Cara Konkrit Riset Sains dan Inovasi Dorong Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 23 September 2021 15:36
Cara Konkrit Riset Sains dan Inovasi Dorong Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia
Pengembangan riset produk halal mempertimbangkan beragam aspek halal.

Dream – Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045. Rencana ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang yang sejalan dengan arah perencanaan pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.

“ Fokus bidang prioritas dalam RIRN 2017-2045 tersebut tentunya juga memberikan peluang terbuka bagi pengembangan riset di bidang ekonomi syariah untuk ikut serta dalam arus besar penelitian nasional,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Suminto, dalam “ Webinar Nasional Riset Sains Halal & Inovasi Produk Halal Nasional”, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis 23 September 2021.

Bidang priroitas itu, kata Suminto, adalah pangan-pertanian, energi, kesehatan-obat, transportasi, teknologi informasi, pertahanan, material maju, kemaritiman, kebencanaan, dan sosial-humaniora.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ventje Rahardjo, mengatakan Indonesia telah memiliki berbagai lembaga atau pusat-pusat riset strategis yang berkontribusi kepada pengembangan ekonomi syariah nasional, baik riset ilmiah atau terapan yang dikomersialisasi.

Lembaga atau pusat-pusat riset tersebut berperan aktif serta berada di bawah koordinasi Kementerian/Lembaga, universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization), maupun pelaku industri.

“ Hingga saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 9 pusat riset di bidang sains halal, lebih dari 58 program/pusat studi ekonomi syariah dan sains halal yang aktif dalam kegiatan riset dan inovasi, serta lebih dari 1.084 peneliti dengan spesialisasi ekonomi syariah serta industri produk halal,” kata Ventje.

1 dari 6 halaman

Dukungan Riset Diperlukan untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Handoko, menjelaskan dukungan riset sangat diperlukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“ Saya telah mendapatkan arahan dari Bapak Wakil Presiden RI, di mana BRIN dapat berperan strategis terkait Riset dan Inovasi Produk Halal,” kata Handoko.

Menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden RI, BRIN telah aktif dalam pengembangan R&D bahan substitusi non-halal dan autentikasi halal. Program ini perlu mempertimbangkan standar nilai halal yang baku, hingga mencakup aspek molekular.

BRIN juga turut mendukung ekosistem syariah di Indonesia. Lembaga ini juga telah melakukan investasi dengan menggunakan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) untuk mendirikan Pusat Sains dan Teknologi Pangan di Gunung Kidul, D. I. Yogyakarta, di mana Pusat Halal dialokasikan di pusat tersebut.

 

2 dari 6 halaman

Bantuan Konkrit Buat Ekonomi Syariah

Bentuk konkret riset ekonomi syariah, kata Handoko, ada tiga. Pertama, cara menciptakan atau mengubah proses bisnis untuk meningkatkan daya tarik dari produk-produk ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, cara riset mengembangkan teknologi untuk memastikan kehalalan produk dan standar nilai halal.

“ Ketiga, mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam melakukan kegiatan R&D dan inovasi,” kata dia.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Prijono, berharap kegiatan ini dapat memberikan informasi dan menghasilkan masukan, serta rekomendasi dalam mengembangkan produk-produk halal Indonesia.

“ Harapan ke depan, peran ekonomi syariah akan semakin signifikan memberikan kontribusi pemulihan ekonomi nasional,” ujar Prijono.

3 dari 6 halaman

Luncurkan Sehati, UMKM Gratis Bikin Sertifikat Halal

Dream – Pemerintah gencar mendorong kemajuan industri halal Indonesia. Upaya itu salah satunya muncul dengan diluncurkannya program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dirancang membantu pengusaha UMKM.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengharapkan program ini jadi penyemangat baru bagi UMKM agar bangkit dari pandemi Covid-19.

“ Ini juga memberikan pesan kepada kita saatnya kita tidak meratapi nasib, namun mari nyalakan lilin untuk menerangi dan mengatasi semua kesulitan yang dihadapi,” kata Yaqut dalam peluncuran Sehati secara hybrid, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 9 September 2021.

 

© Dream

 

Yaqut memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas dengan adanya sertifikasi halal, namun juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal.

Ia menambahkan, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas. Tak mengherankan pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan jadi gaya hidup global.

“ Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global,” kata dia.

4 dari 6 halaman

Dorong Perekonomian Nasional

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki menyampaikan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), instansi, dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK.

“ Prioritas kepada UMK selain amanah PP Nomor 39 Tahun 2021 juga bertujuan untuk mendorong dan menggairahkan perekonomian nasional yang sebagian besar ditopang oleh pelaku UMK,” kata dia.

Prakarsa Sehati, lanjut Mastuki, dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemda, BUMN/BUMD, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tahun 2020 misalnya, Kemenag menyediakan anggaran Rp8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK.

Pada tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

“ Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal,” kata Mastuki.

Menurut catatan dia, ada 13,5 juta UMKM yang masuk ke dalam kategori wajib bersertifikat halal.

5 dari 6 halaman

Gandeng Instansi Lain untuk Sertifikasi Halal

Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini BPJPH berinisiasi kembali mengggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyak pelaku UMK.

Sertifikasi halal, lanjut Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara daring melalui aplikasi Sihalal.

“ Melalui Program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online-based pada Sihalal,” kata dia.

Cara ini bertujuan untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha yang mengakses sertifikasi halal.

6 dari 6 halaman

Mulai Go Digital

Saat ini, kata Mastuki, pihaknya sedang berproses ke arah digitalisasi layanan. Sertifikat halal ini berbentuk e-certificate dengan tanda tangan digital. Sertifikat itu terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Layanan Sihalal saat ini juga telah terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Masih dalam progres, Sihalal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesian National Single Window (INSW).

“ Juga dirancang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Lembaga Pemeriksa Halal, serta aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistem halal,” kata dia.

Beri Komentar