Anak Buah Menteri Edhy Prabowo Suspect Covid-19

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 18 Maret 2020 12:36

Menteri Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo (Foto: Shutterstock)

Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menunggu hasil pemeriksaan.

Dream - Salah seorang pegawai di jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan diketahui suspect Covid-19. Kementerian pimpinan Edhy Prabowo itu telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pegawainya.

“ Kita bergerak cepat, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sudah menghubungi Menteri Kesehatan, agar yang bersangkutan segera dilarikan ke rumah sakit rujukan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo dalam keterangan resminya.

Agung mengatakan, kondisi pegawai yang dimaksud memang perlu penanganan medis segera. Tetapi, belum bisa dipastikan apakah positif atau negatif Covid-19.

" Kami masih menunggu hasil pemeriksaan. Kami berharap rekan kami ini bisa segera pulih. Kami juga akan mendampingi keluarga yang bersangkutan," ucap dia.

Agung menambahkan, KKP sudah menerapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus ini. Seperti penyemprotan disinfektan ke seluruh Gedung Mina Bahari I, II, III, dan IV.

1 dari 5 halaman

Agung Memastikan Pelayanan KKP Normal

Kemudian, semua pintu masuk dan keluar gedung maupun ruangan dibiarkan terbuka. Tujuannya, ujar Agung, agar pegawai tidak menyentuh langsung pintu yang rentan akan penyebaran virus.

Hand sanitizer juga disebar ke banyak titik di setiap gedung. Kendati melakukan tindakan pencegahan dengan memberlakukan sistem kerja dari rumah secara bergiliran, Agung memastikan pelayanan KKP tetap berjalan secara optimal.

“ Pejabat eselon III ke bawah dapat bekerja dari rumah dengan tetap memperhatikan pelayanan publik masing-masing unit agar berjalan dengan baik dan dikoordinasikan oleh eselon I masing-masing,” kata dia.

2 dari 5 halaman

Alasan Pemerintah Belum Lakukan Lockdown Cegah Penyebaran Corona

Dream - Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan alasan mengenai keputusan pemerintah belum mengambil karantina wilayah. Wiku menyebut, karantina wilayah berimplikasi pada tiga sektor penting.

" Lockdown belum diambil pemerintah karena membatasi betulan suatu wilayah atau daerah, berimplikasi ekonomi, sosial, dan keamanan," kata Wiku, Rabu, 18 Maret 2020.

Wiku menyebut, kebijakan lockdown akan berdampak pada warga yang mengandalkan upah harian. Dengan lockdown aktivitas ekonomi akan berjalan sulit.

Untuk itu, saat ini, kata dia, solusi yang paling efisien yaitu menjaga jarak atau social distancing.

" Social distancing paling efektif," ucap dia.

3 dari 5 halaman

Sebelum Lockdown Diambil

Wiku menyebut, sebelum mengarah ke lockdown, masyarakat bisa menjaga kesehatan dengan karantina mandiri. Setelah itu, karantina rumah, dan yang terakhir karantina di rumah sakit.

Selain itu, dia menyebut, ada lima langkah pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari wabah virus corona ini.

" Pertama, jaga jarak. Kedua, dilarang jabat tangan. Tiga, cuci tangan. Empat, hindari kerumunan. Lima, pakai masker di tempat ramai," ucap dia.

Wiku juga menyarankan agar masyarakat menjaga pola hidup sehat dan berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya.

4 dari 5 halaman

Ketua Tim Riset Corona Sarankan Lockdown Kepulauan, Seperti Apa?

Dream - Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom, menyarankan langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi sebaran virus corona. Dia menyarankan agar pemerintah membuat lockdown yang bersifat kepulauan.

" Lockdown bisa dilakukan, tetapi tidak berdasar pada wilayah administrasi karena dimungkinkan timbul dampak-dampak yang tidak kecil. Sebaiknya dilakukan lockdown kepulauan mengingat Indonesia negara kepulauan, maka air laut sebagai isolator terbaik," kata Nidom, Selasa. 17 Maret 2020.

Nidom menyadari proses ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi bisa tuntas.

" Misal di Pulau Jawa, dengan asumsi 1% penduduk yang terisiko infeksi, maka dibutuhkan fasilitas untuk 1 juta pasien. Untuk itu bisa dilakukan hal-hal ini," kata dia.

Pertama Pulau Jawa menjadi satu kesatuan penanganan. " Semua gubernur dan bupati/wali kota menjadi satu kesatuan dan tidak mengambil kebijakan sendiri-sendiri," kata dia.

5 dari 5 halaman

Buat Disinfektan Masal

Nidom menghitung kapasitas rumah sakit di seluruh Pulau Jawa. Bila dirasa jumlahnya kurang, bisa menggunakan tenda-tenda milik militer dan Polri.

" Jika masih belum terpenuhi, bisa gunakan masjid-masjid dan rumah ibadah sebagai RS darurat," kata dia.

Selain itu, Nidom juga menyarankan agar,

- Sekolah dan kantor-kantor tidak diliburkan.

- Kerahkan semua mahasiswa bidang kesehatan (kedokteran, perawat, dll) dengan bimbingan dosen masing-masing untuk bantu perawatan.

- Kerahkan semua laboratorium (pemerintah dan swasta) dan mahasiswa bidang biologi dan kimia untuk ikut uji diagnostik.

- Siswa-siswa SMA bisa dikerahkan untuk buat disinfektan di sekolah masing-masing dengan disupervisi oleh mahasiswa Teknik Kimia dan Mipa

- Siswa SMP dikerahkan untuk bantu kebersihan dan penyemprotan lingkungan. Jadi yang diliburkan hanya siswa SD/PAUD saja.

- Ibu-ibu RT menyiapkan konsumsi dan empon-empon

- Para pemuka agama menggaungkan/memimpin munajat untuk keselamatan.

" Semoga wabah Corona menjadi gerakan Solidaritas Nasional melawan Corona dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila," ucap dia.

Sumber: Merdeka.com