Sudah Pensiun Tetap Tak Cukup Beli Rumah, Ini 5 Alasan Buruh Anggap Program Tapera Mustahil

Sudah Pensiun Tetap Tak Cukup Beli Rumah, Ini 5 Alasan Buruh Anggap Program Tapera Mustahil

© Ilustrasi Perumahan 2023 maverick

© Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Liputan6.com

Dream - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dijalankan pemerintah dengan jalan memotong upah pekerja belum tepat untuk dijalankan saat ini.

Said menjelaskan banyak alasan yang menyebabkan program simpanan Tapera menuai respons negatif dari berbagai kalangan, terutama perusahaan dan pegawai.

Alasan penolakan pertama adalah belum ada kejelasan terkait dengan program Tapera, terutama kepastian buruh dan peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program Tapera. Jika tetap dipaksakan berjalan, KSPI khawatir kebijakan ini akhirnya merugikan buruh dan peserta Tapera.

“Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen (dibayar pengusaha 0,5 persen dan dibayar buruh 2,5 persen) tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,”

ungkap Iqbal dikutip dari Liputan6.com, Kamis, 30 Mei 2024.

© uang rupiah Shutterstock

Iqbal mengatakan, upah rata-rata buruh Indonesia saat ini sekitar Rp3,5 juta per bulan. Bila dipotong 3 persen per bulan maka iurannya adalah sekitar Rp105.000 per bulan atau Rp1.260.000 per tahun.

Karena Tapera adalah tabungan sosial, maka dalam jangka waktu 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, uang yang terkumpul adalah Rp12.600.000 hingga Rp25.200.000.

“Pertanyaan besarnya adalah, apakah dalam 10 tahun ke depan ada harga rumah yang seharga Rp12,6 juta atau Rp25,2 juta dalam 20 tahun ke depan? Sekali pun ditambahkan keuntungan usaha dari tabungan sosial Tapera tersebut, uang yang terkumpul tidak akan mungkin bisa digunakan buruh untuk memiliki rumah," keluhnya.

© Ilustrasi Perumahan 2023 maverick

Berdasarkan hitungan tersebut, Said Iqbal menambahkan, memiliki rumah dengan iuran Tapera adalah kemustahilan.

"Jadi dengan iuran Tapera 3 persen yang bertujuan agar buruh memiliki rumah adalah kemustahilan belaka bagi buruh dan peserta Tapera untuk memiliki rumah. Sudahlah membebani potongan upah buruh setiap bulan, di masa pensiun atau saat PHK juga tidak bisa m

urainya.

Alasan penolakan Tapera yang membebani buruh dan rakyat saat in adalah kondisi upah daya beli kaum buruh dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan sampai 30 persen. Penyebabnya adalah upah buruh tidak pernah naik hampir 3 tahun berturut-turut dan kenaikan tahun ini relatif kecil. 

Bila upah tersebut dipotong 3 persen untuk Tapera, beban hidup kaum buruh dipastikan semakin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha.

© Isi Aturan Baru BPJS Kesehatan yang Diteken Jokowi 2024 maverick

Selanjutnya, ia menilai program Tapera tidak tepat dijalankan sekarang sepanjang tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah, sebagaimana program penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan

Sedangkan alasan terakhir, program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana masyarakat khususnya dana dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum.

" Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di Asabri dan Taspen. Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebalum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera," pungkas Said Iqbal.