Jokowi Ingin Hilangkan Kemiskinan hingga 0 Persen di 2024

Program itu menunjukkan komitmen Jokowi dan pemerintahannya dalam kerangka pencapaian pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG's).

Kebijakan itu wajib dijalankan dengan konsisten dan terus menerus, buka hanya dalam konteks satu tahun pemerintahan.

" Pada intinya pemerintah, dalam hal ini pak Presiden memiliki komitmen yang kontinyu dalam menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya satu tahun terakhir, tapi sejak beliau menjabat," ungkapnya.

Ikrar tersebut kemudian diperkuat Jokowi melalui penerbitan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, yang menunjukkan komitmen kuat RI 1 untuk pembangunan berkelanjutan.

" Kemudian yang kedua Perpres 18/2020 juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SDG's. Malah percepatan dilakukan, khususnya untuk goals yang pertama, terkait dengan ekstrem poverty," ujar Arif.

Sumber: merdeka.com

Ma'ruf Amin: Angka Kemiskinan Berpotensi Meningkat

Dream - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pandemi Covid-19 turut menyumbang kemunduran pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dia mengungkapkan, angka kemiskinan berpotensi naik hingga 11,5 persen di akhir 2020 jika penanganan Covid-19 tidak optimal.

" Angka kemiskinan masih berpotensi meningkat lagi 11,5 persen pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi pada tahun 2011, apabila upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan," kata Ma'ruf, dikutip dari Merdeka.com.

Ma'ruf mengatakan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, jumlah warga miskin bertambah lebih dari 1,6 juta orang dibandingkan dengan data kemiskinan pada September 2019.

" Bila kita lihat angka kemiskinan pada Maret 2020, seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, maka jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen," kata Ma'ruf.

Antisipasi Pemerintah

Agar kemunduran tak terlalu jauh terjadi, kata Ma'ruf, Pemerintah menjalankan berbagai upaya melindungi kesejahteraan masyarakat. Seperti memberikan bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Bantuan Tagihan Listrik.

" Pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah, menjadi 40 persen terbawah. Alokasi anggaran perlindungan sosial ini berjumlah Rp203,9 triliun," ucap dia.

Dua Program Bantuan Baru

Untuk menyasar kategori rumah tangga terbawah, Pemerintah meluncurkan dua program bantuan baru yaitu Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro dan program Subsidi Upah). Banpres Produktif Usaha Mikor menyasar 9,12 juta usaha mikro kecil (UMK) dengan total anggaran Rp22 triliun.

Sementara untuk Subsidi Upah diberikan untuk 15,7 jutapekerja. Anggaran untuk bantuan ini dialokasikan sebesar Rp37,78 triliun.

" Anggaran bansos yang sangat besar ini diharapkan akan jauh berkurang setelah pandemi Covid-19 mereda. Pemerintah selanjutnya akan lebih menekankan kepada program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan," kata Ma'ruf.

Sumber: Merdeka.com/Eko Prasetya