Wacana Pedoman Khotbah Selama Pilkada Serentak, Ini Kata MUI

MUI meminta Bawaslu mempertajam rumusan dan ruang lingkup politik uang dan SARA.

Dream - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang menyusun panduan materi khotbah untuk pemuka agama, mencegah politik uang, penyebaran hoaks, dan penyebaran isu SARA jelang digelarnya Pilkada 2018.

“ Ini sifatnya opsional, tidak wajib. Penyusunan materi ini hanya panduan saja bagi tokoh-tokoh agama,” kata Komisioner Bawaslu Mochammad Affifudin, dikutip Dream dari Anadolu Agency, Senin, 12 Februari 2018.

Affifuddin mengatakan proses penyusunan buku ini akan melibatkan majelis-majelis keagamaan. Sebab, kata dia, wilayah agama adalah domain majelis-majelis keagamaan.

“ Kita sudah jadwalkan untuk bertemu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, kita sudah,” kata Afiffudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi menyambut baik keinginan Bawaslu tersebut. MUI juga sempat memberi masukan kepada Bawaslu.

" Apakah yang dimaksud itu menyusun materi khotbah atau membuat pedoman khotbah?" kata Zainut mempertanyakan rencana Bawaslu tersebut.

Zainut mengatakan penyusunan materi khotbah mengenai isu politik uang dan SARA sudah masuk dalam rekomendasi Rakernas MUI ke-3 di Bogor, Jawa Barat beberapa pekan yang lalu.

" Tetapi jika seandainya yang dimaksud itu adalah menyusun pedoman khotbah untuk para khatib, dai dan penyiar agama, pertanyaan kritisnya apa urgensinya Bawaslu mengatur hal tersebut?" ujar Zainut.

Meski demikian, Zainut berharap Bawaslu dapat memberi rumusan dan panduan tentang batasan pengertian dan ruang lingkup dari politisasi SARA dan politik uang dalam Pilkada.

" Agar para khatib, dai dan penyiar agama mengetahui batasan dan rambu-rambunya. Jangan sampai ada perbedaan persepsi dalam memahami hal ini, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," ujar Zainut.

(Sah)