Kemendikbud: Izin Sekolah Tatap Muka Kewenangan Penuh Pemda

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Kamis, 7 Januari 2021 12:00
Kemendikbud: Izin Sekolah Tatap Muka Kewenangan Penuh Pemda
Pembelajaran semester genap 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Dream - Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka semester genap yang dimulai Januari 2021 menjadi kewenangan pemerintah daerah. Izin itu harus mempertimbangkan protokol kesehatan pandemi Covid-19.

" Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan," kata Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, dalam keterangan pers, Kamis 7 Januari 2021.

Dia menambahkan, pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi, kabupaten/kota, atau bertahap per wilayah kecamatan, desa atau kelurahan.

Menurut Ainun, pembelajaran semseter genap 2021 tetap mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

1 dari 7 halaman

Syaratnya?

Dia menjelaskan, terdapat beberapa poin utama dalam SKB tiga menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orangtua murid.

" PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," kata Ainun.

Kemudian, tambah dia, sekolah yang dibuka wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat.

Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

2 dari 7 halaman

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi

Ainun menegaskan, dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.

Ke dua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. " Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung," ungkap Ainun.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

3 dari 7 halaman

Kuota Internet Sampai Uang Kuliah Ringan, Ini Capaian Kemendikbud Saat Pandemi

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kementeriannya sedang melakukan penyesuaian kebijakan akibat pandemi Covid-19.

“ Pada masa pandemi Covid-19, Kemendikbud untuk pertama kalinya memberikan bantuan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk sekolah swasta dan negeri yang memenuhi kriteria, untuk mengurangi dampak keterpurukan ekonomi,” ujar Mendikbud dalam taklimat media secara daring, Selasa 5 Januari 2021.

Mendikbud menjelaskan dampak pandemi Covid-19 pada ekonomi masyarakat membuat kementeriannya harus menyesuaikan kebijakan yang selama ini dijalankan. Program BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sengaja difokuskan dan diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan yang paling terdampak.

“ Banyak sekali area yang ekonominya terpukul keras dengan adanya COVID-19. Tak terkecuali bagi sektor pendidikan terutama sekolah swasta,” tambahnya.

4 dari 7 halaman

Bebas Pilih Kurikulum

Kemendikbud juga menghadirkan kurikulum dan modul pembelajaran dalam kondisi khusus untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Semua jenjang pendidikan dapat memilih pembelajaran pada masa Covid-19. Para tenaga didik bisa tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

“ Modul pembelajaran ini mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa,” kata Mendikbud.

5 dari 7 halaman

Keringanan Uang Kuliah

Tak hanya pelajar, Kemendikbud juga berupaya memberikan dukungan maksimal kepada mahasiswa agar tetap bisa kuliah dengan baik di masa pandemi Covid-19. Pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) dan/atau memberlakuan UKT baru terhadap mahasiswa terdampak pandemi.

Kepada mahasiswa juga tidak diwajibkan membayar UKT jika sedang cuti kuliah atau tidak mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) sama sekali, misalnya sedang menunggu kelulusan.

" Ini merupakan bukti bahwa kita mendengar dan berupaya mengurangi beban mahasiswa yang terdampak krisis Covid-19 ini. Kerangka regulasi ini kita berikan agar semua perguruan tinggi negeri bisa segera melakukan keringanan UKT untuk membantu mahasiswanya yang terdampak," tutur Nadiem.

Kemendikbud melaporkan menyediakan bantuan UKT atau biaya perkuliahan kepada 410 ribu mahasiswa semester 3, 5 dan 7 kepada PTN dan PTS dengan menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.

Di samping itu, Kemendikbud telah menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 1.634.832 PTK PAUD, Pendidikan Dasar dan Penidikan Menengah, 374,836 PTK Pendidikan Tinggi, dan 48.000 pelaku budaya dan seni.

“ Alhamdulillah dari Ditjen Kebudayaan sendiri mendampingi para musisi jalanan sejak awal masa pandemi sampai hari ini. Selain ada stimulus-stimulus bantuan seperti apresiasi untuk pelaku budaya dan mendapatkan uang tunai, itu sangat menolong,” ujar Pendiri Institut Musik Jalanan, Andi Malewa.

 

6 dari 7 halaman

Kuota Internet Pelajar

Untuk para pelajar yang menjalani sekolah dari dari rumah, Kemendikbud juga telah menyalurkan bantuan kuota data internet untuk mendukung belajar dari rumah selama masa pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, sebanyak 35,725 juta peserta didik dan tenaga pendidik telah menerima bantuan kuota data internet yang dikirim setiap bulannya.

Berdasarkan basis data portal Rumah Belajar, total pengguna baru Rumah Belajar pada tahun 2020 sebanyak 7,79 juta dengan pengunjung portal Rumah Belajar sebanyak 105,532 juta.

7 dari 7 halaman

Penanggulangan Covid-19

Kemendikbud juga memberikan bantuan kepada 13 rumah sakit pendidikan sebagai Pusat Penanganan Covid-19 dan telah menghasilkan 1.600 modifikasi produk/inovasi untuk menangani Covid-19. Disamping itu, Kemendikbud juga telah menerima 20.690 mahasiswa yang bergerak di bidang kesehatan untuk menjadi relawan pengendalian COVID-19.

Kemendikbud juga meningkatkan kualitas dan kapasitas Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran yang pada awalnya targetnya 26 rumah sakit namun realisasinya mencapai 66 rumah sakit pendidikan/Fakultas Kedokteran baik itu di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga telah memfasilitasi 235 institusi pakaian APD, reagen dan alat deteksi COVID-19 dengan RT-PCR.

Pada bidang bahasa, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Perlindungan Bahasa telah meluncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M dalam 77 Bahasa Daerah.

Beri Komentar