Dream - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta para buzzer tak memberi dukungan politik yang konstruktif. Dia juga meminta para buzzer menghilangkan semangat kebencian.

"Saya berharap buzzer dari segala penjuru ini juga harus menurunkan egonya, menurunkan apa itu semangat yang berlebihan dan seterusnya," kata Moeldoko, dilaporkan Liputan6.com, Jumat, 4 Oktober 2019.

Moeldoko mengatakan, sudah berkomunikasi dengan sejumlah influencer untuk mengingatkan para buzzer politik. Peringatan yang disampaikan berisi tidak digunakannya ujaran kebencian saat menyebarkan informasi.

"Saya juga ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan influencer, dengan tokoh-tokoh relawan dan tokoh tokoh yang lain. Jadi dari kesempatan-kesempatan seperti itu saya berbicara, udahlah kita gunakan pilihan kata yang nyaman dan jangan saling menyakiti,” kata dia.

Bagi Moeldoko sudah saatnya Indonesia terbebas dari ujaran kebencian. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk membawa Indonesia lebih maju.

"Sudahlah, kita bangsa besar bangsa yang harus saling gotong royong dalam segala hal. Bahkan dalam membangun perasaan bersama juga perlu membangun gotong royong gitu. Kalau enggak nanti repot," ucap dia.

Iklan Buzzer di Indonesia Senilai Rp4,2 Miliar

Dream - Facebook Newsroom mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Perusahaan media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut baru saja mengungkapkan ada penyebaran informasi berbiaya miliaran dari sejumlah akun buzzer alias pendengung.

"Sekitar 300.000 dollar AS (Rp4,2 miliar) dihabiskan untuk iklan Facebook, terutama dibayar dalam bentuk rupiah," tulis Facebook.

Tak hanya menemukan dana miliaran rupiah, Facebook menyebut, telah menghapus 69 akun Facebook, 42 halaman Facebook, dan 34 akun Instagram yang terkoordinasi berperilaku otentik di Indonesia.

Masing-masing akun punya sekitar 410 ribu pengikut. Sementara itu untuk pengikut halaman punya pengikut rata-rata sebanyak 120 ribu akun.

"Orang-orang di belakang jaringan ini menggunakan akun palsu untuk mengelola halaman, menyebarkan konten mereka, dan mengarahkan orang ke situs di luar paltform," kata Facebook.

Biaya Buzzer

Facebook menyebut berbagai akun palsu tersebut mengarah ke perusahaan media. Beberapa contoh akun yang dianggap Facebook sebagai akun bermasalah yaitu, West Papua Indonesia dan Papua West.

Menurut dua peneliti University of Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, dalam jurnal The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, dua lembaga di Indonesia yang berperan dalam penyebaran manipulasi informasi yaitu, politisi dan partai dan kontraktor privat.

Dua lembaga itu menggunakan akun robot dan manusia sebagai penggerak. Yang unik, menurut jurnal tersebut, dibayar berdasarkan kontrak dengan nilai Rp1 juta hingga Rp50 juta.

Jelang Pemilu AS 2020, Facebook Perketat Regulasi Iklan Politik

Dream - Facebook mengumumkan akan memperketat regulasi iklan bermuatan politik jelang pemilu Amerika Serikat (AS) 2020. Kabar itu disampaikan Facebook di Newsroom miliknya.

"Hari ini, kami berbagi langkah-langkah tambahan untuk melindungi pemilih dan mempersiapkan pemilihan AS 2020," tulis Facebook, diakses Kamis, 29 Agustus 2019.

Facebook menyebut, penguatan ini dilakukan salah satunya dengan memberikan informasi lebih detail tentang perusahaan pengiklan di AS serta memperbarui beberapa isu yang berseliweran di aplikasi Facebook.

"Pada tahun 2018, kami mulai mengharuskan pengiklan untuk mendapatkan otorisasi sebelum menjalankan iklan tentang masalah sosial, pemilihan umum, atau politik. Kami juga menyimpan iklan-iklan itu di Perpustakaan Iklan sehingga iklan itu tersedia untuk umum selama tujuh tahun," kata Facebook.

Proses otorisasi ini mengharuskan pengiklan di AS memberikan idenfitikasi untuk mengonfirmasi siapa dan keberadaan mereka. Pengiklan juga menempatkan keterangan `dibayar oleh` pada iklan mereka.

Organisasi Terkonfirmasi

Alasan inilah yang membuat, sejak pertengahan September, pengiklan perlu memberikan informasi mengenai organisasi mereka.

"Jika mereka tidak memberikan informasi ini pada pertengahan Oktober, kami akan menjeda iklan mereka," ujar Facebook.

Facebook menyebut, pengiklan punya lima pilihan informasi, tiga diantaranya menunjukkan apakah organisasi tersebut terdaftar di lembaga pemerintahan AS.

Salah satu dari tiga opsi sumber daya pemerintah yaitu mereka akan diizinkan untuk menggunakan nama organisasi terdaftar dalam disclaimer dan ikon "i" di sudut kanan atas iklan mereka akan bertuliskan "Organisasi yang Terkonfirmasi."

Selain memberikan alamat jalan, nomor telepon, email bisnis, dan situs web bisnis AS yang cocok dengan email itu, mereka harus memberikan salah satu dari yang berikut:

Nomor identifikasi organisasi terdaftar pajak, domain situs web pemerintah yang cocok dengan email yang berakhiran .gov atau .mil, dan Nomor identifikasi Federal Election Commission (FEC).

Bukan Organisasi Besar

Facebook juga ingin memastikan pengiklan yang mungkin tidak memiliki kredensial tersebut. Misalnya, seperti bisnis kecil atau politisi lokal, dapat menjalankan iklan tentang masalah sosial, pemilihan umum atau politik.

Pengiklan juga dapat memilih salah satu dari dua opsi berikut,

- Kirim nama organisasi dengan memberikan nomor telepon yang dapat diverifikasi, email bisnis, alamat pengiriman surat, dan situs laman bisnis dengan domain yang cocok dengan email tersebut.

- Tidak memberikan informasi organisasi dan hanya mengandalkan nama resmi Halaman Admin pada dokumen identifikasi pribadi mereka. Untuk opsi ini, pengiklan tidak akan dapat menggunakan nama organisasi terdaftar di penafian.

- Pengiklan yang memilih salah satu dari dua opsi ini, ikon "i" akan membaca "Tentang iklan ini" dan bukan "Organisasi yang Dikonfirmasi."

- Ikon "i" membantu orang-orang di Facebook dan Instagram lebih memahami siapa yang mencoba memengaruhi mereka dan mengapa.