Gaji PNS Dipotong Zakat, Din Syamsuddin: Negara Tak Usah Urus

Pemerintah diminta untuk menyiapkan payung hukum aturan tersebut.

Dream - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, tidak sependapat dengan rencana pemerintah mengenai potongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim untuk zakat.

"Kalau saya ditanya seperti itu, negara enggak usahlah urusan seperti itu," kata Din di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.

Din mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan payung hukum sebelum menerapkan aturan tersebut. Sedangkan saat ini, rencana itu belum memiliki dasar hukum. "Maka harus disiapkan dulu landasan hukumnya. Setuju, enggak DPR," ucap dia.

Meski demikian, kata Din, seandainya pemerintah melakukan kebijakan tersebut maka diharapkan tidak mencampuri urusan karyawan swasta.

"Tapi yang jelas PNS Muslim itu silakanlah itu punya negara, tapi kalau semuanya, biarlah menjadi masyarakat Islam, lewat ormas Islam," ujar dia.