Ketum ICMI: Ulama Tidak Bisa Dikontrol

Jikalau tujuannya untuk pendataan alangkah baik tak perlu diumumkan.

Dream - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, turut mengomentari daftar 200 mubalig yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Menurut dia, ulama Indonesia tidak bisa dikelompokkan dengan tujuan kontrol politik.

" Kultur masyarakat sunni Indonesia itu enggak bisa dikelompokkan, struktur ulama-ulama tidak ada hierarkinya, tidak ada strukturnya. Begitu juga masjid-masjid, dia mengumat, dari pada bernegara," kata Jimly di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 21 Mei 2018.

Jimly mengatakan, seandainya pemerintah perlu menengok sejak. Pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial ingin mengontrol para ulama. Tetapi, hasilnya gagal.

Meski begitu, kata dia, jikalau tujuannya pendataan dan bukan kontrol, hal itu sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah.

" Kalau maksudnya fungsi kontrol itu biarin aja enggak akan ada faedahnya, tapi pendataan dalam upaya database loh penting sekali supaya kekuatan dakwah tercatat berapa jumlah ulama, berapa lulusan S2, S3 itu perlu pendataan," kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menuturkan jika tujuannya hanya untuk database, sebaiknya Kemenag tidak perlu diumumkan ke publik.

" Cuma, kalau database enggak usah pakai diumumkan, jadi memang ada blunder sedikit. Saya rasa dengan ribut gini (diharapkan) ada perbaikan," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyebut daftar mubalig ini bukan ditujukan untuk kepentingan politik.

" Tidak ada motif politik di sini. Sama sekali tidak ada. Kalau kami berpolitik praktis, maka tentu kami hanya akan masukkan yang pengikutnya besar saja," ujar dia. Baca selengkapnya di sini.