Ketua Dewan Pers: Ekosistem Pers Sedang Tidak Sehat karena Disrupsi Teknologi

Ketua Dewan Pers: Ekosistem Pers Sedang Tidak Sehat karena Disrupsi Teknologi

© Dewan Pers akan Gelar Deklarasi Kemerdekaan Pers Dihadiri 3 Capres-Cawapres 2024 maverick

Dream - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyatakan bahwa ekosistem pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan menghadapi era digital.

Hal itu ia sampaikan pada peluncuran hasil survei yang dilakukan Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nasional (UMN) tentang industri media di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu 12 Juni 2024.

“Ekosistem pers saat ini memang tidak sehat, baik dari segi ekonomi maupun konten. Hal ini karena kurangnya kesiapan menghadapi era digital. Kesiapan tersebut memang tidak bisa dilakukan secara cepat,” kata Ninik dalam siaran pers yang diterima Dream.

© Dewan Pers Gelar Seleksi Anggota Usai Jokowi Tekan Perpres Publisher Right 2024 maverick

Ninik meminta semua pihak memikirkan langkah solutif mengatasi hal ini karena keberadaan pers merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia. Menurutnya, hasil penelitian ini cukup memberi gambaran tentang industri media dalam menghadapi kesulitan, terutama dengan adanya disrupsi teknologi digital yang memengaruhi pendapatan.

Dewan Pers telah melakukan berbagai inovasi untuk mendukung para pegiat media pers ini. Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers, A Sapto Anggoro, mengutarakan saat ini ada 1.800 media yang terverifikasi di Dewan Pers.

Sebanyak 1.015 berupa media siber, 377 televisi, 18 radio, dan 442 cetak. Dari sebaran geografis, data hasil penelitian memperlihatkan konsentrasi pertumbuhan media banyak di Indonesia bagian Barat, yaitu Sumatera dan Jawa.

Ketimpangan tersebut mengindikasikan adanya wilayah-wilayah padat media dan wilayah yang masih membutuhkan lebih banyak media untuk melayani publik.

Pada wilayah padat media, permasalahan yang terjadi adalah persaingan untuk mendapatkan audiens dan juga kue iklan. Persoalan tersebut dapat memengaruhi kualitas konten pemberitaan dan media secara umum.

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa disrupsi teknologi digital memberikan pengaruh pada pendapatan media.

Sebagian media mencoba mengembangkan strategi bisnis baru, namun tidak jarang ada media yang bergantung pada platform digital seperti google, facebook, youtube, instagram, tiktok, dan lainnya.

" Bagi media yang tidak bisa bertahan, mereka terpaksa melakukan PHK sejumlah wartawan dan menekan biaya operasional. Data dari penelitian ini, mayoritas media memiliki biaya operasional di rentang Rp10-50 juta per bulan dengan jumlah karyawan di kisaran 1-10 orang," ujar Sapto.

Untuk itu, lanjut dia, perlu sinergi antara institusi pers, organisasi pers, Dewan Pers, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar menghasilkan langkah strategis.

© Dream

Dewan Pers selama ini telah berupaya menjalankan program dan kegiatan untuk mendorong berkembangnya ekosistem pers yang sehat. 

Beberapa di antaranya dengan verifikasi perusahaan pers, pendampingan peningkatan kapasitas media, fasilitasi uji kompetensi wartawan, dan mendorong terbitnya peraturan tentang tanggung jawab platform digital untuk kurnalisme berkualitas (Publisher Rights).

“Kita saat ini berada di era yang sangat mudah membuat media. Namun mumet untuk menghidupinya,” tutur Sapto.

Peneliti UMN Ignatius Haryanto mengungkap data yang diperoleh dari asosiasimedia/konstituen Dewan Pers (AMSI, SMSI, JMSI, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, SPS) memperlihatkan bahwa Lampung menjadi provinsi yang memiliki media siber terbanyak, yakni 417.

Diikuti oleh Sumatra Utara 250 media, Jawa Barat 234 media, Riau 228 media, dan Kalimantan Timur 220 media. Jumlah total media siber dari konstituen sebesar 3.886 media. Dari jumlah ini baru 36% yang terverifikasi Dewan Pers atau sebanyak 1850 media.

Untuk media radio, secara keseluruhan ada 549. Terbanyak ada di Jawa Barat, yaitu 109. Berikutnya adalah Jawa Tengah 91 radio, Jawa Timur 86 radio, DKI Jakarta 37 radio, dan Lampung 28 radio.

Media TV lokal dan swasta sebanyak 57 stasiun. Menurut Hariyanto, ini berbanding jauh dengan pernyataan Kominfo di 2023 yang menyebut sebanyak 676 stasiun.

Ia menambahkan, perbedaan jumlah bisa disebabkan pendataan oleh asosiasi difokuskan pada karya jurnalistik, kebanyakan stasiun belum mendaftarkan diri ke asosiasi.

Adapun jumlah provinsi dengan TV lokal terbanyak adalah Jawa Timur dengan 7 stasiun dan DKI Jakarta 5. Sedangkan Jawa Tengah, Jawa Barat, Banteng masing-masing 4 stasiun TV lokal.

Sesuai hasil riset, lanjut Haryanto, total media cetak di Indonesia sebanyak 527. Jumlah terbanyak ada di Jakarta 48 media. Lalu diikuti Jawa Timur 41 media, Sumatra Utara 36 media, Riau 31 media, dan Lampung 30 media.

Selama ini, berdasarkan asumsi, ada 100 media di tiap kabupaten/kota. Dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 514, maka total media nasional kira-kira bisa mencapai angka sekitar 51.000-an.

© Dream

Sebagian besar bisnis media di Indonesia dalam kondisi survival. Untuk menghidupinya, banyak dilakukan dengan cara bisnis di luar media, bahkan di luar bisnis komunikasi.

Publisher Right

Survei ini merekomendasikan Dewan Pers mengawal Publisher Right. Caranya, melakukan kolaborasi dengan multistakeholder, bisa dipertimbangkan adalah aktivitas pengolahan data, hosting, dan yang terkait.


“Dewan Pers patut mempertimbangkan moratorium perusahaan pers melihat adanya aktivitas-aktivitas perusahaan pers yang tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik ataupun mulai meninggalkan produksi karya jurnalistik berkualitas,” kata Haryanto.

© Dewan Pers Gelar Seleksi Anggota Usai Jokowi Tekan Perpres Publisher Right 2024 maverick

Dengan adanya moratorium, Dewan Pers bisa berfokus pada pengembangan ekosistem perusahaan pers yang lebih sehat dan promosi perusahaan pers yang memperhatikan kualitas jurnalistik namun belum terverifikasi.