Buka-Bukaan Anggaran Kemenkes yang Buat Jokowi Marah

Menurut Saleh, informasi yang disampaikan di publik tersebut berbeda dengan laporan yang dipaparkan di Komisi IX DPR.

Wakil ketua fraksi PAN itu menyatakan, anggaran Kemenkes awalnya mencapai Rp 57,3 triliun. Setelah diakukan penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggaran Kemenkes bertambah menjadi Rp 76,5 triliun.

“ Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran Kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen,” katanya.

Selain anggaran yang disebutkan di atas, lanjut Saleh, Kemenkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Dari anggaran yang disebut mencapai Rp75 triliun, sampai sejauh ini yang sudah disetujui Kementerian Keuangan baru Rp 25,7 triliun.

Dengan berbagai tambahan program tersebut, alokasi akhir anggaran Kemenkes sepanjang tahun 2020 dilaporkan mencapai Rp 102,2 triliun.

Khusus untuk anggaran penanganan Covid-19, Saleh mengungkapkan realisasi yang sudah dipakai baru mencapai Rp345 miliar. Sisanya, masih dalam proses revisi Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Bahkan ada yang masih proses pembahasan.

" Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada kementerian kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur,” ucapnya.

Saleh menilai, menteri kesehatan sepantasnya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, anggaran penanganan covid-19 yang ada jauh dari yang diusulkan oleh kemenkes. Selain itu, proses realisasinya juga sangat lambat. Lambatnya realisasi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab, penyebaran Covid-19 sampai saat ini masih tinggi.

“ Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada presiden secara langsung. Dengan begitu, presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada,” tandasnya.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)