Ada empat sektor yang menjadi sorotan. Salah satunya soal kepemilikan properti asing di Indonesia.
Dream - Paket kebijakan besar bidang perekonomian dipastikan segera terbit jelang batas waktu yang diberikan presiden. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan paket kebijakan itu terbagi dalam empat kelompok kebijakan deregulasi.
Keputusan deregulasi tersebut merupakan hasil rapat beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah disetujui Presiden Joko Widodo, Rabu 2 September 2015.
Keempat kelompok kebijakan deregulasi itu adalah kelompok kebijakan fiskal keuangan, investor industri, percepatan pembangunan smelter dan sektor pangan.
Pada paket pertama, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan deregulasi menyangkut fiskal dan keuangan. Sebanya 6-7 macam kebijakan akan dibuat.
Di bidang ini pemerintah diantaranya akan mengatur soal kepemilikan rumah atau apartemen oleh orang asing serta pengaturan rasio modal terhadap utang (debt to equity) ratio ke luar negeri.
"Kalau modalnya kecil jangan nanti dapat menyulitkan kita," kata Darmin.
Pada kelompok kebijakan investor industri, Darmin mengakui akan melakukan deregulasi besar-besaran.
"Deregulasi itu ada yang diubah total, ada yang hanya sebagian saja," ucap Darmin.
Saat ini setidaknya terdapat sekitar 160 peraturan terkait investasi industri yang masih dalam proses pengkajian.
Di kelompok kebijakan sektor energi, pemerintah akan memfokuskan pada upaya percepatan pembangunan smelter.
Terakhir, di kelompok kebijakan sektor pangan, fokus perhatian akan dipusatkan pada pengadaan beras miskin (Raskin).
Pemerintah rencananya akan memberikan pasokan Raskin sebanyak dua kali dalam setahun, yakni pada September dan November atau Desember.
"Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengubah nama beras raskin menjadi 'Beras Untuk Sejahtera'. Untuk detilnya akan kita jelaskan nanti mengenai pasokan beras, karena hal ini masih dibahas pada rapat," tutup Darmin.
