

Dilansir Liputan6.com, banjir di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) menelan korban jiwa sebanyak 21 orang.

Menurut data Kementerian Sosial, seluruh korban meninggal tersebut tersebar di beberapa wilayah Jabodebek.

" Di Jakarta Timur ada 3 orang, Jakarta Pusat 1 orang, Bogor 1 orang, Depok 3 orang, Kabupaten Bogor 11 orang, Kabupaten Bekasi 3 orang. Total korban 21 orang."

Untuk data pengungsi korban banjir, hingga Rabu malam tanggal 1 Januari 2020, jumlahnya mencapai 31.232 jiwa di seluruh wilayah DKI.

Rincian pengungsi korban banjir meliputi Jakarta Pusat sebanyak 310 orang yang ditampung di dua lokasi pengungsian, yaitu Petamburan dan Karet Tengsin.

Sementara di Jakarta Utara terdapat 1.515 orang yang menempati 23 lokasi pengungsian. Terdapat enam kelurahan di Jakarta Utara yang terdampak banjir ini.

Enam kelurahan tersebut adalah Pegangsaan Dua, Sukapura, Semper Barat, Rorotan, Semper Timur, dan Kelapa Gading Timur.

Untuk kota administrasi Jakarta Barat, jumlah pengungsi korban banjir tahun 2020 ini mencapai 10.686 orang. Mereka tersebar di 97 lokasi pengungsian.

Jumlah kelurahan yang terdampak banjir di Jakarta Barat mencapai 11 kelurahan. Di antaranya Jelambar, Tomang, Wijaya Kusuma, Srengseng, Semanan, Kalideres, Tegal Alur, Pegadungan, Kota Bambu Selatan, Kedoya Utara dan Sukabumi Selatan.

Sementara jumlah pengungsi di Jakarta Timur sebanyak 13.516 orang yang tersebar di 99 lokasi pengungsian. Kelurahan terdampak banjir di antaranya Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Klender, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Cawang, Balekembang, Dukuh dan Cipinang Melayu.

Jumlah pengungsi untuk Jakarta Selatan sebanyak 5.305 orang. Mereka berada di 48 lokasi pengungsian. Terdapat enam kelurahan yang terdampak, yaitu Gunung, Petongan, Pengadegan, Cilandak Timur, Pejaten Timur dan Manggarai Selatan.

Umumnya, para pengungsi banjir di Jakarta tersebut membutuhkan makanan, air bersih, selimut, dan karpet.

Beri Komentar