Tragedi Rohingya, MUI Desak Nobel Aung San Suu Kyi Dicabut

Aung San Suu Kyi dianggap tidak pantas menerima Nobel Perdamaian lantaran membiarkan kekerasan terjadi di negaranya.

Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras perlakuan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. MUI mendesak Pemerintah Myanmar segera menghentikan pembantaian dan kebiadaban militer kepada etnis Muslim tersebut.

" Apabila itu tidak segera dilakukan, maka kami meminta agar Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi dicabut karena dia tidak pantas menyandangnya," ujar Ketua MUI, Maruf Amin, dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Rabu 23 November 2016.

Maruf juga menyesalkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak pro-aktif dalam menangani kasu pembantaian komunitas Muslim ini. Dia mendesak lembaga-lembaga internasional lainnya segera menempuh langkah konkrit untuk mencegah berlanjutnya kejahatan kemanusiaan itu.

" Melaporkan Pemerintah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB dan meminta DK PBB untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian dalam melindungi etnis Rohingya yang tidak berdosa," kata dia.

Selain itu, Maruf juga meminta Pemerintah Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menyelesaikan persoalan ini. MUI juga meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan lahan untuk menampung para pengungsi Rohingya.

" Meminta pada Pemerintah untuk menyiapkan lahan tempat tinggal bagi pengungsi Rohingya. Misanya di salah satu pulau yang tak berpenghuni, agar mereka dapat membangun kehidupan baru di tempat tersebut," tutur Maruf.

Etnis Rohingya kembali menjadi korban kekerasan di Myanmar. Sedikitnya, bangunan yang terletak di tiga desa di Rakhine hancur akibat serangan militer Myanmar. Banyak korban berjatuhan dalam tragedi ini.