Jokowi Minta Ibu-Ibu Istri TNI-Polri Tak Sembarang Undang Penceramah: Tahu-Tahu Radikal

Reporter : Okti Nur Alifia
Selasa, 1 Maret 2022 15:00
Jokowi Minta Ibu-Ibu Istri TNI-Polri Tak Sembarang Undang Penceramah: Tahu-Tahu Radikal
Presiden Jokowi mengingatkan TNI-Polri beserta keluarganya agar lebih selektif mengundang penceramah untuk menghindari penyebaran paham radikal.

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menghadiri Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur pada Selasa 1 Maret 2022.

Jokowi yang hadir di saat pembukaan, menyoroti hal yang perlu dievaluasi dari TNI-Polri beserta keluarganya. Hal tersebut adalah TNI-Polri mau pun keluarganya yang tidak bisa sembarangan mengundang penceramah.

Jokowi mengingatkan TNI-Polri dan jajaran keluarganya untuk tidak bersikap bebas layaknya masyarakat sipil dalam berdemokrasi. 

Ketika mengundang penceramah, harus dikoordinasikan kembali. Tak bisa sembarang mengundang penceramah untuk menghindari paham yang radikal.

 

1 dari 3 halaman

TNI dan Polri Tak Bisa Terlibat dalam Urusan Demokrasi

Menurut Jokowi, tentara dan polisi tidak bisa terlibat dalam urusan demokrasi. Hal ini juga harus diterapkan kepada keluarga masing-masing agar memberikan contoh kedisiplinan nasional kepada masyarakat.

" Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak/ibu yang kerja, tapi yang di rumah juga sama," kata Jokowi.

2 dari 3 halaman

Menghindari Penyebaran Paham Radikal

Jokowi kembali mengingatkan agar semua harus menjaga kedisiplinan atas nama demokrasi. Apalagi untuk memanggil seorang penceramah yang tidak bisa seenaknya. 

" Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Enggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi, enggak bisa seperti itu," sambungnya.

Dia mengatakan TNI-Polri harus mengkoordinir penceramah yang diundang oleh keluarga mereka. Hal ini untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal.

" Makro mikro harus kita urus juga. Tahu-tahu undang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisiplinkan," ucapnya.

3 dari 3 halaman

Selain itu, kata dia, TNI-Polri tidak bisa menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur. Terlebih, DPR RI sudah menyetujui rencana pemerintah memindahkan IKN Nusantara.

" Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau dalam disiplin TNI-Polri tidak bisa diperdebatkan. Hati-hati dengan ini," kata Jokowi.

Beri Komentar