Dream - Upaya pembenturan antara Pancasila dengan agama kembali menjadi perbincangan hangat. Hal ini dipicu adanya pertanyaan tim asesment kepada sejumlah pegawai KPK dalam rangka Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan Pancasila tidak boleh dibenturkan dengan Alquran. Siapapun juga tidak dibolehkan mempertentangkan keduanya.

"Kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama, atau perintah memilih Pancasila atau Alquran," ujar Ma'ruf, dikutip dari Merdeka.com.

Ma'ruf mengingatkan para pendiri bangsa sudah bersepakat Pancasila tidak memiliki nilai yang bertentangan dengan agama, terutama Alquran. Dia menegaskan sila pertama Pancasila secara eksplisit menunjukkan Indonesia adalah negara agama.

"Menghormati keberadaan agama," kata dia.

Pengaruh Ideologi Transnasional

Dia juga menyinggung masih adanya ceramah yang diselipi doktrin mendirikan negara khilafah meski organisasinya sudah dinyatakan terlarang dan dibubarkan.

Ma'ruf menyebut penyebaran paham ini dipengaruhi ideologi transnasional yang menebarkan kekerasan. Ideologi tersebut muncul akibat kurang dalamnya pemahaman penganutnya terhadap ajaran Alquran.

"Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Alquran dan hadis secara literal dan kaku," ucap dia.

Ma'ruf juga memandang umat Islam di Indonesia masih perlu mendapatkan penjelasan tentang hubungan antara Islam dan NKRI sebagai bentuk legitimasi keagamaan terhadap negeri ini. Hal tersebut dapat disampaikan melalui pendekatan manhajiyah, tawassutthiyyah (wasathiyyah), tathawwuriyyah, tasamuhiyyah dan Ishlahiyyah.

"Penggunaan pendekatan ini diharapkan agar pemahaman Islam dalam konteks masa kini bisa memenuhi tujuan-tujuan syariah (maqashid asy syariah) dan sekaligus solutif (makharij) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada masa kini yang semakin kompleks," kata Ma'ruf.

Jokowi: Jangan Merasa Paling Agamis, Jangan Merasa Paling Pancasilais

Dream - Jokowi mengatakan bahwa demokrasi menjamin kebebasan. Namun, kebebasan itu harus menghargai hak orang lain.

"Jangan ada yang merasa paling benar sendiri, dan yang lain dipersalahkan," kata Jokowi dalam pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020.

"Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," tambah presiden bernama lengkap Joko Widodo tersebut.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, biasanya tidak benar.

Jokowi mengatakan, Indonesia beruntung karena mayoritas masyarakatnya menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi, dan saling peduli.

"Sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita tangani secara baik," kata dia.

Pakai Baju Adat Sabu, Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR

Dream - Meski tengah dalam pandemi Covid-19, Jokowi tetap menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 14 Agustus 2020.

Presiden bernama lengkap Joko Widodo itu tiba di Kompleks Gedung MPR/DPR sekitar pukul 08.24 WIB. Jokowi tampak mengenakan baju adat daerah Sabu dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi ditemani Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani. Berbeda dengan Jokowi, Ma'ruf memakai baju setelan jas.

Dalam sidang tahunan MPR 2020, Jokowi akan berpidato sebanyak dua kali. Pertama, sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang akan dilaksanakan pada 10.48 WIB.

Jokowi akan menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Selain itu, Presiden akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 pada pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Sidang bersama DPR dan DPD, serta pidato kenegaraan Presiden Jokowi bakal digelar lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat masih mewabahnya virus corona di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sidang tahunan dan pidato kenegaraan akan dipersingkat karena dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Namun, Dasco menilai hal demikian tidak mengurangi makna sidang tahunan MPR.

"Karena ada protokol Covid-19, ada penyederhanaan-penyederhanaan beberapa protokol, tetapi saya pikir itu tidak mengurangi makna dari pada acara tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 Agustus 2020.

Sidang tahunan dan pidato kenegaraan tahun ini bakal dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tidak semua anggota legislatif, menteri, hingga tokoh nasional dapat hadir secara fisik. Sebagian anggota DPR hingga undangan akan hadir secara virtual.

Dasco mengatakan, anggota dewan yang akan hadir secara fisik di ruang sidang sebanyak 300 orang. Syarat bagi yang hadir harus dipastikan sudah menjalani swab test.

Sumber: Merdeka.com