Batas Waktu 1 Juli 2024, Ini Kendala Layanan Jika Tidak Validasi NIK dengan NPWP

Batas Waktu 1 Juli 2024, Ini Kendala Layanan Jika Tidak Validasi NIK dengan NPWP

© Segera lakukan validasi NIK jadi NPWP/copyrightSurya Jony / Shutterstock.com 2023 fimela

© Segera lakukan validasi NIK jadi NPWP/copyrightSurya Jony / Shutterstock.com 2023 fimela

Dream - Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, mengatakan, bagi masyarakat yang tidak melakukan pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka akan berpotensi terkendala akses layanan perpajakan.

© Yuk, segera daftarkan NPWP online-mu sekarang/copyright Adrian Putra/Fimela 2024 fimela

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang mewajibkan NIK dipadankan dengan NPWP paling lambat 30 Juni 2024.

© Pemerintah memundurkan batas waktu validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2023 maverick

Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

© Kisah PNS gaji Rp15 juta memilih keluar dari pekerjaan. Ia memilih jualan ayam geprek. 2023 maverick

Pemadanan NIK hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP, tetapi jika belum memiliki NPWP dan baru ingin mendaftar, maka secara otomatis NPWP sudah langsung terdaftar pada NIK.

© Dream

Adapun kendala yang akan didapat wajib pajak, salah satunya yakni pada saat implementasi penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) alias core tax.

"Kendala yang akan dihadapi termasuk pada layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP,"

kata Dwi Astuti dikutip dari Merdeka.com, Selasa, 18 Juni 2024.

© Ilustrasi pajak 2023 maverick

Lantas kendala apa saja yang akan diterima jika tak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP? Berikut daftar layanannya:

Kendala Layanan

1. Layanan pencairan dana pemerintah
2. Layanan ekspor dan impor
3. Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya
4. Layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha
5. Layanan administratif pemerintahan selain yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak
6. Layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.