Ini Dua Alasan Gagalnya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Secara teknis, kereta api cepat tidak bisa beroperasi maksimal pada jarak pendek.

Dream - Usai pengumuman pembatalan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo kemarin, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengundang Duta Besar Jepang untuk Indonesia ke kantornya.

Dalam pertemuan tersebut, ujar Darmin, ia menyampaikan terima kasih dari Presiden kepada Pemerintah Jepang yang sudah berpartisipasi mengirim proposal proyek tersebut.

" Kemudian saya menjelaskan dengan berbagai pertimbangan proyek kereta cepat itu diganti dengan kereta berkecepatan menengah," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat 4 September 2015.

Beberapa pertimbangan batalnya proyek ini, pertama, karena pemerintah Indonesia tidak menghendaki adanya keterlibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pengerjaan proyek. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, untuk jarak dari Jakarta ke Bandung, kereta berkecepatan 350 km  per jam diyakini tidak akan beroperasi secara optimal. Lantaran sebelum mengeluarkan performa optimum, ia sudah harus mengerem lajunya. Karena harus berhenti di stasiun antara.

" Dengan berbagai pertimbangan, kereta cepat itu akan diganti dengan kereta berkecepatan menengah, sekitar 200 km per jam," tambah Darmin.

Selain  itu, pemerintah juga merasa persiapan pembangunan kereta cepat tersebut belum matang. Di antaranya belum ada rencana pengaturan perpotongan dengan jalur bus, kereta lain maupun pembangunan properti yang dilaksanakan sepanjang jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

Untuk itu, pemerintah justru ingin membuat kerangka acuan sebelum melemparkan informasi proyek kepada negara-negara yang berminat.

Darmin mengatakan, kerangka acuan tersebut akan berisi perencanaan pembangunan mulai dari segi konsep hingga teknis.

" Bukan hanya spesifikasi teknis, termasuk juga level service, standard maintenance, termasuk juga persimpangannya dengan bus itu di mana saja, juga persimpangannya dengan kereta yang lain, juga pembangunan kalau ada properti," ungkap Darmin.

" Jadi nanti akan kita dapatkan kereta yang benar-benar kita perlukan dan itu kita yang menentukan," tegasnya.