Memburu Bjorka, Tim Khusus Pelacak Peretas

Reporter : Edy Haryadi
Senin, 26 September 2022 21:16
Memburu Bjorka, Tim Khusus Pelacak Peretas
Polisi baru bisa mengamankan pedagang es.

Dream – Hari masih sore, saat Muhammad Agung Hidayatullah, 21 tahun, Rabu 14 September 2022, tengah bekerja di lapak minuman es teh waralaba di kawasan Pasar Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Tak ada firasat apa pun yang dia alami hari itu. Ia berangkat pada pagi hari seperti biasanya di tempat dagangan es teh tempat kerjanya itu. Dalam sebulan, pemilik dagangan tempat dia bekerja memberinya gaji Rp 750 ribu sebulan.

Mendadak, sejumlah orang berbadan tegap menangkapnya. Ia terkejut. Tapi tidak bisa berkutik dan bicara apa-apa. Ia pun langsung digelandang ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Dagangan untuk dimintai keterangan. Ternyata yang menangkapnya adalah anggota Tim Cyber Mabes Polri.

Pemuda yang tinggal di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, itu ditangkap karena sempat diduga sebagai Bjorka, peretas atau hacker yang telah membuat pejabat negara belingsatan.

Media massa pun geger. Suprihatin, ibu Agung, kepada wartawan yang menemuinya mengaku terkejut. Pasalnya, Suprihatin hanya seorang buruh tani. Ia juga membantah Agung adalah seorang peretas. " Dia tidak punya komputer. Hanya punya satu ponsel di tangan," ucapnya ke wartawan yang menemuinya.

Sementara sang peretas, Bjorka, juga ikut berkomentar di Grup Telegram yang dia gunakan untuk berkomunikasi, Bjorkanism. Grup ini samapi sekarang masih aktif  dan sudah memiliki 25.351 anggota.

Bjorka menulis di Grup Telegram Bjorkanism itu pada tanggal 16 September 2022: “ Orang-orang Dark Tracer setelah melihat bahwa saya masih aktif dan mereka menyadari bahwa mereka memberikan informasi sesat kepada pemerintah Indonesia tetapi sementara itu mereka telah dibayar.”

“ Sementara itu anak itu disiksa hingga dipaksa mengaku oleh pemerintah Indonesia. tidakkah kamu merasa malu, orang-orang dari Dark Tracer,” ujarnya.

“ Anak itu bahkan tidak memiliki laptop atau komputer dan dia hanya seorang penjual es. Apakah kamu tahu itu, Dark Tracer? Bagaimana kalau mengubah nama Anda menjadi pelacak bodoh?,” tegas Bjorka.

Bjorka memang tengah menyindir Dark Tracer. Nama Agung memang tertera dalam sebuah dokumen laporan atas nama Dark Tracer berjudul ‘Who’s Behind the Indonesian Data Breach?.’ Atau siapa di balik pembobol data Indonesia?

Dokumen laporan tertanggal 8 September 2022 itu memuat hasil penelusuran Dark Tracer tentang aktor yang diduga berada di balik akun Bjorka.

Dari 124 terduga pelaku yang mengunggah kebocoran data di Indonesia, jumlah itu mengerucut ke nama 14 orang. Mereka diduga terafiliasi dengan Bjorka.

Salah satu nama yang disebut adalah Muhammad Agung Hidayatullah. Dia tercatat memiliki empat panggilan nama. Nama panggilan itu adalah Bjorkanism, Akihiro san, Ahihiro dan Gumelarzt. Alamat Agung juga disebutkan dalam dokumen tersebut.

Berangkat dari dokumen tersebut, kepolisian lalu menjemput Agung di tempat dia bekerja sebagai penjual es teh di kawasan Pasar Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur  pada Rabu sore, 14 September 2022.

Entah karena unggahan Bjorka atau kesaksian ibu kandungnya, Kepolisian akhirnya membebaskan Agung pada Jumat pagi, 16 September 2022. Agung hanya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu.

Kendati dibebaskan, kepolisian telah menetapkan Agung menjadi tersangka UU ITE karena diduga membantu Bjorka. Kepolisian belum mengumumkan pasal yang disangkakan terhadap Agung.

***

Usai dibebaskan, Agung yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peretasan Bjorka, mengaku memang dia telah telah menjual saluran Grup Telegramnya kepada sang peretas Bjorka.

Muhamad Agung yang ditangkap karena dikira Bjorka© Merdeka

(Muhamad Agung Hidayatulah yang ditangkap karena dikira Bjorka/Merdeka)

Akun Grup Telegram yang dijual oleh tersangka kasus kebocoran data pemerintah itu bernama Bjorkanism. Agung mengungkapkan bagaimana cara dia berkomunikasi dengan Bjorka di Telegram.

" Dalam percakapan di channel privasi tersebut, Bjorka membuat pengumuman yang punya akun Bjorkanism akan dibeli seharga 100 dolar. Lalu saya DM dia, ternyata memang Bjorka itu," ujar pemuda Madiun tersebut kepada wartawan di Madiun, seperti dikutip Liputan6,  Minggu 18 September 2022.

Atas perbuatannya itu pemuda warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, tersebut telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Ia mengaku salah karena telah memberikan sarana ke peretas Bjorka.

Pemuda yang sehari-harinya dikenal sebagai penjual es itu disebut pernah mengunggah sebanyak tiga kali di Grup Telegram Bjorkanism, yakni tanggal 8 September 2022 dengan tulisan " stop being idiot" .

Kemudian unggahan tanggal 9 September dengan tulisan " The next leak will come from the president of Indonesia" .

Tanggal 10 September 2022 mengunggah " To support people who are struggling by holding demonstration in indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my pertamina database too" .

Tiga tulisan itu Agung dapat dari unggahan Bjorka di Breached.to, sebuah forum jual beli data ilegal. Ia menyalinnya lalu mengunggah di Telegram Grup yang dia buat.

Hal itu kemudian membuat Grup Telegramnya dibanjiri ribuan peminat. Sampai-sampai Bjorka asli tertarik. Apalagi Grup Telegram Bjorka yang asli sudah ditutup Telegram. Dari situlah kemudian Agung mengirim pesan DM ke Bjorka sehingga akun Bjorkanism yang dia buat beralih tangan ke Bjorka asli.

Grup Telegram Bjorkaism yang digunakan Bjorka untuk berkomunikasi yang dia beli dari Agung© Twitter

(Grup Telegram Bjorkanism yang digunakan Bjorka untuk berkomunikasi yang dia beli dari Agung/Twitter)

" Saya memang salah. Kesalahan saya adalah memberi sarana ke Bjorka untuk nge-post," katanya menambahkan.

Agung mengatakan bahwa awalnya ia penasaran tentang Bjorka hingga akhirnya masuk ke Grup Telegram pertama milik Bjorka.

" Saya penasaran sama dia. Ngefan juga, tapi tidak terlalu banget. Atas kejadian ini, ya rasanya campur aduk. Awalnya ya senang, tapi menyesal juga," kata dia.

Ia bersyukur karena sudah tidak ditahan lagi oleh pihak kepolisian. Meski sudah dibebaskan, Muhammad Agung tetap diwajibkan untuk lapor seminggu dua kali ke Polres Madiun.

Dalam upaya penegakan hukum tersebut, Timsus Polri telah menyita sejumlah barang bukti berupa sebuah SIM card seluler yang digunakan Agung berkomunikasi dengan Bjorka, dua unit ponsel milik Agung, dan satu KTP atas nama Agung.

Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Agung yang awalnya diduga sebagai Bjorka ini tidak ditahan, namum hanya menjalani wajib lapor.

" Wajib lapor ke Polres Madiun, seminggu dua kali, Senin sama Kamis," ujar Agung.

Selain itu, kata Agung, ada dua telepon genggam yang saat ini diamankan polisi sebagai barang bukti. Pertama Xiaomi dan yang kedua adalah Realme.

" HP saya yang pertama (Xiaomi Redmi Note 10 Pro) dibeli seharga Rp 5 juta oleh orang yang mengaku dari Korem," ucap Agung.

Agung menyetujui transaksi jual beli telepon genggam tersebut lantaran sang pembeli beralasan demi keamanan Agung. Selanjutnya, uang hasil penjualan itu dia belikan lagi telepon genggam seharga Rp 3,9 juta.

Sedangkan telepon genggam merek Realme beserta satu kartu SIM-nya diamankan oleh polisi. Agung sempat protes kepada polisi supaya ponselnya segera dikembalikan.

" Handphone itu barang berharga bagi saya. Saya ini bukan orang kaya, masak HP saya diminta. Terus kata polisi nanti diganti," ujar Agung.

Agung mengaku bersyukur karena telepon genggamnya sudah diganti polisi dan dapat digunakan kembali untuk beraktivitas secara normal.

Menurut pengamatan Dream.co.id, akun Grup Telegram Bjorkanism yang dibeli dari Agung, sampai hari ini masih digunakan Bjorka untuk berkomunikasi.

***

Bjorka boleh dibilang peretas paling merepotkan pemerintah Indonesia saat ini.

Pada akhir Agustus 2022, Bjorka memulai peterasannya dengan mencuri data Indihome dari Telkom. Sebanyak 26 juta data penjelajahan internet atau browsing history yang dia curi dibocorkan berikut dengan nama dan NIK pelanggan di situs breached.to, sebuah forum jual beli data ilegal.

Kemudian, Bjorka melanjutkan aksinya dengan menjual 1,3 miliar data registrasi SIM card yang di dalamnya terdapat data seperti NIK, nomor telepon, operator telekomunikasi dan tanggal pendaftaran.

Data tersebut tersimpan sebanyak 87 GB dan disebutkan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebanyak 2 juta data dijadikan contoh gratis sebagai barang bukti ia berhasil menembus Kominfo.

Kemudian, Bjorka membongkar data 105 juta penduduk Indonesia yang  berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yang terbaru, Bjorka juga membocorkan ribuan dokumen surat menyurat dari Badan Intelejen Negara (BIN) yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Data tersebut adalah dokumen pada periode 2019-2021. " Termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia," tulis akun Bjorka dalam situs tersebut.

Data surat menyurat Jokowi dan BIN yang dibocorkan Bjorka© Twitter

(Data surat menyurat Jokowi dan BIN yang dibocorkan Bjorka/Twitter)

Bjorka mengklaim telah mengantongi 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres dan 189 belum dikompres. Beberapa contoh dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to.

Bjorka juga rajin melakukan doxing atau mengungkap data pribadi ke publik terhadap sejumlah pejabat Indonesia melalui saluran Grup Telegramnya.

Pejabat publik yang menjadi korbannya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan,  Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Yang terakhir data yang dia bocorkan adalah data pribadi Menko Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD dan nomer Wakil Ketua DPR dari PKB Muhaimin Iskandar.

Data pribadi yang disebar Bjorka itu antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, nomor ponsel, nomor Kartu Keluarga, alamat rumah, pendidikan,  nama orang tua, hingga riwayat vaksinasi.

Ulah Bjorka itu jelas membuat pemerintah gerah.

Pemerintah pun segera membentuk satuan tugas tim cepat tanggap atau emergency response team, usai maraknya serangan siber yang dilakukan hacker Bjorka.

Tim ini berisi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

" Perlu ada emergency response untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, usai rapat tentang kebocoran data bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 12 September 2022.

" Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN utk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," sambung dia.

Dua hari kemudian, satuan tugas itu melakukan rapat di Kantor Menkohkuham.

Usai pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengaku, sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor terkait dokumen penting negara yang diklaim Bjorka. Tetapi, pemerintah bakal serius menangani masalah Bjorka tersebut.

Hal itu disampaikan Mahfud Md saat menggelar jumpa pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 14 September 2022.

Mahfud MD saat jumpa pers soal Bjorka di Kantor Menkopohukham© Merdeka

(Mahfud MD saat jumpa pers soal Bjorka di Kantor Menkopohukham/Merdeka)

" Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud.

Mahfud bercerita, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) WikiLeaks pernah membocorkan pembicaraan SBY dengan Perdana Menteri Australia yang tersebar sampai Singapura. Namun, beda dengan itu, dalam kasus Bjorka data-data yang diungkap ke publik hanya bersifat umum.

" Yang ini enggak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini itu. Isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol," jelasnya.

Menurutnya, motif Bjorka mengungkap dokumen negara tidak perlu dikhawatirkan. Dia melihat, dokumen yang dipublikasi Bjorka tidak membahayakan.

" Motifnya kan ternyata juga gado-gado. Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," ucapnya.

***

Sejak saat itulah pemerintah gencar memburu peretas Bjorka.

Untuk melakukan pemburuan dan mengatasi masalah kebocoran data, pemerintah telah membuat Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang terdiri dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, hingga saat ini, polisi baru menetapkan seorang pemuda asal Madiun bernama Muhammad Agung Hidayatulloh atau MAH, 21 tahun, sebagai tersangka atas kasus peretasan data-data milik pemerintah.

" Sekarang statusnya tersangka dan sedang diproses oleh tim khusus (timsus) Polri," kata Juru Bicara Humas Polri Kombes Pol Ade Yaya Suryana dalam keterangan pers, Jumat 16 September 2022.

MAH dituding sebagai salah satu bagian dari kelompok peretas Bjorka. Kelompok peretas ini menjadi buruan tim khusus (timsus) usai meretas sejumlah data milik pemerintah, termasuk dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Ade menyebut, tersangka MAH mengungah informasi yang ada di situs http://breached.to/ ke channel Telegram. Ade menyebut, tiga unggahan tersangka dari rentan waktu 8 September 2022 sampai 10 September 2022.

Kepada penyidik, MAH mengaku motifnya ingin mendapat keuntungan selain itu mempromosikan kelompok peretas Bjorka. " Adapun motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang," kata Ade.

Ade mengatakan, keterangan tersangka MAH masih didalami oleh Tim Khusus. Ade belum bisa menyimpulkan MAH hanya simpatisan atau memang masuk ke dalam struktur peretas Bjorka. " Lagi didalami tim khusus," ujar dia.

Polisi menegaskan perburuan terhadap kelompok Bjorka tak berhenti sampai di MAH. Tim khusus besutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sedang menelusuri figur lain di balik kelompok Bjorka.

" Sekarang timsus sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Informasi update selanjutnya kita tunggu, mohon bersabar," kata Ade.

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya mengatakan perlu kerjasama pemerintah dan platform media sosial terutama Twitter untuk melacak keberadaan Bjorka yang sebenarnya.

" Twitter harus ikut pemerintah sehingga punya kedaulatan siber. Misal pemerintah minta data dari Twitter, Twitter harus kasih, kalau Twitter tidak memberi, itu melanggar hukum," kata Alfons ke Liputan6.

Alfons sendiri tak yakin jika Agung yang ditangkap tim khusus Mabes Polri tersebut adalah Bjorka. Namun, bisa saja terkait dengan aktivitas Bjorka di Twitter.

" Bisa saja terlibat bisa saja tidak, bisa saja perangkat dia dikuasai oleh Bjorka dan digunakan untuk meretas. Jadi melacak IP-nya dia," kata Alfons.

Atas penangkapan pemuda itu, Alfons tak yakin jika Bjorka berada di Indonesia sebab jika memang berada di Tanah Air seharusnya polisi mudah menangkapnya.

" Kalau menurut hemat saya, kalau Bjorka mengerti akan bodoh sekali kalau dia berdomisili di Indonesia. Namanya hacker pasti ngerti bahwa keamanan dia seberapa jauh," ujar dia.

Meski begitu, Alfons mengatakan ada kemungkinan Bjorka tidak hanya satu orang. Namun, ada beberapa orang yang juga menjalankan akun Bjorka.

" Bjorka ini jangan dianggap hanya 1 orang, dalam jurnal internet dia memliki satu akun itu, tiap akun yang memiliki kredensial, jadi contohnya siapapun yang tahu username atau password untuk melakukan transaksi itu dianggap sah sebagai orang yang bersangkutan. Saya sarankan jangan menganggap satu orang yang diburu," kata dia.

Meski begitu Alfons berharap pemerintah tidak hanya fokus mencari Bjorka apalagi dengan menggunakan Satgas yang berisi empat instansi pemerintah yaitu Kominfo, BSSN, Polri dan BIN.

" Itu Satgas yang luar biasa. Kalau dibentuk hanya untuk menangkap Bjorka harusnya kita malu sebagai negara, karena satu orang harus diburu oleh empat institusi terhormat dan sangat powerfull," ujar dia.

Pkara cyber security Alfons Tanujaya© Istimewa

(Pkara cyber security Alfons Tanujaya/Istimewa)

Lebih baik, kata Alfons, pemerintah fokus pada perbaikan pengelolaan data agar tak mudah dibobol. Meski nantinya Bjorka telah ditangkap, kata Alfons, tak menutup kemungkinan akan muncul Bjorka lainnya jika sistem keamanan data di Indonesia tidak diperbaiki.

" Masalah utamanya bukan di Bjorka tapi pengelolaan data di Indonesia tidak dilakukan dengan baik sehingga datanya bocor. Dalam waktu 3-6 bulan akan muncul Bjorka lain, karena masalah utamanya tidak dibereskan. Pengelolaan data yang amburadul, seenaknya dan merugikan masyarakat itu yang seharusnya dibenerin," ujarnya.

Diapun meminta agar satgas yang dibentuk oleh pemerintah ini untuk fokus ke masalah utama, yaitu perbaikan sistem keamanan.

" Bjorka ditangkap itu bonus, tapi masalah utamanya adalah institusi yang kelola data itu tolong kelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik, Bjorka yang lain tidak akan muncul karena data sudah dikelola dengan baik dan aman," tandasnya.

Kepada Dream.co.id, Alfons yang merupakan orang pertama yang mengkonfirmasi keotentikan data SIM Card yang dibongkar Bjorka, mengungkapkan: “ Posisi Indonesia di ranah cyber sangat lemah, kalau mau dicari perumpamaannya. Posisi cyber Indonesia ibaratnya PSSI di mana negara dengan populasi nomor 4 dunia tetapi rankingnya 155. Itupun kalau naik  sedikit hidungnya langsung mekar dan moga-moga tidak turun lagi,” ujarnya.

Tentang doxing pejabat yang dilakukan Bjorka dia berkomentar: “ Doxing ini sebenarnya menunjukkan bahwa data yang bocor ini sudah parah dan masyarakat sudah lama menderita. Tapi hanya ditanggapi dengan serius ketika korbannya pejabat pemerintah. Padahal masyarakat menderita eksploitasi data kependudukan yang bocor bertahun-tahun tanpa ada tindakan.”

Ia juga mempertanyakan data 1,3 miliar data SIM yang bocor. “ Ini pemilik datanya saja tidak diungkapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BSSN yang bertugas mengawasi. Masa tidak bisa menjawab siapa pemilik data yang bocor ini?”

“ Masa tidak mampu mengungkapkan siapa sebenarnya yang mengumpulkan data registrasi SIM Card sebanyak 1.3 miliar dan dilakukan bertahun-tahun,” tandasnya.

Ia juga menyinggung Satgas bentukan pemerintah. “ Sebenarnya kalau membentuk Task Force ini untuk memperbaiki tata kelola data yang buruk di instansi pemerintah ini perlu di dukung. Karena akar masalahnya di sana,” paparnya.

“ Tetapi kalau Satgas ini dibentuk hanya untuk menangkap Bjorka, sekalipun bisa di tangkap namun masalah pengelolaan data yang kurang baik tidak diperbaiki, maka dalam waktu singkat akan muncul Bjorka lain lagi. Itu yang perlu disadari oleh pemerintah,” pungkasnya.

Di tengah kabar buruk tentang perburuan Bjorka, ada juga kabar baik. DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi  dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Selasa 20 Septmber 2022.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini dilakukan di tengah ramainya kebocoran data yang terjadi selama beberapa pekan terakhir, khususnya pembocoran data pejabat oleh peretas Bjorka.

Sehari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memang memastikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 20 September 2022.

“ Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini,” kata Puan yang juga menjadi salah satu korban doxing Bjorka.

Salah satu pelanggaran yang diatur dalam UU PDP adalah transaksi jual beli data pribadi. Di aturan ini ditegaskan, menjual atau membeli data pribadi bisa dipidana 5 tahun penjara atau denda sebesar Rp 50 miliar.

Dengan kata lain Bjorka kini bisa dihukum dengan aturan ini. Cuma masalahnya bagaimana caranya menangkap Bjorka. Ini yang menjadi masalah. Selain itu mencari tahu di mana titik kebocoran data dan cara memperbaikinya. Tanpa itu, seperti kata Alfons, penangkapan Bjorka tak bakal membendung lahirnya Bjorka-Bjorka baru. Inilah pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai. (eha)

Sumber: Breached.to, Twitter, Telegram, Liputan6, Merdeka  

Beri Komentar