Dream - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Farid, menyatakan penyelenggaraan umroh dijadwalkan dibuka kembali pada Sabtu, 8 Januari 2021. Tetapi, dia menenkankan protokol kesehatan harus dipatuhi agar jemaah dapat terlindungi dari bahaya Covid-19.

"Pemberangkatan jemaah umrah rencananya akan kembali dibuka pada 8 Januari 2022," ujar Hilman.

Hilman menegaskan karena saat ini masih pandemi, maka umroh dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan kepatuhan prokes. Baik itu di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

"Dengan mengedepankan perlindungan dan keselamatan jemaah," terang Hilman.

Mengenai persiapan penyelenggaraan umroh 1443 Hijriah, pihaknya telah menggelar rapat lintas kementerian maupun lembaga. Selain itu, Hilman mengaku telah mendapat arahan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai penerapan protokol kesehatan secara ketat sebagai keharusan.

"PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh) yang akan memberangkatkan jemaah umroh juga wajib melaporkan keberangkatan melalui SISKOPATUH," ucap Hilman tegas.

One Gate Policy

Selain itu, kata Hilman, keberangkatan diprioritaskan bagi PPIU dengan penerbangan langsung (direct flight) melalui Bandara Soekarno Hatta. Pada Sabtu nanti dijadwalkan ada empat penerbangan langsung untuk umroh.

Sedangkan untuk kepulangan jemaah harus sesuai dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Salah satunya adalah karantina.

"Keberangkatan empat penerbangan awal mengacu Kebijakan Umroh Satu Pintu (one gate policy) dengan menggunakan Asrama Haji Jakarta sebagai lokasi screening kesehatan dan titik awal keberangkatan yang dikoordinasikan oleh asosiasi PPIU," jelas Hilman

Lebih lanjut, Hilman mengingatkan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pemberangkatan jemaah umroh di daerahnya. Dia juga telah mengirim surat kepada PPIU serta Kanwil Kemenag terkait ketentuan umroh di masa pandemi.

"Kanwil Kemenag Provinsi dan Kemenag Kab/Kota wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah umrah di wilayah kerjanya," ucap dia.

Hasil Survei AMPHURI Soal Tata Laksana Umrah Masa Pandemi, Beda Aturan Buat Penerima Sinovac

Dream - Pemerintah telah memberangkatkan Tim Advance Mitigasi Sistem Umroh di Masa Pandemi ke Arab Saudi pada Kamis, 23 Desember 2021 lalu.

Tim yang terdiri dari lintas asosiasi, termasuk Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri) itu melakukan uji coba langsung langsung tahapan pelaksanaan umroh dengan aturan dan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Selama berada di Saudi, Tim Advance Amphuri mengungkapkan terdapat sejumlah aturan pelaksanaan ibadah umroh. Mereka juga mendapatkan pengalaman bagaimana prosedur yang harus dijalani mulai kedatangan hingga kepulangan nanti. 

Bendahara Umum Amphuri, Muhammad Tauhid Hamdi, secara prosedur pelaksanaan umroh masih tetap sama mulai dari pemberangkatan. Hanya saja sekarang ada tambahan, yakni jemaah wajib menunjukkan hasil tes PCR yang negatif di bandara kedatangan.

"Setelah itu, para jemaah akan dibagi berdasarkan kewajiban harus karantina atau tidak jika tiba di Madinah. Kemudian jemaah diberikan gelang khusus untuk masuk ke Masjidil Haram maupun Ka'bah atau tempat lain," jelas Tauhid, melalui konferensi pers secara virtual, Rabu, 5 Januari 2022.

Penerima Sinovac Diperlakukan Berbeda

Bagi jemaah dengan gelang, bisa masuk masjid, mal, hotel dan tempat lainnya.

"Jemaah harus menunjukkan gelang yang dipakai atau menggunakan aplikasi Tawakkalna," tutur Tauhid.

Tetapi, penggunaan aplikasi Tawakkalna tidak menjadi keharusan seperti PeduliLindungi. Sebab, yang menjadi acuan otoritas Saudi adalah gelang khusus yang diberikan di hotel.

Selain itu, ada perbedaan mencolok dari perlakuan Pemerintah Saudi terhadap vaksin Covid-19 para jemaah.

Khusus untuk penerima vaksin asal China yakni Sinovac dan Sinopharm yang mendarat di Madinah diwajibkan karantina tiga hari dua malam.

Sementara bagi penerima vaksin Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna dibebaskan karantina dan bisa langsung menjalankan ibadah.

Lalai Bermasker, Denda Rp3 Juta

Selanjutnya, bagi jemaah yang mendarat di Jeddah, apapun vaksin yang digunakan harus tetap karantina sesuai regulasi internasional, yakni lima hari empat malam.

Selain itu, peraturan penggunaan masker juga sangat ketat. Bagi jemaah yang kedapatan tidak mengenakan masker dikenakan denda hingga jutaan rupiah.

"Jadi memang harus pakai masker, untung saya tadi hanya ditegur, tidak langsung didenda 1000 riyal (sekitar Rp3,8 juta),"  ujar Tauhid.