Jawa Barat Siap Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Kuatkan Ekonomi Desa

koperasi akan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga seperti PT Pos Indonesia, serta difungsikan sebagai agen keuangan melalui layanan seperti BRILink.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini digagas sebagai bagian dari kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, hingga Kementerian Keuangan dan berbagai instansi terkait lainnya.

Kegiatan percepatan ini merupakan bagian dari rangkaian roadshow nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Jawa Tengah pada 6 Mei 2025. Di Jawa Barat sendiri, acara diawali dengan rapat teknis lintas instansi di level eselon 1 untuk menyamakan langkah dalam penetapan target serta strategi peluncuran resmi KDMP/KKMP.

Ada lima desa/kelurahan yang telah menyatakan siap menjadi lokasi percontohan untuk penyelenggaraan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus, yaitu:

1. Desa Cangkuang Wetan (Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung)

2. Desa Buninagara (Kutawaringin, Kabupaten Bandung)

3. Kelurahan Jatisari (Buah Batu, Kota Bandung)

4. Desa Paturaman (Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat)

5. Kelurahan Cibeber (Cimahi Selatan, Kota Cimahi)

Langkah ini menjadi tonggak penting bagi masyarakat Jawa Barat—yang dikenal dengan semangat “ Jabar Istimewa”—untuk mempercepat penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

Peluncuran resmi pembentukan KDMP/KKMP digelar di Stadion Si Jalak Harupat dan dihadiri oleh sekitar 4.000 peserta, mulai dari bupati, walikota, camat, hingga seluruh kepala desa dan kelurahan se-Jawa Barat. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan turut dihadiri sejumlah menteri dan wakil menteri terkait.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dengan menanggung seluruh biaya pengurusan badan hukum koperasi melalui alokasi dana sebesar Rp14 miliar. “ Biaya ini tidak akan membebani dana desa, dan ditargetkan seluruh proses rampung sebelum akhir Mei 2025,” ujar Dedi.

Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen, sehingga memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang. Lebih jauh, koperasi juga akan berperan dalam distribusi kebutuhan masyarakat seperti pupuk, gas elpiji, hingga bantuan sosial.

“ Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” ungkap Zulkifli.

Dalam pelaksanaannya, koperasi akan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga seperti PT Pos Indonesia, serta difungsikan sebagai agen keuangan melalui layanan seperti BRILink.

Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi ini sudah resmi diluncurkan secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung pembiayaan awal, telah disiapkan plafond kredit senilai Rp3 miliar bagi masing-masing koperasi.

“ Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafondnya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafond Rp3 miliar,” tegas Zulkifli. Ia menegaskan dana tersebut merupakan pinjaman usaha yang harus dikelola secara profesional. Koperasi akan didampingi dan dibina hingga bisa mandiri dan membayar angsuran dari hasil usaha.

Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa seluruh koperasi Merah Putih ditargetkan sudah memiliki akta pendirian dan mengajukan pengesahan badan hukum paling lambat tiga hari kerja setelah pelaksanaan musyawarah. “ Hanya butuh tujuh menit untuk pengesahan dari Kementerian Hukum,” ucapnya. Ia pun mengajak seluruh kepala daerah dan perangkat desa untuk ikut berperan aktif dalam mewujudkan koperasi yang tangguh dan berdampak nyata bagi kemajuan desa.