Bappenas Akui Banyak Kebijakan Pemerintah Tak Didasari Riset

Bappenas menilai penting data dari fakta untuk menentukan kebijakan. Sayangnya, hasil-hasil riset ini masih sangat minim sehingga kebijakan pun dibuat tanpa data yang kuat.

Dream - Baru beberapa hari berganti kepemimpinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menhhadirkan terobosan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Yaitu melakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui pengembangan perencanaan berbasis fakta (evidence-based planning), untuk dikembangkan menjadi kebijakan berbasis fakta.

Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengaku, selama ini kebijakan yang diambil pemerintah tidak selalu menggunakan landasan penelitian yang valid serta metodologi yang sahih. " Kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) memang sangat penting. Di kantor saya dulu, banyak kebijakan yang dibuat tanpa data dan bukan berbasis riset," kata Sofyan di kantornya, Rabu 19 Agustus 2015.

Menurut Sofyan, perencanaan pembangunan akan lebih efektif apabila menggunakan pendekatan ilmiah atau akademis. " Sehingga betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan efektif saat pelaksanaan," tambahnya.

Direktur Industri, IPTEK dan BUMN Bappenas, Mesdin Kornelius Simarmata pun menganggap model pengambilan kebijakan yang didasarkan pada fakta saat ini amat mendesak untuk diterapkan. Alasannya, memasuki masa demokratisasi dengan kondisi keterbukaan informasi yang makin luas, pemerintah tidak bisa semena-mena dalam menentukan kebijakan.

" Masyarakat ini kan sekarang semakin pintar, jadi kita nggak bisa asal-asalan dalam membuat kebijakan," ujar Mesdin.

Untuk mewujudkannya, Bappenas bekerjasama mengadakan konferensi dengan 9 universitas negeri yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Sebelas Marer, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegori, Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Hassanuddin serta tiga organisasi masyarakat sipil Percik, Prakarsa dan CSIS.

Kegiatan ini juga disokong oleh Knowledge Sector Initiative, Australian Aid sebagai lembaga donor.

Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas, Thohir Afandi mengatakan, dari konferensi tersebut diharapkan terjadi proses pengenalan berbagai pengalaman pembangunan di dalam maupun luar negeri untuk diterapkan di Indonesia.

Selain itu, lanjut Thohir, diharap ada perbaikan kebijakan pembangunan melalui evaluasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan.