Ketua Timwas DPR Soroti Masalah Kartu Nusuk dan Koordinasi Sektor Saat Tinjau Pemondokan Haji

Pengawasan terhadap pihak syarikah perlu diperkuat, dan segala keluhan dari jemaah wajib ditindaklanjuti secara serius.

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan kunjungan lapangan ke salah satu pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7, tepatnya di Hotel 701 Burj Al Wahdah Al Mutamayyiz, Makkah, pada Selasa (3/6/2025). Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk menyerap langsung keluhan serta masukan dari jemaah yang berasal dari daerah pemilihan (dapil).

Cucun menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen DPR RI dalam memastikan kualitas pelayanan haji tetap terjaga, terutama di tengah masa transisi sistem layanan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi.

" Semua anggota DPR yang hadir menemui konstituennya di dapil masing-masing, tapi fokus kita bukan semata-mata pada dapil. Seluruh jemaah haji Indonesia menyampaikan berbagai problematika, khususnya terkait transisi sistem yang terjadi di pemerintahan Saudi," ungkap Cucun.

Ia menekankan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk menjamin pelayanan jemaah oleh PPIH berjalan secara aman, nyaman, dan tetap mendukung kekhusyukan ibadah mereka.

Melalui diskusi langsung dengan para jemaah dan petugas sektor, Cucun menyoroti beberapa permasalahan utama yang belum terselesaikan, termasuk lambatnya distribusi kartu haji (kartu Nusuk) serta lemahnya koordinasi antarpetugas di lapangan.

" Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima kartu Nusuk. Padahal, puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai," jelasnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini juga menilai adanya kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan di tingkat pusat dan para pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (DAKER), kepala sektor, hingga Ketua Kloter.

" Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan Ketua Kloter," ujarnya.

Salah satu aspek lain yang dikritisi adalah kinerja perusahaan penyedia layanan pemondokan atau syarikah. Menurut Cucun, pengawasan terhadap pihak syarikah perlu diperkuat, dan segala keluhan dari jemaah wajib ditindaklanjuti secara serius.

" Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau Kepala Sektor tidak bisa, harus diteruskan ke Kepala Daker. Kalau Daker tak mampu, harus bicara ke Direktur Haji Luar Negeri. Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH?" tegas Cucun.

Ia berharap, kunjungan ini dapat mendorong perbaikan koordinasi lintas sektor, agar puncak ibadah haji berjalan tertib dan seluruh jemaah bisa beribadah dengan tenang.