Kemlu Imbau Netizen +62 Berhenti Serang Medsos Vanuatu

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 30 September 2020 06:12

Ilustrasi Vanuatu (Foto: Shutterstock)

Kemlu secara tegas tidak merestui adanya serangan bernada rasis dan tidak proposional.

Dream - Masih hangat soal tudingan Vanuatu terhadap Indonesia di Sidang Umum PBB terkait isu HAM di Papua. Mendapat serangan balik dari diplomat muda Indonesia, Vanuatu juga menghadapi serangan warga +62 yang menyerang akun media sosial Vanuatu.

Komentar yang dilontarkan netizen pun terbilang menyinggung karena bernada rasis, seksis, cabul hingga meledek budaya dan ekonomi Vanuatu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sendiri mengaku tidak mengikuti perkembangan isu tersebut. Namun, Kemlu secara tegas tidak merestui adanya serangan bernada rasis dan tidak proposional.

" Kalau memang ternyata benar ada serangan netizen yang berlebihan dan tidak proporsional, ada baiknya dihentikan karena bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mempersoalkan perbedaan ras," ujar (Plt.) Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah kepada Liputan6.com, Selasa 29 September 2020.

Fariz mengingatkan bahwa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki beragam ras.

" Kita toh terdiri dari banyak suku bangsa dan ras," tegasnya.

1 dari 5 halaman

Awal Mula Vanuatu Serang Indonesia di Forum PBB

Perseteruan ini bermulai dari komentar Perdana Menteri Vanuatu Bob Leighman di Sidang Umum PBB ke-75.

Saat itu, PM Leighman berkomentar terkait pelanggaran HAM dan meminta agar Indonesia mengizinkan Komisioner HAM PBB masuk ke Papua Barat.

Komentar PM Leighman lantas dibalas oleh diplomat Indonesia di PBB agar Vanuatu tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia dan bahwa Vanuatu bukan representasi Papua.

2 dari 5 halaman

Sikap Provokatif

Sidang Umum PBB © Shutterstock

Tahun lalu, Vanuatu mengangkat isu Papua dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS.

Pemerintah Indonesia menggunakan hak jawabnya dengan menyebut motif Vanuatu bukan dilatari kepedulian terhadap hak asasi manusia, melainkan kepentingan negara itu mendukung gerakan separatis di Indonesia.

" Vanuatu ingin menunjukkan kesan ke dunia bahwa mereka mendukung isu HAM, tetapi motif yang sebenarnya, negara itu mendukung agenda separatis (di Provinsi Papua Barat)," ujar Diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia Rayyanul Sangaji dalam sesi hak pertama menjawab (1st Right of Reply) pada Sidang ke-74 Majelis Umum PBB di New York, Senin 20 September 2019.

3 dari 5 halaman

Menurut Rayyanul, langkah provokatif Vanuatu menunjukkan dengan terang bahwa aksi separatis di Papua tidak lagi bersifat lokal karena telah didukung negara tersebut (state-sponsored separatism).

Rayyanul memperkenalkan dirinya merupakan orang asli Papua dan keturunan ras Melanesia. Ia mengatakan, dukungan Vanuatu terhadap agenda separatis di Papua hanya membuat konflik di sana kian memanas.

Akibatnya, banyak warga sipil jatuh jadi korban dan sejumlah infrastruktur pun rusak akibat konflik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

" Vanuatu tidak sadar bahwa aksinya memberikan harapan kosong, bahkan memicu konflik. Perbuatan tersebut sangat tidak bertanggung jawab," kata Rayyanul.

4 dari 5 halaman

Tolak Gerakan Separtisme

Dalam kesempatan tersebut, Rayyanul turut meminta agar negara di Pasifik itu kembali membaca fakta dan catatan sejarah sebelum mendukung aksi separatis di provinsi paling timur Indonesia.

" Saya minta Vanuatu kembali membaca catatan sejarah Papua. Jika sudah, saya minta Anda sekali lagi membaca keseluruhan fakta sampai kalian mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status Papua," ujar Rayyanul di hadapan Majelis Umum PBB.

Rayyanul menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, Papua telah menjadi kesatuan wilayah negara tersebut.

Oleh karena itu, ia mengaku gagal memahami sikap Vanuatu yang kerap mengangkat isu Papua serta mencampuri urusan dalam negeri Indonesia pada forum-forum dunia.

5 dari 5 halaman

Ilustrasi Masyarakat Papua © Shutterstock

Dalam sesi itu, Rayyanul juga menerangkan pemerintah Indonesia terus berkomitmen melindungi HAM seluruh warganya, termasuk rakyat Papua.

Pernyataan itu disampaikan guna mengklarifikasi klaim pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua.

" Di negara demokratis seperti Indonesia, kerja pemerintah selalu diawasi rakyat, termasuk di antaranya lembaga HAM yang independen dan kredibel," kata Rayyanul.

Diplomat kelahiran Papua itu menutup pernyataannya dengan mengatakan Indonesia dibentuk dari ragam suku dan etnis. Walaupun demikian, ia berkata, " kita semua bersaudara."

Sumber: Liputan6.com