Reaksi Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Gratifikasi

Reaksi Ganjar Usai Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Gratifikasi

© Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman budayawan Butet Kartaredjasa di Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (17/2). 2024 maverick

© Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman budayawan Butet Kartaredjasa di Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, Sabtu (17/2). 2024 maverick

Dream - Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membantah terlibat dugaan gratifikasi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.

Laporan dugaan gratifikasi tersebut sebelumnya dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 5 Maret 2024.

" Saya tidak pernah terima gratifikasi seperti yang dia laporkan," kata Ganjar, dikutip dari Liputan6.com, Selasa 5 Maret 2024.

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Direktur Bank Jawa Tengah (Jateng) berinisial S ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"(Yang dilaporkan) jadi pertama S mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP (Ganjar),"

© Ganjar Pranowo mengomentari soal insentif mobil listrik. Ia menilai hanya untuk orang mampu. Yuk simak! 2024 maverick

Sugeng menyebut, S diduga telah mendapatkan gratifikasi dari beberapa perusahaan asuransi sejak tahun 2014 sampai dengan 2023.

"Dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggunggan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Jadi istilahnya ada cashback," 

Total gratifikasi yang diterima S berkisar 16 persen dari nilai premi. Selanjutnya, menurut Sugeng, uang panas tersebut disalurkan ke tiga pihak, salah satunya yang menyeret nama Ganjar.

" Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah. (Sebanyak) 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah. Yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng, yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP," ujar Sugeng.

"Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,"