Setahun Pembelajaran Daring, Nadiem Beberkan Dampak Buruknya

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 31 Maret 2021 07:05

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Pembelajaran daring ternyata berdampak tak hanya pada orang tua, tetapi juga pada para murid.

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkap sejumlah dampak negatif pembelajaran jarak jauh.

Sehingga pemerintah akhirnya memutuskan kembali membuka pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat. Nadiem mengatakan, Indonesia sudah tertinggal dari 85 persen negara di Asia Timur dan Asia Pasifik.

" Dan berbagai macam pihak, pakar-pakar dunia, seperti Bank Dunia, WHO, Unicef, semuanya sepakat bahwa penutupan sekolah ini bisa menghilangkan pendapatan hidup satu generasi. Loss of learning, ini real dan ini risiko yang bisa dampaknya permanen," ujar Nadiem dalam konferensi pers Selasa, 30 Maret 2021.

1 dari 3 halaman

Dampak Negatifnya?

Ternyata, pembelajaran jarak jauh berdampak negatif terhadap kesehatan, perkembangan dan mental anak usia pelajar. Orangtua juga kesulitan untuk bekerja karena harus mengurus anak. Selain itu, muncul tren anak putus sekolah.

" Kita melihat tren yang sangat mengkhawatirkan. Tren anak-anak yang putus sekolah. kita melihat penurunan capaian pembelajaran. Apa lagi di daerah-daerah di mana akses dan kualitas itu tidak tercapai. Jadinya kesenjangan ekonomi bisa menjadi lebih besar," kata Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem menyebut ada masalah kekerasan domestik juga akibat pembelajaran jarak jauh. Kesehatan mental dan emosional anak menjadi sangat rentan.

" Jadi kita harus mengambil tindakan yang tegas untuk menghindari agar ini tidak menjadi dampak yang permanen dan satu generasi menjadi terbelakang atau tertahan perkembangannya dan kesehatan mentalnya," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Akan Tutup Sekolah Jika Ada Kasus Positif

Meskipun begitu, Nadiem menekankan jika dalam sekolah itu ditemukan kasus positif Covid-19, maka sekolah wajib kembali ditutup sementara.

" Kalau berdasarkan pengawasan terdapat kasus konfirmasi positif Covid-19, maka pemerintah pusat, daerah, Kantor Wilayah Kemenag dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut," tegas Nadiem.

Penutupan, kata Nadiem akan dilakukan selama infeksi masih terjadi di sekolah.

" Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya satu daerah atau kecepatan itu sedang melakukan PPKM, itu juga merupakan satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Tetap Harus Ada Pengawasan

Dalam kesempatan itu, Nadiem menerangkan bahwa pembukaan pembelajaran secara tatap muka di sekolah wajib mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait.

" Pemerintah pusat dan daerah, serta Kanwil Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan," katanya.

Nadiem mengumumkan bahwa sekolah diwajibkan menggelar pembelajaran secara tatap muka usai guru dan tenaga kependidikannya selesai menjalani vaksinasi. Pemerintah merengat bahwa vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan kelar pada pertengahan tahun 2021.

Sebelumnya, mantan bos Gojek Indonesia itu menargetkan semua sekolah akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Juli 2021.

" Target kami hingga akhir Juni, vaksinasi Covid-19 bagi lima juta pendidik dan tenaga pendidik selesai sehingga pada tahun ajaran baru 2021/2022 atau pada minggu kedua dan ketiga Juli pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka," ujar Nadiem.