Donald Trump Dimakzulkan DPR AS, Ini 2 Kesalahan Sang Presiden

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 19 Desember 2019 10:38

Penampilan Presiden AS Donald Trump (Foto: Shutterstock)

Trump dituduh DPR Amerika Serikat telah melakukan dua pelanggaran.

Dream - House of Representative atau DPR-nya Amerika Serikat (AS) mengambil keputusan memakzulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dasarnya, Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaan dan merendahkan Kongres.

Keputusan ini menjadikan Trump sebagai presiden ketiga dalam sejarah yang didakwa melakukan kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan, serta mengabaikan Senat.

Keputusan ini diambil lewat pemungutan suara yang berlangsung Rabu malam waktu setempat. Sebelumnya, terjadi perdebatan yang alot sepanjang hari hingga malam.

Dilansir New York Times, sebanyak 230 anggota parlemen sepakat memakzulkan Trump dengan dasar penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan 197 sisanya menyatakan penolakan.

Terjadi perdebatan hingga 10 jam setelah pemungutan suara pertama. Usai debat, digelar pemungutan suara kedua. Hasilnya, sebanyak 229 suara setuju Trump dimakzulkan dengan tuduhan merendahkan wewenang Kongres sementara 198 sisanya menolak.

1 dari 4 halaman

Trump Ngamuk

Namun keputusan pemakzulan Trump tersebut belum final. Usai pemungutan suara pemakzulan, Trump akan menghadapi persidangan di depan Senat awal tahun depan.

Sidang ini akan menjatuhkan keputusan final terhadap masa depan Trump sebagai Presiden AS.

" Presiden dan orang-orang sudah merencanakan. Bahaya sedang terjadi, risikonya nyata, demokrasi kita sedang dalam bahaya," ujar anggota Kongres AS, Adam Benneth Schiff.

Bukannya merenung dan menyesali yang terjadi, Trump malah marah dan mengamuk kepada Kongres. Dia menulis cuitan kasar di Twitter.

" Ini adalah kebohongan kaum kiri radikal, Demokrat tak lakukan apapun," cuit Trump.

2 dari 4 halaman

Pemakzulan Trump

3 dari 4 halaman

Langkah Pemakzulan Donald Trump Dimulai

Dream - Juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi mengumumkan rencana pemakzulan Presiden AS, Donald Trump.

Pelengseran kekuasaan ini diumumkan karena diduga terjadi pelanggaran konstitusi oleh Trump.

" Hari ini saya mengumumkan DPR bergerak maju dengan penyelidikan pemakzulan resmi," kata Pelosi di Capitol, diakses dari CBS, Rabu, 25 September 2019.

Penyelidikan yang dilakukan DPR ini menandai keempat kalinya dalam sejarah AS seorang presiden menghadapi ancaman pemakzulan.

Politisi senior Demokrat ini telah lama menolak seruan banyak anggota parlemen, untuk memulai proses impeachment terhadap Presiden.

Tetapi Partai Demokrat tampaknya telah mencapai titik puncak karena penolakan pemerintah menyerahkan bukti keterlibatan Trump dengan pemimpin asing.

" Pekan ini, Trump mengakui telah meminta presiden Ukraina untuk mengambil tindakan yang akan menguntungkan secara politis," kata Pelosi.

4 dari 4 halaman

Kasus Trump

" Kebijakan itu membuktikan kebijakan Trump yang tak terhormat dan berkhianat atas sumpah jabatannya, terhadap keamanan nasional dan pengkhianatan integritas pemilu kita," ujar dia menambahkan.

Juru bicara DPR AS Nancy Pelosi

Kehebohan ini bermula dari telepon Trump kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky pada Juli 2019. Telepon itu berisi diskusi Trump yang mengakui peran Joe Biden dalam konteks memerangi " korupsi" di AS.

Trump dan rekannya, pengacara pribadi Rudy Giuliani, menyebut Biden mendorong penggulingan seorang jaksa penuntut Ukraina untuk menguntungkan putranya.

Selain kasus itu, pada Agustus 2019, seorang anggota anonim intelijen mengajukan diri sebagai whistleblower ke inspektur jenderal komunitas intelijen atas kasus itu.

Tetapi, setelah berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman dan Gedung Putih, penjabat direktur intelijen nasional menolak untuk menyampaikan keluhan itu kepada komite kongres.

Pelosi mengatakan penolakan pemerintah untuk menyampaikan isi pengaduan itu merupakan " pelanggaran hukum" yang " merusak keamanan nasional dan intelijen kita."