Bioskop di Daerah Level 3 dan 2 Boleh Buka, Kapasitas Maksimal 50%

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 14 September 2021 08:12

Ilustrasi

Pengelola bioskop diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Dream - Pengelola bioskop di Tanah Air bisa kembali bernapas lega setelah beberapa bulan terakhir tak boleh beroperasi karena penerapan PPKM. Meski tetap diperpanjang sampai 20 September 2021, pengelola bioskop yang beroperasi di daerah berstatus level 2-3 boleh kembali beorperasi.

Sebagai bentuk pelonggaran dari kebijakan PPKM, bioskop di daerah PPKM tersebut hanya diizinkan menerima jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal 50 persen.

" Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota level 3 dan level 2," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disiarkan kanal Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI.

Selain syarat kapasitas maksimal, pengelola bioskop juga diharuskan menerapkan ketentuan check-in melalui aplikasi PeduliLindungi untuk para pengunjung. Sementara penerapan protokol kesehatan yang ketat sudah harus menjadi kewajiban seperti diterapkan untuk semua pelonggaran yang dibuat pemerintah.

" Hanya kategori hijaulah yang dapat masuk area bioskop," kata dia.

1 dari 5 halaman

PeduliLindungi di Industri, Ganjil Genap di Tempat Wisata

Pemerintah juga akan mendorong penggunaan aplikasi PeduliLindungi di kawasan industri. Ini karena aplikasi tersebut belum digunakan untuk skrining secara maksimal.

Selain itu, Luhut mengatakan jumlah destinasi wisata yang dibolehkan buka juga akan ditambah. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan penggunaan PeduliLindungi.

Tak hanya itu, Pemerintah juga menerapkan ganjil genap pada daerah-daerah wisata. Kebijakan ini berlaku setiap Jumat mulai pukul 12.00 hingga Minggu pukul 18.00.

" Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana," kata dia.

2 dari 5 halaman

Luhut Tegaskan PPKM Terus Diterapkan di Jawa-Bali Hingga Kasus Covid-19 Ditekan

Dream - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menegaskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatam Masyarakat (PPKM) akan terus diterapkan di Jawa-Bali.

Pernyataan ini disampaikan Luhut yang juga Koordinator Penanganan PPKM Jawa-Bali menanggapi masih adanya pertanyaan publik terkait berakhirnya PPKM di Indonesia.

" Pemerintah menegaskan akan terus melakukan PPKM level ini di seluruh Jawa-Bali," kata Luhut dalam konferensi pers disiarkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut menegaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi setiap minggu untuk memantau kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di tiap daerah.

" Hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian sama di kemudian hari," kata dia.

Luhut menegaskan PPKM adalah alat Pemerintah untuk mengendalikan situasi Covid-19. Dia menyatakan jika dilepas, dikhawatirkan akan muncul kembali gelombang penularan Covid-19 seperti yang sudah pernah terjadi.

" Kita sudah lihat pengalaman di banyak negara, jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain," kata dia.

3 dari 5 halaman

Mobilitas Mengalami Kenaikan

Selanjutnya, Luhut mengatakan terjadi peningkatan mobilitas cukup tinggi di beberapa wilayah. Khususnya sejumlah destinasi wisata.

" Seperti di Pantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, Jabodetabek, sehingga berpotensi untuk terjadinya kasus impor bagi daerah tersebut," kata dia.

Kondisi ini diperparah lemahnya penerapan protokol kesehatan. Tak hanya itu, tingkat occupancy (keterisian) hotel di Pangandaran sampai mendekati penuh.

" Hal ini berlawanan dengan ketentuan yang mengatur kapasitas hotel yang diperbolehkan," ucap Luhut.

4 dari 5 halaman

PPKM Diperpanjang Sepekan Lagi, Status Bali Turun ke Level 3

Dream - Sejumlah daerah sudah menunjukkan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan keluarnya keputusan pemerintah yang menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerahnya. Meski begitu, masih ada daerah di Jawa-Bali yang belum sepenuhnya membaik.

Pemerintah yang menerapkan kebijakan pembatasan dengan status level bersifat dinamis ini akan tetap memberlakukan PPKM hingga 20 September 2021. Meski begitu, pelonggaran diterapkan secara lebih meluas lagi.

" Perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan sangat signifikan," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers disiarkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Luhut mengatakan ini terlihat dari penurunan tren kasus positif khususnya di Jawa-Bali. Menurut Luhut, penurunan tren tercatat mencapai 96 persen dari puncaknya pada 15 Juli 2021.

Menurut Luhut, pada PPKM sepekan lalu, Bali akhirnya turun dari level 4 ke level 3. Sehingga jumlah kabupaten kota di level 4 mengalami penurunan dari 11 kabupaten kota menjadi 3 kabupaten kota.

" Ini merupakan buah kerja sama berbagai pihak," kata dia.

5 dari 5 halaman

Vaksinasi dan Prokes Masih Tertinggal

Sayangnya, kata Luhut, kecepatan vaksinasi, penerapan PeduliLindungi, maupun protokol kesehatan masih tertinggal. Sementara penurunan level PPKM di sejumlah daerah menimbulkan euforia di masyarakat.

" Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19," kata dia.

Luhut menekankan perlunya kewaspadaan semua pihak. Sebab terdapat peningkatan angka kematian di beberapa kabupaten di Jawa Tengah seperti di Kabupaten Sukoharjo, dan Tegal, dan Semarang.

" Ini early warning juga pada kita," kata dia.