Rentan Terpapar Corona, Kepala KSP Moeldoko Bekali 150 Boks Masker Buat Jurnalis

Prosesi Sederhana

Bantuan masker tersebut diserahkan dalam prosesi sederhana di kantor Moeldoko. Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana yang juga Pemimpin Redaksi iNews, Pimred CNN Indonesia Titin Rosmasari, Sekjen IJTI Indria Purnamahadi dari Emtek Group, Dewan Pertimbangan IJTI Atika Suri, Wakil Pemimpin Redaksi tvOne Totok Suryanto, Wakil Pemimpin Redaksi RTV Makroen Sanjaya.

Selain itu hadir pula Pimred Berita Indonesia Link Ronny Kusuma dan Pimred Sindo Trijaya Gaib Maruto Sigit. Keduanya merupakan perwakilan AMSI.

© istimewa

Ketum IJTI Yadi menyampaikan terima kasih atas kepedulian KSP terhadap jurnalis. Masker tersebut akan dibagikan kepada 17 kantor redaksi televisi, masing-masing mendapatkan 100 lembar masker atau dua boks.

" Kita mendapatkan hal-hal langka. Bukan nggak mampu beli tapi susah cari barangnya," ujar Yadi.

Sementara perwakilan AMSI Ronny, mengatakan pihaknya segera mendistribusikan masker ke anggota. Masker tersebut akan disalurkan ke 31 media online baik di Jakarta maupun daerah.

" Karena tugas awak media dilapangan cek ke rumah sakit dan lain- lain, masker menjadi penting," kata dia.

Dewan Pers Proses AMSI Jadi Konstituen Baru

Dream – Anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar mengatakan, Dewan Pers sedang memproses dua organisasi perusahaan media dan satu organisasi wartawan untuk menjadi anggota atau pemangku kebijakan di Dewan Pers. Salah satu organisasi yang sedang dipertimbangkan yaitu, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

“ Dewan Pers menerima pengajuan tiga organisasi untuk menjadi anggota Dewan Pers. Termasuk diantaranya adalah AMSI. Senin pekan depan, kita akan memverifikasi kepengurusan AMSI Pusat dan Jakarta,” kata Djauhar, saat bertemu, Pengurus AMSI Pusat dan AMSI Jakarta, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jumat, 24 Januari 2019.

Djauhar menyebut, untuk bisa diterima menjadi anggota Dewan Pers, AMSI harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai Peraturan Dewan Pers.

Persyaratan itu diantaranya AMSI memiliki sekurang-kurangnya 200 anggota perusahaan media yang tersebar di minimal 15 cabang kota atau provinsi di Indonesia.

“ Sampai hari ini, peraturan Dewan Pers ini belum berubah. Jadi ketentuan ini harus dipenuhi. Untuk itulah, perlu dilakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual,” kata dia.

AMSI Tersebar di 18 Provinsi, 200 Lebih Anggota

Djauhar menyatakan, dengan tugas dan program yang demikian banyak, anggota Dewan Pers yang hanya berjumlah sembilan orang, dirasa tidak mencukupi.

© MEN

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut

“ Idealnya sekarang menurut saya, anggota Dewan Pers 11 sampai 13 orang. Jadi, kalau nanti ada organisasi media atau jurnalis yang bisa masuk menjadi anggota Dewan Pers, maka tugas dan programnya akan bisa lebih ringan dikerjakan,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut berharap Dewan Pers bisa mempercepat proses verifikasi kepengurusan dan media anggota AMSI yang ada di 18 kota/provinsi di Indonesia.

“ Anggota, kami sudah lebih dari 200 perusahaan media dan ada di 18 kota/provinsi di Indonesia. Mungkin, yang masalah masih ada beberapa media anggota di daerah yang harus dipandu agar memenuhi ketentuan sebagai perusahaan pers sesuai persyaratan dari Dewan Pers," kata Wens.

Wens menyontohkan, permasalahan yang kerap dihadapi perusahaan media massa yaitu, soal badan hukum, penanggung jawab, dan sertifikasi wartawan utama.

" Saya kira di setiap kegiatan AMSI, itu terus kita ingatkan,” kata dia.

Cara AMSI Tangkal Masifnya Peredaran Hoaks

Dream - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta.

Ketua AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, tujuan organisasinya datang ke Kemenkopolhukam untuk membicarakan sistem ekonomi digital.

" Poin pertama kita kan menyebarnya hoaks yang sudah lama," ujar pria yang akrab disapa Kak Wens itu, Rabu 27 November 2019.

Dengan sebaran hoaks yang semakin masif, kata dia, AMSI telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membuat cekfakta.com yang diisi oleh media-media yang tergabung dalam AMSI.

" Diklarifikasi hoaks apa nggak, nanti hasilnya dimuat di media masing-masing, kemudian dikumpulkan di cek fakta.com," ucap dia.

Lebih lanjut, Wens mengatakan, selama ini peredaran hoaks paling marak terjadi di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter dan sebagainya.

Untuk itu, AMSI juga akan menggandeng Facebook dan Google untuk turut serta menangkal peredaran berita bohong yang ada di platformnya.

" Misalnya wartawan klarifikasi hoaks dan dia muat. Kalau di media efeknya ada, tapi nggak besar. Ketimbang Facebook bantu klarifikasi hoaks, Google bantu ini hoaks. Ketika orang cari dengan keyword yang dicari hoaks, Google bilang 'yang anda cari hoaks' Kerja sama dengan mereka jauh lebih efektif," kata dia.

AMSI Gelar Indonesia Konferensi Digital 2019

Dream – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan menggelar hajatan tahunan konferensi digital yang diberi nama Indonesia Digital Conference (IDC) 2019. Event ini akan digelar di Ballroom Djakarta Theater Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2019.

IDC 2019 ini akan berlangsung seharian penuh, dengan mengundang para pengusaha, banker, start-up, pemerintah, media dan masyarakat yang memiliki konsen terhadap perkembangan bisnis dan dunia digital di Indonesia.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, ajang IDC 2019 merupakan ajang yang digagas para pengurus AMSI untuk memberi wadah saling bertukar pengalaman, gagasan, dan strategi di ekosistem digital.

“ Dalam zaman digital, semua yang dulu tidak mungkin bisa menjadi mungkin berkat lompatan teknologi dan inovasi. Bisa jadi, antarperusahaan yang dulu bersaing sengit, justru harus bergandengan mesra, berkolaborasi, berorkestrasi agar bisa tumbuh, berkembang dan maju bersama-sama,“ kata Wenseslaus Manggut, Senin, 25 November 2019.

Wenseslaus mengatakan, sebagai organisasi yang mewadahi perusahan media siber, AMSI aktif menggagas dan mendorong terciptanya ekosistem bisnis digital yang sehat, kompetitif, dan menumbuhkan peluang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“ Salah satu kata kuncinya, adalah selain membuka pasar digital secara terbuka, kita juga membutuhkan regulasi yang fair dan memberi iklim usaha yang sehat dari penyelenggara negara. Bentuknya apa, ini salah satu yang jadi bahasan pokok, bagaimana Indonesia menyiapkan transformasi peradaban digital,” kata dia.