Presiden Putin Digugat Korban Malaysia Airline MH17

Reporter : Ahmad Baiquni
Senin, 23 Mei 2016 15:35
Presiden Putin Digugat Korban Malaysia Airline MH17
Para keluarga korban MH17 mendesak Pemerintah Rusia dan Presiden Vladimir Putin membayar uang kompensasi sebesar Rp13,5 miliar untuk masing-masing korban.

Dream - Sebuah firma hukum Australia, LHD Lawyers, mengajukan gugatan kepada Pemerintah Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Ini lantaran Pemerintah Rusia dan Putin dituding bertanggung jawab atas penembakan pesawat milik maskapai Malaysia Airlines MH17 di sekitar Ukraina.

Pesawat tersebut ditembak oleh milisi pro Rusia. Alhasil, Pemerintah Rusia dan Putin wajib membayar klaim kompensasi kepada keluarga para korban.

Pesawat MH17 milik maskapai Malaysia ditembak jatuh pada 17 Juli 2014. Penembakan itu menewaskan 298 orang termasuk awak pesawat, dan 28 di antaranya adalah Warga Negara Australia.

Pesawat tersebut ditembak dalam pertempuran pendudukan wilayah Ukraina oleh milisi Rusia. Sejumlah pemerintah di negara-negara kawasan Eropa mengecam penembakan itu dan menyalahkan para pemberontak.

Media Australia, Fairfax melaporkan pada Sabtu lalu sebanyak 33 orang keluarga korban melayangkan gugatan melalui firma hukum LHD. Mereka mewakili para keluarga korban penembakan pesawat MH17 yang lain dari Australia, Selandia Baru, dan Malaysia.

Gugatan tersebut sudah diajukan ke pengadilan pada 9 Mei lalu. Para penggugat menuntut Pemerintah Rusia dan Putin membayat kompensasi sebesar US$10 juta untuk setiap korban, setara Rp13,5 miliar.

Terkait gugatan ini, juru bicara Kantor Kepresidenan Rusia di Kremlin, Dmitry Peskov mengaku belum menerima kabar tersebut. Dia mengatakan belum ada satupun gugatan yang masuk ke Kremlin terkait insiden penembakan ini.

" Sejauh ini kami belum dapat informasi tersebut," Kata Peskov.

Malaysia, Belanda, Australia, Belgia, dan Ukraina berusaha mencari pilihan alternatif sebagai jalan keluar mengatasi insiden tersebut. Salah satunya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional maupun Pengadilan Dalam Negeri masing-masing setelah Rusia mengeluarkan veto terhadap rencana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan membentuk pengadilan untuk menangani insiden ini.

Sumber: gulfnews.com

Beri Komentar