MK Ungkap Alasan Tak Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

Reporter : Editor Dream.co.id
Jumat, 5 April 2024 13:00
MK Ungkap Alasan Tak Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Jokowi padahal dipanggil oleh MK.

1 dari 10 halaman

MK Ungkap Alasan Tak Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

MK Ungkap Alasan Tak Panggil Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 © 2023 maverick

2 dari 10 halaman

Dream - Hakim konstitusi Arief Hidayat mengungkap alasan Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat 5 April 2024.


Arief mengatakan, ada dalil dari pemohon sengketa pilpres yang menyebabkan Mahkamah perlu mendengar keterangan dari empat menteri.

3 dari 10 halaman

Adapun empat menteri yang dipanggil yakni, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.


“Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua menko dan dua menteri,” kata Arief.

4 dari 10 halaman

© Dream

“Jadi begini, ada dalil dari pemohon, kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari bapak menko dan ibu Menteri Keuangan,” imbuhnya.

5 dari 10 halaman

Dalam gugatannya, kata Arief, pemohon mendalilkan adanya keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Jokowi dalam Pilpres 2024 terhadap salah satu pasangan capres-cawapres.


Dalil tersebut memunculkan tudingan-tudingan lainnya seperti, tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Ada pula dugaan mobilisasi penjabat (pj) gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk, tudingan peran serta lurah kepala desa untuk menggalang massa.

6 dari 10 halaman

© Momen Jokowi dan Pak Bas Ngabuburit Jajan Takjil, Borong Kerupuk Kulit 2024 maverick

7 dari 10 halaman

© 2023 maverick

“Dan kemudian bantuan sosial dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral,” ujar Arief.

Atas tuduhan-tuduhan tersebut, Mahkamah menilai tidak elok jika pihakya memanggil presiden. Sebab, kata dia, presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga simbol negara.

8 dari 10 halaman

"Kalau hanya sekadar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini, tapi kalau Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita Junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya dan pembantunya ini yang b

9 dari 10 halaman

© Arief Hidayat 2023 maverick

Selain itu, kata Arief, kehadiran empat menteri juga penting sebagai pendidikan politik dan sosial. Apalagi, sidang hasil pilpres di MK bukan hanya mendapat perhatian publik nasional, tapi juga internasional.

10 dari 10 halaman

“Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini,”

Beri Komentar