Pemerintah Rancang Skema KPR Cicilan Flat 35 Tahun di 2024

Pemerintah Rancang Skema KPR Cicilan Flat 35 Tahun di 2024

© Dream

Pemerintah sedang mengembangkan rencana untuk memperkenalkan sistem KPR dengan jangka waktu hingga 35 tahun yang menggunakan skema bunga tetap. 

Pemerintah sedang mengembangkan rencana untuk memperkenalkan sistem KPR dengan jangka waktu hingga 35 tahun yang menggunakan skema bunga tetap. 
" /> © Dream

Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, menyatakan bahwa skema ini masih dalam proses penelitian. Diharapkan bahwa melalui skema ini, KPR dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

"Flat 35 ini sedang kita kaji, kaitannya bagaimana membuat KPR yang efisien, jadi semakin sedikit uang pemerintah tapi jumlahnya (penyaluran) besar, dan melibatkan ekosistem, private sector masuk," 

Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR,

Rencana Uji Coba Skema Baru di 2024.

Herry telah merancang skema yang akan segera diimplementasikan. Dia berharap program ini dapat diuji coba pada 2024 setelah koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.

Dirinya menyebut bahwa di Jepang telah diterapkan skema serupa dengan tenor mencapai 35 tahun.

Dia sedang mempertimbangkan untuk memulai dengan tenor 30 tahun sebagai opsi awal, namun ada kemungkinan untuk memperpanjang hingga 35 tahun.

Transformasi FLPP.

Herry menjelaskan bahwa program flat 35 merupakan modifikasi dari skema penyaluran rumah subsidi yang saat ini dilakukan melalui FLPP.

Perbedaannya terletak pada perpanjangan tenor cicilan kredit rumah hingga 35 tahun. Cicilan tetap dengan jumlah yang sama hingga lunas menjadi ciri khasnya. 

" Jadi dengan produk baru ini sudah fix, tinggal tenornya saja mau 35 atau 30, hari ini exercise kita di 30 tahun, tapi sebetulnya dibikin 35 juga tidak apa-apa, toh akan dievaluasi berdasarkan penerima manfaat," ujar Herry.

Mendorong Akses Kepemilikan Rumah yang Memadai.

Mendorong Akses Kepemilikan Rumah yang Memadai.
" /> © Dream

Program KPR FLPP menjadi strategi pemerintah untuk mendukung akses kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.

Hingga 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp108,5 triliun dan PMN untuk program KPR FLPP, setara dengan 1.289.748 unit rumah.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), sebagai salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, bertekad untuk mengurangi beban fiskal pemerintah dengan menyediakan dukungan pembiayaan sebesar 25% untuk program FLPP.

© Dream

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam menangani backlog perumahan melalui kebijakan FLPP. Di tahun anggaran 2024, pemerintah mengalokasikan tambahan dana Rp1.891,0 miliar ke PT SMF untuk program KPR FLPP bagi MBR. 

Tujuannya adalah untuk mendukung kepemilikan rumah yang terjangkau bagi MBR serta meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor terkait.