Ini Skenario Kemenag Bila Saudi Batalkan Haji 2020

Reporter : Ahmad Baiquni
Sabtu, 18 April 2020 12:01
Ini Skenario Kemenag Bila Saudi Batalkan Haji 2020
Kemenag telah menyiapkan opsi pengembalian dana pelunasan apabila haji tahun ini ditiadakan oleh Saudi.

Dream - Kementerian Agama telah membahas kemungkinan terburuk terkait haji dengan DPR. Terdapat potensi pembatalan ibadah haji, mengingat kasus virus corona belum juga mereda terutama di Arab Saudi.

Rapat itu menghasilkan keputusan dana pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang telah disetorkan calon jemaah berhak lunas akan dikembalikan.

Hingga 16 April, 2020, tercatat 79,31 persen calon jemaah reguler dan 69,13 persen calon jemaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan Bipih.

" Terhadap jemaah yang menarik kembali setoran lunasnya, yang bersangkutan akan menjadi jemaah berhak lunas pada tahun berikutnya," demikian butir keputusan rapat antara DPR dengan Kemenag.

Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar Ali, menggarisbawahi yang dikembalikan hanya dana pelunasan Bipih, bukan setoran awal. Sehingga, calon jemaah tetap bisa berangkat di tahun-tahun berikutnya.

Kecuali jika calon jemaah membatalkan rencana menjalankan ibadah haji. Seluruh dana akan dikembalikan.

 

1 dari 5 halaman

Skenario Pertama: Calon Jemaah Mengajukan

Terkait pengembalian dana pelunasan bagi calon jemaah haji reguler, Nizar telah menyiapkan dua skenario.

Pertama, jemaah mengajukan permohonan pengembalian biaya pelunasan dengan mendatangi Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Kemenag lalu melakukan input data pengajuan ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat.

Kemudian, Subdit Pendaftaran memverifikasi pengajuan dan menyetujui pengembalian dana pelunasan.

Dirjen PHU lalu mengajukan daftar jemaah yang meminta pengembalian ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH melakukan pengembalian dana ke rekening jemaah.

" Status di Siskohat bagi jemaah yang mengajukan pengembalian menjadi belum lunas. Tahun depan, harus kembali melunasi setelah Bipih ditetapkan," kata Nizar.

Jika calon jemaah tidak melakukan penarikan, maka akan dicatat sebagai jemaah lunas tunda. Jemaah bersangkutan tidak perlu lagi melakukan pelunasan jika Bipih di tahun depan ditetapkan sama.

" Jika Bipih tahun depan lebih besar, jemaah hanya bayar selisihnya," kata Nizar.

 

2 dari 5 halaman

Skenario Kedua Haji Reguler dan Untuk Haji Khusus

Skenario kedua, dana pelunasan dikembalikan kepada semua jemaah yang sudah lunas baik mengajukan atau tidak.

Prosesnya, Ditjen PHU langsung mengajukan pengembalian biaya pelunasan semua jemaah ke BPKH dan mengubah status jemaah di Siskohat menjadi belum lunas.

" Berdasarkan pengajuan Ditjen PHU, BPKH melakukan pengembalian biaya pelunasan ke rekening jemaah," tutur Nizar.

Sedangkan untuk haji khusus, Nizar mengatakan, ada diterapkan adanya pengajuan pengembalian dari jemaah.

Prosesnya, jemaah yang akan meminta pengembalian Bipih pelunasan membuat surat ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan menyertakan nomor rekeningnya.

PIHK lalu membuat surat pengantar pengajuan pengembalian Bipih pelunasan ke Kemenag berikut nomor rekening jemaah yang menjadi tujuan transfer. Lalu, Kemenag mengajukan surat pengantar pengembalian Bipih pelunasan ke BPKH.

" BPKH kemudian yang mentransfer ke rekening jemaah," kata Nizar.

3 dari 5 halaman

Kemenag: Kepastian Haji dari Saudi Akhir April

Dream - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M. Sebabnya, Nizar masih menunggu keputusan dari Arab Saudi.

" Untuk haji, Kementerian Haji (Arab Saudi) akan melakukan kajian dan insya Allah minggu ke-4 bulan April sudah ada keputusan, kita tunggu," ujar Nizar, dikutip dari Liputan6.com.

Nizar menyampaikan hal ini saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI melalui teleconference. Dia meminta DPR untuk menentukan nasib calon jemaah haji jika Saudi belum juga membuat keputusan hingga akhir Mei.

Butuh waktu 25 hari bagi Kemenag untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji jika sudah ada keputusan resmi. Waktu tersebut tidak akan mencukupi jika keputusan Saudi diambil setelah Mei.

" Jadi sampai akhir Mei, misalkan Pemerintah Saudi belum memberi kejelasan, saya mohon teman-teman untuk memutuskan untuk tidak berangkat. Karena tadi, ketercukupan waktu kami untuk mempersiapkan ini," kata dia.

Berkaitan dengan umrah Ramadan, Nizar mengatakan telah mendapat informasi dari Kementerian Haji Saudi. Ibadah sunah tersebut ditiadakan untuk tahun ini.

Sementara, sejumlah hotel bintang lima di Mekah saat ini banyak digunakan untuk tempat karantina warga Saudi selama pandemi Covid-19.

" Kementerian Haji itu memprediksi umrah Ramadan close," kata Nizar.

Sumber: Liputan6.com

4 dari 5 halaman

Kemenag: Dana Jemaah Haji Tidak Dipakai Untuk Penanganan Covid-19

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan ada dana jemaah haji Indonesia yang digunakan untuk program penanganan Covid-19. Kemenag menegaskan tidak ada rencana menggunakan dana jemaah haji untuk tujuan tersebut.

Informasi ini ditegaskan juru bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman sebagai merespon berkembangnya diskursus penggunaan dana jemaah haji untuk penanganan Covid-19. Wacana pengalihan dana haji ini muncul pertama kali dari usulan Komisi VIII DPR saat Rapat Kerja bersama Kementerian Agama, 8 April 2020.

" Saya pastikan tidak ada dana jemaah haji yang digunakan untuk pencegahan Covid-19," kata Oman di Jakarta, Senin, 13 April 2020.

Oman mengatakan, pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur, bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), APBN, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

" BPIH yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi berasal dari dana setoran awal dan pelunasan dari jemaah haji serta dana hasil kelolaan (investasi) Badan Pengelola Keuangan Haj (BPKH), sepenuhnya dipergunakan untuk layanan kepada jemaah haji," ucap dia.

Sedangkan BPIH yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk operasional petugas dalam melayani jemaah haji. Dana yang bersumber dari APBN itu antara lain digunakan untuk akomodasi dan konsumsi petugas haji.

5 dari 5 halaman

Hanya BPIH dari APBN yang Direalokasi

Selain itu, dana APBN tersebut juga digunakan untuk biaya transportasi darat petugas selama di Arab Saudi, serta transportasi udara petugas haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Anggaran rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor daerah kerja serta kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi juga menggunakan dana APBN.

" Apabila haji batal dilaksanakan tahun ini, hanya BPIH yang bersumber dari APBN yang dapat direalokasi untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19," ucap dia. 

" Sedangkan untuk BPIH yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi akan dikembalikan ke Kas Haji yang ada di BPKH untuk pelaksanaan operasional haji pada tahun-tahun mendatang," kata dia.

Dalam rangka pelaksanaan operasional haji tahun 2020, kata Oman, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp486 miliar. Dari total alokasi APBN untuk Ditjen PHU tersebut, terdapat juga alokasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHU.

" Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji (PIH) tahun 2020. Oleh karenanya, pemerintah terus mempersiapkan PIH tahun 2020," ujar dia.

Beri Komentar