Muhammadiyah Dukung Pemerintah Tak Pulangkan Kombatan ISIS

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 13 Februari 2020 15:00
Muhammadiyah Dukung Pemerintah Tak Pulangkan Kombatan ISIS
Muhammadiyah menyatakan kombatan ISIS sudah bukan WNI.

Dream - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mendukung keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan kombatan ISIS yang merupakan mantan warga negara Indonesia. Muhammadiyah menganggap ISIS sebagai gerakan teroris yang harus ditolak.

" Kami mendukung untuk menolak keberadaan ISIS, di manapun baik yang ada di Timur Tengah apalagi sampai masuk ke Indonesia," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dikutip dari Muhammadiyah, Kamis 13 Februari 2020.

Sikap Muhammadiyah disampaikan Haedar kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berkunjung ke Kantor Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu, 12 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta masukan terkait nasib anggota ISIS eks WNI.

" Islam Indonesia ini harus dibebaskan dari kecenderungan paham radikal-ekstrem dalam bentuk apapun," kata Haedar.

Muhammadiyah, tambah Haedar, membagi dua kelompok WNI eks ISIS. Kelompok pertama yaitu kombatan ISIS memang harus ditolak kepulangannya.

" Kombatan ISIS dan memang mereka sudah tidak lagi WNI, ya, pemerintah sudah mengambil jalan yang pas untuk tidak memulangkan mereka," kata Haedar.

1 dari 5 halaman

Sarankan Adanya Karantina Ideologi

Tetapi untuk kelompok ke dua, yaitu wanita dan anak-anak yang jadi korban, Muhammadiyah menawarkan perlu dibukanya opsi memulangkan mereka.

" Atau mereka yang mau kembali tetapi dia juga secara sadar ideologinya yang dulu itu salah, itu bisa dibuka opsi pulang," kata Haedar.

Jika opsi pemulangan untuk kelompok ke dua diambil, Haedar menambahkan, harus ada prosedur semacam karantina ideologis untuk mencegah eks kombatan ISIS menjadi virus yang menyebarkan terorisme di Indonesia.

Menurut Haedar, sangat wajar muncul kekhawatiran mengingat jumlah eks WNI anggota ISIS tersebut mencapai lebih dari 600 orang. Dia menilai peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat diperlukan dalam upaya karantina ideologi tersebut.

" Untuk apa kita memiliki BNPT kalau tidak digunakan untuk membina masyarakat yang sudah kadung radikal-ekstrem baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," terang Haedar.

Namun demikian, Haedar mengingatkan proses pemulangan harus merujuk pada veridikasi data serta seleksi yang ketat.

Penyebutan eks WNI anggota ISIS itu mengacu pada terminologi yang dipakai pemerintah. Presiden Joko Widodo, melalui Instagram @jokowi, pada Rabu 12 Februari 2020 menggunakan penyebutan anggota ISIS eks WNI.

Presiden yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan anggota ISIS eks WNI. Pemerintah, kata dia, lebih mengutamakan dan bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk.

" Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI ke Indonesia," tulis Jokowi.

Jokowi© IG @jokowi

Dia memerintahkan identifikasi 689 anggota ISIS yang berasal dari Indonesia. Harus diidentifikasi satu persatu asalnya dari mana sehingga datanya lengkap.

" Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini," tambah mantan Walikota Solo tersebut.

Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih memberi kesempatan bagi anak yatim, yatim piatu, dan mereka yang masih berumur di bawah 10 tahun.

" Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya," tutup Jokowi.

2 dari 5 halaman

Mahfud MD: Keputusan Tolak WNI Eks ISIS Tak Bisa Digugat

Dream - Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan, keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS sudah final. Sehingga tidak akan ada lagi langkah hukum yang akan diambil untuk mereka.

" Enggak ada (langkah hukum lain). Wong mereka pergi dari sini, mau diapain. Kita tidak tahu mereka siapanya," ujar Mahfud di kantornya, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 12 Februari 2020.

Menurut Mahfud, para WNI tersebut tidak pernah melapor ketika pergi dari wilayah Indonesia. Mereka hanya ditemukan oleh pihak luar.

" Mereka kan tidak lapor, hanya ditemukan oleh orang luar, yang menemukan kan CIA, ICRC, ini ada orang Indonesia, kita juga enggak tahu apanya," ujar Mahfud.

Apalagi, tambah Mahfud, banyak WNI tersebut sudah membakar parpor Indonesia. Sehingga, mereka tidak bisa dipulangkan karena tidak memenuhi syarat imigrasi.

" Enggak bisa kan. Ya dibiarin saja, enggak bisa dipulangkan," kata Mahfud.

Pemerintah telah mengambil sikap tidak memulangkan WNI eks ISIS. Keputusan tersebut ditetapkan usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa, 11 Februari 2020.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

3 dari 5 halaman

Sah! Pemerintah Tak Akan Pulangkan WNI Eks ISIS

Dream - Pemerintah akhirnya memutuskan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS yang jumlahnya diketahui 689 orang. Keputusan ini ditetapkan usai Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Bogor.

" Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, dikutip dari Liputan6.com.

Mahfud menjelaskan saat ini para WNI tersebut tersebar di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya. Dia mengatakan pengambilan keputusan ini didasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya menjaga keamanan 267 juta rakyat Indonesia.

" Karena kalau FTF ini pulang itu bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," kata dia.

Tetapi, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan pendataan jumlah dan identitask WNI mantan anggota ISIS. Khusus untuk anak di bawah usia 10 tahun, ada opsi untuk dipulangkan.

" Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case," ucap Mahfud.

(Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)

4 dari 5 halaman

Ketum PBNU Tegas Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS di Depan Menlu

Dream - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menegaskan penolakan terhadap wacana pemulangan WNI eks ISIS. Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tengah berkunjung ke kantor PBNU membicarakan wacana tersebut.

" Beliau Ibu Menteri minta masukan ke PBNU. Selama ini pemerintah belum berpendapat," ujar Said di kantornya, Selasa 11 Februari 2020.

Said mengatakan salah satu dasar penolakan NU yaitu para WNI itu secara sukarela menyatakan keluar dari Indonesia. Mereka lebih memilih bergabung dengan gerakan teroris.

Dia mengutip Surat Al Ahzab ayat 60 yang menyebutkan apabila ada orang-orang yang membuat kegaduhan atau kejahatan di dalam suatu wilayah, hendaknya untuk diusir.

" Secara teologis Alquran mengatakan Surat Al Ahzab ayat 60, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah usir," ucap dia.

 

5 dari 5 halaman

"Ganggu Ketenangan 260 Juta Warga Indonesia"

Merujuk pada ayat tersebut, menurut Said, penolakan WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia sudah tepat. Dia khawatir ratusan WNI tersebut akan menimbulkan kegaduhan di Tanah Air.

" Jangan sampai mengganggu ketenangan warga masyarakat. Oleh karena itu bicara pemulangan 600 orang kalau ganggu ketenangan 260 juta warga Indonesia," kata dia.

Kiai yang belajar agama selama 15 tahun di Arab Saudi ini kemudian memberikan masukan kepada Retno agar tidak memulangkan WNI eks ISIS. Selain membakar paspor, para WNI eks ISIS juga telah menyatakan Indonesia negara thogut dan mengancam akan membunuh para pejabatnya.

" Saya beri masukan dengan tegas kami PBNU menolak Kombatan ISIS," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Retno mengaku hingga kini pemerintah masih melakukan profiling terhadap 600 WNI eks ISIS.

" Kita kalau ditanya posisi kita sejauh ini adalah akan melakukan pendataan terlebih dahulu," Retno.

Beri Komentar