Masalah Akreditasi, 12 RS di Jawa Timur Tak Bisa Layani Pasien BPJS

Reporter : Mutia Nugraheni
Sabtu, 5 Januari 2019 11:26

Ã�Â© MEN

Syarat kontrak kerjasama adalah harus berakreditasi

Dream - Akreditasi rumah sakit jadi syarat mutlak untuk bisa bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Terkait aturan ini, sebanyak 12 RS tak bisa lagi melayani pasien BPJS Kesehatan sejak awal 2019.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur, dr. Kohar Hari Santoso menyebut 12 rumah sakit itu adalah RS Umar Masud di Kepulauan Bawean, Gresik; RS Petrokimia Gresik, RS Siloam Jember, RS Bhakti Persada Magetan.

Kemudian RS Ana Medika Bangkalan, Madura; RS Husada Utama Surabaya; RSUD Lawang Malang; RSIA Puri Malang; RSUD Kanjuruhan Malang; RSJ Lawang Malang; RSUD Grati Pasuruan; dan RS Citra Medika Sidoarjo.

Menurut Kohar, syarat kontrak kerjasama adalah harus berakreditasi. Sementara ke-12 RS tersebut belum memiliki syarat yang menjadi dasar pemberian rekomendasi BPJS dari Kemenkes.

" Rekomendasi ini nantinya yang jadi dasar bagi BPJS Kesehatan untuk menjalin kerjasama," tegas Kohar di Surabaya, seperti dikutip dari Merdeka.com.

1 dari 1 halaman

Surat Akreditasi Belum Keluar

Sebenarnya, dari sisi kelengkapan berkas akreditasi, ke-12 RS ini sudah terpenuhi dan siap melayani pasien BPJS. Hanya saja, surat akreditasinya saja belum keluar.

" Mungkin karena ketelisut atau bagaimana. Saya belum tahu kenapa belum selesai," sesalnya.

Kohar memastikan, berdasarkan koordinasi antara pihaknya dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, rekomendasi terhadap 12 RS itu akan segera turun dalam satu sampai dua hari mendatang. " Kemarin sudah kontak dan memastikan rekom turun satu sampai dua hari ini," katanya yakin.

Ia berharap 12 RS yang akreditasinya belum keluar tersebut, bisa tetap memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Sebab, kontrak kerjasama tersebut hanya terkendala masalah prosedur administrasi.

" Jangan sampai prosedur administrasi mengalahkan pelayanan pada masyarakat. Jadi saya minta tetap melayani pasien BPJS," pinta Kohar.

Laporan: Moch. Andriansyah/ Merdeka.com