Komisi IV dan NPC Tiongkok Bahas Sinkronisasi Regulasi Demi Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, DPR RI - Jakarta

Reporter : Hevy Zil Umami
Kamis, 16 Oktober 2025 16:09

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok terus menunjukkan arah positif, kali ini lewat kerja sama antarparlemen yang berfokus pada isu-isu strategis di bidang pangan dan sumber daya alam.

DREAM.CO.ID - Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok terus menunjukkan arah positif, kali ini lewat kerja sama antarparlemen yang berfokus pada isu-isu strategis di bidang pangan dan sumber daya alam. Komisi IV DPR RI menerima kunjungan kehormatan (reciprocal visit) dari delegasi National People’s Congress (NPC) Republik Rakyat Tiongkok di Ruang Delegasi, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, didampingi Wakil Ketua Alex Indra Lukman, serta dihadiri sejumlah anggota Komisi IV seperti Alien Mus dan Rajiv. Pertemuan ini menjadi forum penting bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar pandangan, memperkuat diplomasi parlemen, sekaligus membahas upaya sinkronisasi regulasi dalam bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus, pembahasan dengan delegasi NPC Tiongkok difokuskan pada upaya menyesuaikan kebijakan dan undang-undang yang mendukung pengelolaan sektor kelautan secara berkelanjutan. “ Mereka (NPC) sedang menyesuaikan undang-undang perikanan dengan kemajuan zaman, tanpa melupakan kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia,” ujar Alien usai pertemuan.

1 dari 3 halaman

Sinergi Kebijakan untuk Perikanan yang Adil dan Tertib

Alien menjelaskan bahwa Tiongkok saat ini tengah memperbarui Undang-Undang Perikanan mereka yang telah berlaku sejak 1986 dan terakhir direvisi sekitar 12 tahun lalu. Dalam proses tersebut, pemerintah Tiongkok juga membuka ruang dialog dengan negara mitra seperti Indonesia untuk menyelaraskan prinsip tata kelola laut yang adil, tertib, dan ramah lingkungan.

Pemerintah Tiongkok, lanjutnya, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Indonesia dalam memerangi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang selama ini menjadi ancaman serius bagi kedaulatan laut dan ekonomi nelayan. “ Mereka sangat setuju dengan undang-undang Indonesia tentang IUU Fishing, dan berkeinginan untuk memperkuat kolaborasi di bidang hukum serta kerja sama bilateral dalam sektor kelautan dan perikanan,” ungkap Alien.

Selain itu, pertemuan juga membuka pembahasan mengenai konservasi laut, budidaya perikanan, serta perlindungan benih dan ekosistem perairan. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama di sektor ini tidak hanya penting bagi ketahanan pangan, tetapi juga bagi kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir. “ Kami tadi fokus membahas bagaimana regulasi di Indonesia dan di Tiongkok bisa bersinergi dan berkelanjutan. Pembahasannya meliputi benih, budidaya, serta upaya menjaga konservasi laut,” tambahnya.

2 dari 3 halaman

Belajar dari Kebijakan Zona Penangkapan Ikan Tiongkok

Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah kebijakan pembatasan zona penangkapan ikan yang diterapkan Tiongkok. Alien menilai, Indonesia bisa belajar dari langkah tersebut untuk memperkuat implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang kini tengah dijalankan pemerintah.

“ Kita di Indonesia sudah punya kebijakan penangkapan ikan terukur. Namun ke depan, penting bagi kita memiliki dasar hukum yang lebih kuat agar kegiatan penangkapan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan jumlah ikan yang tersisa di laut. Kita juga harus mengatur ukuran penangkapan ikan agar tidak merusak keseimbangan populasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab bukan hanya soal produksi, tetapi juga kesadaran ekologi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “ Kalau ikan yang masih kecil sudah ditangkap, sementara yang besar sudah habis, maka pada akhirnya kita akan kehilangan sumber daya ikan itu sendiri. Jadi perlu ada kesadaran bersama tentang pentingnya pengelolaan berkelanjutan,” tegas Alien.

3 dari 3 halaman

Perkuat Diplomasi Parlemen untuk Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan

Pertemuan antara Komisi IV dan delegasi NPC Tiongkok ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi parlemen dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi biru. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama di bidang kelautan dan perikanan harus mengarah pada penguatan kapasitas nelayan, peningkatan teknologi budidaya, dan perlindungan lingkungan laut.

Selain memperkuat sektor perikanan, diskusi juga membahas potensi kolaborasi di bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui sinkronisasi kebijakan lintas negara, Komisi IV berharap kerja sama ini dapat mempercepat terwujudnya sistem pangan nasional yang tangguh dan berdaya saing.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi antarparlemen secara berkelanjutan, agar setiap kebijakan yang disusun mampu memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama bagi petani dan nelayan sebagai garda depan ketahanan pangan Indonesia.